Minggu, 17 Mei 2026
  • Status Tersangka Indra Iskandar Gugur, KPK Buka Peluang Langkah Baru
    Polkum | 24 hari lalu
    Status Tersangka Indra Iskandar Gugur, KPK Buka Peluang Langkah Baru

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 14 April 2026, hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiharto menyatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Indra tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

  • Kejagung Tetap Gunakan BPKP Hitung Kerugian Negara Meski Ada Putusan MK
    Polkum | 1 bulan lalu
    Kejagung Tetap Gunakan BPKP Hitung Kerugian Negara Meski Ada Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih akan menggunakan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menentukan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan kewenangan tersebut berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • Lita Gading, Psikolog yang Menggugat Pensiun DPR Seumur Hidup
    Soki | 1 bulan lalu
    Lita Gading, Psikolog yang Menggugat Pensiun DPR Seumur Hidup

    DIALEKSIS.COM | Soki - Sosok Dr. Lita Gading, M.Psi., M.Soc.Sc. mendadak menjadi perbincangan publik setelah langkahnya menggugat aturan pensiun anggota DPR seumur hidup ke Mahkamah Konstitusi. Di balik langkah berani tersebut, Lita merupakan seorang psikolog klinis dengan rekam jejak panjang di dunia akademik, konsultasi, dan komunikasi publik.

  • Jalan Cerita Dana Pensiunan DPR Hingga Dihapus oleh MK
    Dialetika | 1 bulan lalu
    Jalan Cerita Dana Pensiunan DPR Hingga Dihapus oleh MK

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Maret 2026 secara resmi menyatakan ketentuan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR bertentangan dengan UUD 1945 dan memerintahkan DPR serta Pemerintah merumuskan ulang aturan pensiun dalam dua tahun. Gugatan itu diajukan oleh Lita Linggayati Gading dan kolega yang menilai hak istimewa pensiun DPR “tidak mencerminkan keadilan sosial” dan membebani APBN.

  • Pemisahan Pemilu, Apa Untungnya bagi Daerah? Ini Kata Bawaslu Aceh Tengah
    Polkum | 1 bulan lalu
    Pemisahan Pemilu, Apa Untungnya bagi Daerah? Ini Kata Bawaslu Aceh Tengah

    DIALEKSIS.COM | Takengon - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dinilai membawa angin segar bagi kualitas demokrasi di daerah. Kebijakan itu diyakini tidak hanya memberi ruang evaluasi bagi pemilih, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi penguatan isu-isu kedaerahan yang selama ini kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk pemilu serentak.

  • Sembilan Calon Hakim MK dari Unsur MA Jalani Fit & Proper Test
    Nasional | 2 bulan lalu
    Sembilan Calon Hakim MK dari Unsur MA Jalani Fit & Proper Test

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon hakim konstitusi unsur MA pada 2-5 Maret 2026 di Gedung MA, Jakarta. Tahap ini menjadi penentu dalam proses seleksi terbuka Tahun Anggaran 2026 sebelum nama terpilih diajukan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

  • Kritik dan Tanggung Jawab Argumentasi dalam Demokrasi Aceh
    Opini | 2 bulan lalu
    Kritik dan Tanggung Jawab Argumentasi dalam Demokrasi Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Tanah Aceh (GEMPATA) di depan Kantor Gubernur Aceh pada 2 Maret 2026 merupakan oksigen sekaligus termometer bagi demokrasi kita. Sebagaimana dicermati dari aksi lapangan, gelombang aspirasi ini menandaskan bahwa ruang publik di Serambi Mekah masih hidup. 



  • Puan: DPR Soroti Kesehatan Mental Anak dan Ancaman Child Grooming
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Puan: DPR Soroti Kesehatan Mental Anak dan Ancaman Child Grooming

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk memberi perhatian serius terhadap isu kesehatan mental anak serta ancaman child grooming.

  • Eks Politikus di MK, Potensi Ancam Independensi Kekuasaan Kehakiman?
    Kolom | 3 bulan lalu
    Eks Politikus di MK, Potensi Ancam Independensi Kekuasaan Kehakiman?

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Fenomena pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjadi Perbincangan hangat di saat ini. Kamis Sore (5/2/2026) di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir, eks Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Menyoal Penataan Kembali Hukum Pemilu
    Opini | 3 bulan lalu
    Menyoal Penataan Kembali Hukum Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana penataan ulang hukum Pemilu mengemuka seiring dinamika politik terkini. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025 mengubah desain keserentakan pemilu di mulai tahun 2029, Pemilu nasional (untuk Presiden, DPR RI, dan DPD RI) akan dipisahkan dari Pemilu lokal atau Pilkada (untuk DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah).

  • Pilkada Lewat DPRD Mengikis Kedaulatan Rakyat, Kata Masudi SR
    Nasional | 3 bulan lalu
    Pilkada Lewat DPRD Mengikis Kedaulatan Rakyat, Kata Masudi SR

    DIALEKSIS.COM | Banten - Usulan sejumlah partai politik untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik keras dari aktivis politik Masudi SR. Menurutnya, gagasan tersebut bukan sekadar perubahan teknis sistem pemilihan, melainkan langkah mundur yang berpotensi mereduksi peran langsung rakyat dan mengalihkan kedaulatan ke tangan partai politik serta elit-elitnya.

« 1 2 3 4 »