DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepemimpinan Mochammad Afifuddin di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berlangsung pada periode yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Ia ditunjuk seba

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan mulai berlaku paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Komdigi akan mengkaji hasil putusan secara komprehensif.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Wali Nanggroe dalam Arsitektur Kepemimpinan Aceh: Membangun Model Kepemimpinan Ganda dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menilai penetapan tersangka terhadap FA oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka tetap sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Putusan tersebut dinilai memperkuat landasan hukum pemerintah dalam menangani kejadian luar biasa (KLB) dan wabah.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Keputusan Komisi I DPR RI untuk tidak mempublikasikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber dengan alasan menghindari hoaks merupakan preseden yang mengkhawatirkan bagi demokrasi konstitusional Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Poster itu pendek saja. Namun kalimatnya menohok: “Jangan dikira dengan seragammu bisa berbuat apa saja!”.

Bagi Sayed Muhammad Muliady, advokat dan mantan anggota Komisi III DPR RI, kalimat pada poster lama di Polda Aceh itu bukan sekadar hiasan dinding. Ia menyebutnya sebagai otokritik yang jujur, tajam, dan selalu aktual, terutama ketika publik kembali membicarakan perubahan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri kembali memantik perdebatan publik. Pemerintah dan DPR RI menyepakati rumusan baru yang membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Reshuffle jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto semula diharapkan menjadi titik balik perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional itu membutuhkan manajemen yang kuat, transparan, dan bebas dari ruang benturan kepentingan.

DIALEKSIS.COM | Budapest - Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar berencana mengubah konstitusi untuk mencopot Presiden Tamas Sulyok dan sejumlah pejabat yang diangkat pada era pemerintahan mantan perdana menteri Viktor Orban.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak ragu mengambil keputusan dalam menjalankan tugas pemerintahan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas makna kerugian negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhamad Haripin, Ph.D, menilai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah reformasi sektor keamanan dan profesionalisme militer di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Rapat Koordinasi Simulasi dan Pra Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) se-Aceh resmi digelar di Aula KIP Aceh. Bukan sekadar agenda rutin, pertemuan ini disebut sebagai momen krusial yang akan menentukan kualitas demokrasi di Tanah Rencong.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar rapat koordinasi simulasi dan pra penataan daerah pemilihan (dapil) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang penyelenggaraan pemilu dan alokasi kursi legislatif.

DIALEKSIS.COM | Opini - Setelah polemik JKA selesai, ada sebuah ungkapan lama dalam tradisi filsafat Islam yang layak kita renungkan yakni membagi manusia ke dalam empat golongan: ada yang tahu bahwa ia tahu, ada yang tahu dengan ketidaktahuannya, ada yang tidak tahu bahwa ia tahu, dan ada yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya sendiri. Empat golongan itu akan kita tarik sebagai pisau analisis dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, atau yang dikenal sebagai UUPA.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Sepanjang 2015 dan 2016, paska kekalahan Prabowo melawan Jokowi dalam Pilpres 2014, dibawah arahan alm. Jenderal Purn. Djoko Santoso, yang juga sahabat dan timses Prabowo, kami seringkali mengadakan diskusi. Diantara tema duskusi yang menarik masalah kepemimpinan dan masa depan bangsa, termasuk kajian sejarah. Kebetulan saya dengan alm. Mas Djoko satu hobi, menyukai sejarah. Saya sendiri pernah di Akademi Tamadun (Sejarah) Antarabangsa Malaysia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 14 April 2026, hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiharto menyatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Indra tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.