Kamis, 01 Oktober 2026
  • Partai Kecil Mengetuk, Senayan Mau Mendengar?
    Polkum | 1 hari lalu
    Partai Kecil Mengetuk, Senayan Mau Mendengar?

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keinginan partai politik nonparlemen mendapatkan ruang dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu membuka perdebatan mengenai keterwakilan politik. Aturan pemilu akan menentukan bagaimana suara masyarakat diterjemahkan menjadi kursi sekaligus mengatur persaingan antarpeserta pemilu.

  • Fritz Siregar Soroti Tujuh Pintu Hukum Gugatan Ijazah Gibran di MK
    Polkum | 1 hari lalu
    Fritz Siregar Soroti Tujuh Pintu Hukum Gugatan Ijazah Gibran di MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perkara dugaan ketidakabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan pertanyaan mendasar: sampai di mana kewenangan lembaga peradilan konstitusi memeriksa persoalan pemilu ketika pasangan calon terpilih telah dilantik dan menjalankan pemerintahan?

  • Firman Noor Soroti Sikap Elite Politik di Balik Gugatan Gibran
    Polkum | 3 hari lalu
    Firman Noor Soroti Sikap Elite Politik di Balik Gugatan Gibran

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai keabsahan persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024. Perkara ini juga membuka ruang pembacaan terhadap hubungan politik Gibran dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan.

  • Ambang Batas 5 Persen, Mada Sukmajati Minta Hitung Dampaknya
    Polkum | 8 hari lalu
    Ambang Batas 5 Persen, Mada Sukmajati Minta Hitung Dampaknya

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP., meminta perdebatan ambang batas parlemen 5 persen dimulai dari kejelasan tujuan pemilu. Dampaknya terhadap sistem kepartaian, keterwakilan politik, dan perilaku pemilih harus dihitung sebelum angka itu diputuskan.

  • Comot Berita di Medsos, Bisa Berujung Perkara
    Nasional | 18 hari lalu
    Comot Berita di Medsos, Bisa Berujung Perkara

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Mengambil berita dari portal media, menghapus sumbernya, lalu mengunggah ulang ke media sosial bisa berujung persoalan hukum. Risikonya semakin besar ketika isi berita dipelintir, tuduhan baru disisipkan, atau karya pihak lain dimanfaatkan secara komersial tanpa dasar yang sah.



  • Pelantikan Gibran Diminta Dibatalkan, Apa Alasannya?
    Polkum | 18 hari lalu
    Pelantikan Gibran Diminta Dibatalkan, Apa Alasannya?

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hampir dua tahun setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai wakil presiden, syarat pendidikannya kembali dipersoalkan. Dalam dokumen permohonan bertanggal 10 September 2026, sejumlah organisasi dan perseorangan meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan hingga pelantikannya.

  • MK Kabulkan Pencabutan Gugatan, Tak Tetapkan Batas Masa Jabatan Kapolri
    Pemerintahan | 21 hari lalu
    MK Kabulkan Pencabutan Gugatan, Tak Tetapkan Batas Masa Jabatan Kapolri

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi terkait masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Senin (7/9/2026). Ketetapan tersebut mengakhiri proses perkara yang dicabut para pemohon, tanpa menetapkan pembatasan masa jabatan Kapolri.



  • Kemkomdigi Beri Tenggat Operator Patuhi Aturan Pelindungan Sisa Kuota
    Nasional | 26 hari lalu
    Kemkomdigi Beri Tenggat Operator Patuhi Aturan Pelindungan Sisa Kuota

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan waktu hingga 28 September 2026 kepada operator seluler untuk mematuhi aturan pelindungan sisa kuota internet pelanggan. Operator juga diwajibkan melaporkan pemenuhan ketentuan tersebut kepada Kemenkomdigi.

  • Dari Aktivis Pemilu Menjadi Doktor, Ini Temuan Nurlia Dian Paramita tentang Pilpres 2024
    Nasional | 27 hari lalu
    Dari Aktivis Pemilu Menjadi Doktor, Ini Temuan Nurlia Dian Paramita tentang Pilpres 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketekunan lebih dari dua dekade mengawal demokrasi dan pendidikan pemilih mengantarkan Nurlia Dian Paramita mencapai salah satu puncak perjalanan akademiknya. Peneliti senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu berhasil meraih gelar doktor Ilmu Politik dengan predikat sangat memuaskan dari Universitas Nasional (UNAS).