• Pengamat: Tantangan Ekonomi Aceh Semakin Besar di Masa Depan
    Ekonomi | 5 hari lalu
    Pengamat: Tantangan Ekonomi Aceh Semakin Besar di Masa Depan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat ekonomi Aceh Rustam Effendi mengungkapkan tantangan yang dihadapi ekonomi Aceh ke depan lebih besar dari kapasitas Qanun Nomor 11 tahun 2028 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

    "Tidak sanggup Qanun LKS menampung tantangan ini, kemampuan Qanun tersebut sangat kecil dibandingkan dengan tantangan tantangan ekonomi Aceh," kata Rustam pada kegiatan diskusi Pro Kontra Revisi Qanun LKS di Hotel Kyriad Muraya, Senin (29/5/2023).

  • Qanun LKS Harus Mampu Tampung Dinamika Ekonomi Aceh
    Ekonomi | 5 hari lalu
    Qanun LKS Harus Mampu Tampung Dinamika Ekonomi Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh Resource and Development (ARD) menggelar diskusi publik dengan tema “Pro Kontra Revisi Qanun LKS” yang diselenggarakan di Kyriad Hotel, Banda Aceh, Senin (29/5/2023).

  • Jokowi Terbitkan PP Izinkan Kembali Ekspor Pasir Laut
    Ekonomi | 6 hari lalu
    Jokowi Terbitkan PP Izinkan Kembali Ekspor Pasir Laut

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut.


  • Polemik Qanun LKS, Peneliti Jafar: Akibat Gagal Paham Qanun
    Ekonomi | 6 hari lalu
    Polemik Qanun LKS, Peneliti Jafar: Akibat Gagal Paham Qanun

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh berencana melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sebelumnya sudah bersurat ke DPR Aceh pada 26 Oktober 2022 lalu. Pihak DPR Aceh sendiri mendukung revisi Qanun tersebut.


  • Dorong Belanja Pemerintah Lebih Berkualitas, Sri Mulyani Terbitkan Permenkeu Nomor 49 Tahun 2023
    Ekonomi | 12 hari lalu
    Dorong Belanja Pemerintah Lebih Berkualitas, Sri Mulyani Terbitkan Permenkeu Nomor 49 Tahun 2023

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan tersebut diteken pada 28 April 2023, kemudian resmi diundangkan pada 3 Mei 2023.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, menjelaskan PMK ini sebagai upaya untuk mendorong belanja Pemerintah yang berkualitas.

  • Pospera Aceh: Revisi Qanun LKS Guna Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat
    Ekonomi | 20 hari lalu
    Pospera Aceh: Revisi Qanun LKS Guna Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kegagalan sistem dan atau masalah cyber security (keamanan siber) yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank yang keberadaannya terbesar di Aceh membuat pelaku usaha serta Masyarakat Aceh mengalami kerugian besar dalam melakukan layanan transaksi dan mobilitas keuangan yang dampaknya dirasakan secara personal maupun lembaga / unit usaha bagi para pelaku usaha di Aceh.

  • Sah! Indonesia Jadi Pemegang Saham Terbesar Ketiga IsDB
    Ekonomi | 20 hari lalu
    Sah! Indonesia Jadi Pemegang Saham Terbesar Ketiga IsDB

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kepemilikan saham di Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB) dari posisi ke-12 menjadi posisi ketiga terbesar. Langkah tersebut dilakukan lantaran Indonesia ingin menjadi mitra IsDB yang lebih kuat serta untuk meningkatkan peran IsDB, mewujudkan agenda reformasi dan melaksanakan mandatnya dalam membantu negara-negara anggota, terutama negara-negara anggota miskin dan rentan, serta komunitas Muslim di dunia.


  • Akademisi USK: Perlu Hidupkan Pusat Ekonomi Baru untuk Turunkan Inflasi di Aceh
    Ekonomi | 20 hari lalu
    Akademisi USK: Perlu Hidupkan Pusat Ekonomi Baru untuk Turunkan Inflasi di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat inflasi tahunan di Aceh pada Januari 2023 sebesar 5,52 persen. Angka ini melemah dibandingkan Desember 2022 yang mencapai 5,89 persen.

    Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Rudi mengatakan, meningkatnya angka inflasi disebabkan beberapa penyebab.

  • Wacana Revisi Qanun LKS, Tu Sop: Dibutuhkan Kajian Lebih Mendalam
    Ekonomi | 20 hari lalu
    Wacana Revisi Qanun LKS, Tu Sop: Dibutuhkan Kajian Lebih Mendalam

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banleg DPRA) mulai melakukan kajian terkait rencana perubahan atau revisi qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

    Hal ini dilakukan agar bank konvensional bisa beroperasi lagi di Aceh dan mengantisipasi kemungkinan terjadi error terhadap perbankan yang dapat mengganggu sistem pelayanan bagi masyarakat dan pengusaha di Aceh.

  • Pertimbangan Penerapan Kebijakan Kelembagaan Keuangan Syariah di Aceh
    Ekonomi | 20 hari lalu
    Pertimbangan Penerapan Kebijakan Kelembagaan Keuangan Syariah di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) mengamanatkan bahwa Aceh identik dengan Syariat Islam. Kemudian dari situ lahir Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014, yg menyatakan bahwa praktek keuangan di Aceh berdasarkan Syariah.

    Hal ini semakin dipertegas dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam pasal 21 Qanun tersebut disebutkan antara lain bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip Syariah; lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah.

  • Rencana DPRA Revisi Qanun LKS, Ahmad Farhan: Jangan Menggebu-gebu
    Ekonomi | 20 hari lalu
    Rencana DPRA Revisi Qanun LKS, Ahmad Farhan: Jangan Menggebu-gebu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPR Aceh bakal merevisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

    Revisi merupakan buntut kekacauan dan lemahnya pelayanan bank syariah yang ada di Aceh yang diperparah erornya layanan BSI berapa hari belakangan ini. Hal itu menurut DPRA sangat menyulitkan masyarakat yang selama ini menjadikan bank syariah sebagai tumpuan untuk bertransaksi.


  • Ini Kesepakatan Negara Tergabung di KTT ASEAN di Labuan Bajo
    Ekonomi | 23 hari lalu
    Ini Kesepakatan Negara Tergabung di KTT ASEAN di Labuan Bajo

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara ASEAN.


  • BSI dan Pertamina Sepakat Penebusan BBM Para Pemilik SPBU
    Ekonomi | 24 hari lalu
    BSI dan Pertamina Sepakat Penebusan BBM Para Pemilik SPBU

    DIALEKSIS.COM | Aceh - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Region I Aceh menyatakan permasalahan antara pemilik SPBU di Aceh dan Pertamina telah tertangani dengan baik. BSI dan Pertamina sepakat untuk menjamin transaksi penebusan para pemilik SPBU. 


  • IMF: Perekonomian Asia Diperkirakan Tumbuh 4,6 Persen
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    IMF: Perekonomian Asia Diperkirakan Tumbuh 4,6 Persen

    DIALEKSIS.COM | Ekonomi - Dana Moneter Internasional (IMF) telah menaikkan perkiraan ekonomi Asia untuk tahun 2023 karena pemulihan China menopang pertumbuhan, tetapi memperingatkan risiko dari inflasi yang terus-menerus dan volatilitas pasar global yang didorong oleh kesengsaraan sektor perbankan Barat.

  • Posko Satgas Tindaklanjuti  Ribuan Laporan Pelanggaran THR
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Posko Satgas Tindaklanjuti Ribuan Laporan Pelanggaran THR

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Ketenagakerjaan resmi menutup Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023, per 28 April 2023. Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan, melalui Pengawas Ketenagakerjaan serta Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti seluruh laporan khususnya laporan berupa aduan. 


  • Aprindo Tuntut Kemendag Selesaikan Utang Migor Rp 344 M
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Aprindo Tuntut Kemendag Selesaikan Utang Migor Rp 344 M

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera membayar utang rafaksi minyak goreng senilai Rp 344 miliar kepada peritel tanpa banyak alasan.


« 1 2 3 »