-
Polkum | 23 hari laluTTI Protes Anggaran Rp 46,3 Miliar untuk Smart Board Disdik Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) melayangkan protes keras terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang berencana memasukkan anggaran tambahan sebesar Rp 46,3 miliar dalam APBA-P tahun 2024. Anggaran ini ditujukan untuk pengadaan Smart Board, meskipun sebelumnya telah ada kegiatan pengadaan Alat Pembelajaran Digital.
-
Polkum | 1 bulan laluPengadaan Smart Board Rp41,5 Miliar di Disdik Aceh Dinilai Tak Layak dari Pokir Dewan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengkritisi tajam pengadaan papan tulis pintar (smart board) senilai Rp 41,5 miliar untuk keperluan 166 Sekolah di Aceh yang pelaksanaannya melalui E-purchasing atau lebih dikenal secara E-katalog.
-
Polkum | 2 bulan laluPokir DPRA Dinilai Tidak Tepat Sasaran
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai bahwa alokasi anggaran dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selama ini tidak tepat sasaran.
-
Polkum | 4 bulan laluTTI Desak Inspektorat Evaluasi Kembali Pokir DPRA pada Disdik Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transapransi Tender Indonesia (TTI) meminta Inspektorat APIP Aceh mengevaluasi kembali Anggaran Pokir Anggota DPRA pada Dinas Pendidikan Aceh.
-
Aceh | 4 bulan laluSAPA Beberkan Data Pokir Dewan di Dinas Pendidikan Dayah Bireuen
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) membeberkan data Pokir Dewan di Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
-
Opini | 8 bulan laluIntegritas dalam Pengelolaan POKIR
DIALEKSIS.COM | Opini - Polemik pengalokasian anggaran untuk kegiatan hasil dari pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRA untuk RAPBA 2024 belum menemukan titik temu (Serambi Indonesia, 11/12/2023). Akibatnya penetapan APBA 2024 belum dapat dilaksanakan sampai sekarang.
-
Opini | 8 bulan laluPadum Keu Kee, Padum Keu Kah: Refleksi untuk Aceh Berintegritas
DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan ini adalah sebuah refleksi atas apa yang berlaku di Aceh kontemporer, yang hampir setiap tahun bermasalah dengan APBA, anggaran pokok pikiran (Pokir), dan alokasi dana otsus. Tulisan ini sebagai bentuk kegelisahan penulis yang ditulis lewat beberapa opini di Serambi Indonesia dan Kumparan atas fenomena di Aceh dan Nasional.
-
Polkum | 9 bulan laluSekda Aceh Larang SKPA Rasionalisasi Pokir, Mahasiswa : Jangan Sampai Ada Anggaran Siluman
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Misteri terkait aktor yang bermain dalam penambahan alokasi anggaran Pokir DPRA dari Rp 1,2 T seakan semakin menunjukkan titik terang. Hal ini tercermin dengan adanya surat dari Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA kepada SKPA/Biro di Pemerintahaan Aceh yang melarang adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan pokok pikiran (Pokir).
-
Dialetika | 9 bulan laluPembengkakan Pokir, Anggaran Aceh Bukan Untuk Elit dan Politisi
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Ketika memperjuangkan kepentingan apapun akan dilakukan. Bahkan ada kalanya harus mengorbankan kepentingan orang lain, mereka tidak peduli. Inilah secuil gambaran sikap DPRA ketika memperjuangkan kepentinganya.
Saat ini personil di parlemen kebanggaan rakyat Aceh ini sedang berjuang memuluskan kepentinganya. Pokir (Pokok-pokok pikiran) yang semula nilainya Rp 400 miliar, justru membengkak mencapai Rp 1,2 triliun. Mereka bagaikan tidak peduli ada pihak lain yang dikorbankan.
-
Aceh | 11 bulan laluKasibun Daulay Nilai Pokir Dewan Tidak Murni Tampung Aspirasi Konstituen
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irpannusir mengatakan pokok pikiran (Pokir) DPRD itu jauh lebih bermanfaat dibanding program reguler punya SKPA.
-
Soki | 11 bulan lalu2 Periode Berturut-turut Jadi Anggota DPRA, Ini Bukti Pengabdian Alaidin Abu Abbas
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terpilih menjadi anggota DPR Aceh selama 2 periode berturut-turut tentu tidaklah mudah, ada kepercayaan yang ditaruh publik di pundak sang wakil rakyat itu.
