Tulisan ini mencoba menambah wawasan kita terhadap eksistensi KIP Subulussalam dan polemik yang ‘menghinggapinya’.

Ketiga wilayah di Aceh yang akan berlangsung pilkada itu memiliki karakter politik yang berbeda. Tentu hal itu karena kultur masyarakatnya, geografis kewilayahan, dan karakteristik elitnya. Belum lagi faktor X lainnya yang sangat mempenagaruhi dan menentukan. Faktor “x” dimaksudkan adalah strategi politik, politik uang, pemberian barang (sembako), dan lain-lain.

Tim riset Dialeksis mencoba mengurai benang kusut APBA 2018 Dalam rangka melihat mengapa terjadi polemik anggaran yang cukup panas dan berbeda dari pengesahan APBA tahun tahun sebelumnya

Peneliti Jaringan Survey Inisiatif, Dr. Rahmat Fadhil menyebutkan poros koalisi pada pilpres 2019 mendatang masih didominasi oleh tiga poros koalisi pasangan capres-cawapres dengan poros koalisi Jokowi, poros Prabowo, dan poros SBY.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus memulai implementasi pendekatan “evidence based-planning” dalam memformulasikan strategi dan kebijakan publik

Kemunculan dana aspirasi ini seringkali menyebabkan pembahasan anggaran menjadi alot dan berlarut-larut, dan menjadi penumpang gelap yang merusak kerja sistem

Angka kemiskinan Aceh masih diatas nasional , meski Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam beberapa tahun terakhi berupaya menurunkan tingkat kemiskinan

Upaya sistematis yang akan dilakukan oleh suatu pemerintahan, dapat dinilai dari aspek perencanaan yang disusun, sebagai sebuah instrument atau alat yang dapat dinilai indikator keberhasilannya

Aceh satu satunya provinsi yang tidak terputus pesta demokrasinya. Sudah melalui Pilkada 2017, tahun ini 2018 kembali melangsungkan Pilkada untuk tiga kabupaten/kota, yaitu Aceh Selatan, Pidie Jaya, dan Subulussalam.

Pemerintahan yang baik dan bersih  dimulai dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah