Kamis, 10 Juli 2025
  • Gugat UU MK, Pemohon: MK Harus Tetap Jadi Negative Legislator, Bukan Positive Legislator
    Polkum | 2 hari lalu
    Gugat UU MK, Pemohon: MK Harus Tetap Jadi Negative Legislator, Bukan Positive Legislator

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon, Marthen Boiliu, menilai Pasal 57 ayat (1) dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena memberikan ruang bagi MK untuk melampaui fungsinya sebagai negative legislator.

  • KPU Siap Beri Masukan Revisi UU Pemilu Usai Putusan MK
    Polkum | 5 hari lalu
    KPU Siap Beri Masukan Revisi UU Pemilu Usai Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. KPU menegaskan akan memberikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang.

  • Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Mengkerdilkan Hak Rakyat dalam Memilih Anggota DPRD
    Opini | 9 hari lalu
    Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Mengkerdilkan Hak Rakyat dalam Memilih Anggota DPRD

    DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah menjadi perhatian penting dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilihan umum akan dipisahkan antara pemilu nasional (untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu daerah atau lokal (untuk memilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota). Pemisahan ini akan dilakukan dengan jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun.

  • APDESI Aceh Pantau Sidang MK Soal Kekhususan Masa Jabatan Keuchik
    Polkum | 9 hari lalu
    APDESI Aceh Pantau Sidang MK Soal Kekhususan Masa Jabatan Keuchik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Aceh, Muksalmina Asgara, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyangkut masa jabatan kepala desa atau keuchik di Aceh.

  • Keuchik Gugat Masa Jabatan, DPR dan Pemerintah Tegaskan Kekhususan Aceh
    Polkum | 10 hari lalu
    Keuchik Gugat Masa Jabatan, DPR dan Pemerintah Tegaskan Kekhususan Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Senin (30/6/2025), di Gedung MK, Jakarta. Sidang dengan nomor perkara 40/PUU-XXIII/2025 itu menguji konstitusionalitas Pasal 115 ayat (3) yang mengatur masa jabatan keuchik (kepala desa) di Aceh selama enam tahun dan hanya bisa dipilih kembali satu kali.

  • Dualisme Pengawas Pemilu di Aceh dan Urgensi Penyesuaian Pasca Putusan MK
    Polkum | 10 hari lalu
    Dualisme Pengawas Pemilu di Aceh dan Urgensi Penyesuaian Pasca Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Pilkada tidak lagi berada dalam rezim pemerintahan daerah menimbulkan sejumlah implikasi hukum dan kelembagaan dalam sistem kepemiluan di Aceh. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah perlunya penyesuaian terhadap lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, khususnya menyangkut dualisme kewenangan pengawasan.

  • Nasib Akhir Revisi UUPA di Tangan Pemerintah Pusat
    Dialetika | 11 hari lalu
    Nasib Akhir Revisi UUPA di Tangan Pemerintah Pusat

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tengah memasuki fase krusial. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 21 Mei 2025 menyepakati perubahan delapan pasal dan penambahan satu pasal dalam UUPA, draf revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR RI di Jakarta.

  • Kirim Barang ke Korea Utara, Korea Selatan Tahan Enam Warga Amerika
    Dunia | 13 hari lalu
    Kirim Barang ke Korea Utara, Korea Selatan Tahan Enam Warga Amerika

    DIALEKSIS.COM | Korsel - Pihak berwenang Korea Selatan telah menahan enam warga negara Amerika Serikat yang berupaya mengirim sekitar 1.300 botol plastik berisi beras, uang dolar AS, dan Alkitab ke Korea Utara melalui laut, menurut laporan berita.

  • MK Putuskan Pemilu Dipisah, Mashudy SR: Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Efisiensi Penyelenggaraan
    Nasional | 13 hari lalu
    MK Putuskan Pemilu Dipisah, Mashudy SR: Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Efisiensi Penyelenggaraan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilihan umum nasional dan daerah mulai tahun 2029. Dalam skema baru tersebut, pemilu nasional hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD. Sementara pemilu daerah, yang terdiri dari pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, akan digelar bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

  • MK Putuskan Pemilu Dipisah, Munawarsyah: Ini Momentum Perbaikan Kualitas Demokrasi
    Polkum | 14 hari lalu
    MK Putuskan Pemilu Dipisah, Munawarsyah: Ini Momentum Perbaikan Kualitas Demokrasi

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilihan umum nasional dan daerah tidak lagi diselenggarakan serentak mulai tahun 2029. Ke depan, pemilu nasional hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Sementara pemilu daerah akan terdiri dari pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan bersamaan dengan Pilkada.

  • KKP Sidak Pulau Citlim, Temukan Kerusakan Akibat Tambang Pasir
    Hankam | 20 hari lalu
    KKP Sidak Pulau Citlim, Temukan Kerusakan Akibat Tambang Pasir

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya melindungi pulau-pulau kecil dari aktivitas tambang ilegal yang merusak ekosistem. Penegasan ini disampaikan usai tim KKP melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pulau Citlim, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, belum lama ini.

  • Keniscayaan Pengawalan Perubahan UUPA
    Opini | 1 bulan lalu
    Keniscayaan Pengawalan Perubahan UUPA

    DIALEKSIS.COM | Opini - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada 21 Mei 2025 lalu telah menyepakati melakukan perubahan (revisi) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagaimana, disampaikan oleh Ketua Tim Revisi UUPA DPRA, Tgk Anwar Ibrahim, bersama Tim bersepakat mengubah sebanyak 8 (delapan) pasal dan menambah 1 (satu) pasal. Selanjutnya, draf tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (Serambi, 22/5/2025).

  • Desakan Purnawirawan TNI, Bagaimana Nasib Gibran?
    Dialetika | 1 bulan lalu
    Desakan Purnawirawan TNI, Bagaimana Nasib Gibran?

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Sekelompok purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat resmi kepada pimpinan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu berisi permintaan agar lembaga tinggi negara tersebut segera memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

  • Dinding Tak Kasatmata Akademik
    Tajuk | 1 bulan lalu
    Dinding Tak Kasatmata Akademik

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam lanskap pendidikan tinggi Indonesia, jurang pemisah antara kesejahteraan dosen negeri (PTN) dan swasta (PTS) telah lama menjadi "dinding tak kasatmata". Meski Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2025 menegaskan bahwa perbedaan pendapatan bukanlah diskriminasi hukum, realitas di lapangan justru mengungkap ketimpangan struktural yang menggerus martabat dosen PTS.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »