Bukti sejarah menyebutkan, ketika perempuan milenium Indonesia masih berjuang menegakkan kesamaan haknya �“ yang terinspirasi oleh “gerutuan” R.A. Kartini, tujuh abad lalu para perempuan Aceh telah menikmati hak-haknya sebagai manusia yang setara tanpa perdebatan.

Minimnya kaum perempuan terlibat dalam panggung politik Aceh disebabkan sejumlah kendala internal dan kultur

saat ini lumayan banyak perempuan hebat, namun tidak berbanding lurus dengan keterlibatan mereka dalam politik, baik di partai politik maupun parlemen.

Penundaan APBA 2018  membuat spekulasi anggaran makin liar. Satu-satunya jalan keluar untuk melepas jerat uang rakyat yang coba diolah-olah itu, adalah membuat peraturan gubernur (Pergub).

Kisruh antara DPRA dengan Pemerintah Aceh saban tahun telah menjadi citra daerah yang terkesan "buruk". Sayangnya jangan berubah jusru makin terperosok dalam lubang yang sama. Memalukan!

Gara gara RAPBA sering terlambat disahkan, sering mendapat hukuman dari Kemendagri berupa pemotongan anggaran. Namun nampaknya tidak menjadi pelajaran berharga.

Konstelasi politik serta pihak kalah pilkada 2017 menguasai parlemen hingga sulit rasanya RAPBA disahkan oleh pemimpin parlemen

TARIK ulur tentang pengesahan APBA 2018 menjadi makin liar.  Sisa waktu yang hanya tinggal beberapa hari sampai 4 Februari tidak juga menemukan kata kesapakatan