Sosok Ir Alaidin Abu Abbas adalah pria kelahiran Aceh Tengah yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat Gayo.
-
Pemerintahan | 11 bulan laluTerkait RAPBA 2024, Pj Bupati Aceh Singkil Minta Anggota Dewan Berpikir Arif
DIALEKSIS.COM | Aceh Singkil - PJ Bupati Aceh Singkil Drs Azmi mengatakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), sebagai harapan penompang fiskal daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyat Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluBahas Urgensi Penyelamatan Uang Rakyat Jelang Pemilu 2024, MaTA Soroti Dana Pokir
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jika polemik pembahasan RAPBA 2024 itu hanya untuk ruang kompromi para elit di legislatif dan Eksekutif maka rakyat khususnya mahasiswa dan pemuda harus menolak. Namun, jika itu untuk memaksimalkan penggunaan anggaran untuk rakyat maka tidak masalah.
-
Aceh | 1 tahun laluBioflok Pokir Ilham Akbar Banyak Tak Berfungsi, Ini Kata DKP Aceh
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sebanyak Rp 4 Miliar lebih dana Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRA Dapil Bireuen, Ilham Akbar ST, yang dialokasikan untuk kegiatan pembuatan kolam terpal dengan sistem Bioflok Budidaya Ikan/Udang pada anggaran APBA Tahun 2022 di bawah Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh yang tersebar di 9 desa dalam 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen.
-
Tajuk | 1 tahun laluAPBA 2024, Penyanderaan Hak Rakyat
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) bukan hanya urusan alokasi anggaran untuk Pokir para anggota dewan yang terhormat, melainkan juga kewajiban legislatif dan eksekutif memenuhi hak hidup rakyat Aceh.
APBA yang baik niscaya mesti dilandasi niat baik untuk mengurangi dan/atau bahkan menyelesaikan berbagai persoalan Aceh, baik dari aspek urusan wajib pemerintahan, urusan pilihan, termasuk penguatan keistimewaan Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluPengamat Ekonomi: Pj Gubernur Aceh Fokus Ekonomi, Minimalkan Pokir
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Rustam Effendi, mengatakan ini waktu yang tepat bagi Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat Aceh.
“Ini momentum bagi Pak Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki setahun kedepan untuk menumpukan perhatiannya demi kemajuan Aceh. Beliau dapat melangkah ringan tanpa beban, tanpa ada kepentingan apapun. Kebebasan beliau ini hendaknya diabdikannya untuk kemaslahatan Aceh ke depan,” kata Rustam Effendi.
-
Aceh | 1 tahun laluPj Walikota Lhokseumawe Minta Dukungan DPRK Alokasikan Dana Pokir dalam Penanganan Stunting
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemko Lhokseumawe mengajak kolaborasi dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe untuk alokasi dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam rangka penanganan dan penurunan stunting.
-
Berita | 1 tahun laluKPK Tangkap Anggota Dewan Jika Bermain Pokir
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri Modus korupsi yang banyak terjadi di DPRD saat ini adalah terkait pokok-pokok pikiran atau pokir yang menghasilkan program dana hibah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan akan tangkap para anggota dewan jika ada yang melakukan korupsi.
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.
-
Analisis | 1 tahun laluPokir Bukan Masalah, Tapi Selalu Bermasalah
DIALEKSIS.COM | Analisis - Pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), belakangan ini menjadi isu panas di Aceh setelah terungkapnya sebuah buku berjudul Buku Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRA APBA 2023, Edisi Tahapan RAPBA 2023, yang dikeluarkan oleh Bappeda Aceh tahun 2022. Buku ini menjadi viral di media daring dan media sosial karena memuat nama-nama anggota DPRA dan proyek/kegiatan Pokir yang diusulkannya.
-
Indepth | 1 tahun laluApakah Pokir untuk Mengentaskan Kemiskinan?
DIALEKSIS.COM | Indept - "Kutitipkan amanah di pundakmu. Jalankan amanah itu dengan baik. Perhatikanlah nasib kami, karena kalian wakil kami untuk bersuara, berjuang, mengubah keadaan penghidupan ini".
Begitulah kira-kira amanah yang diberikan rakyat kepada wakilnya di parlemen. Rakyat akan memberikan penilaian terhadap amanah yang dititipkan. Apakah dijalankan dengan baik, penuh tanggungjawab, atau berkhianat atas kepercayaan yang diberikan.