Koordinator TTI, Nasruddin Bahar. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan seluruh Kepala Dinas yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemerintah Aceh agar berhati-hati dalam mengelola paket kegiatan maupun program bantuan hibah yang bersumber dari usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai pengelolaan program yang berasal dari Pokir berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan. Menurutnya, peran anggota legislatif telah selesai ketika usulan program masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
"Setelah kegiatan masuk dalam DPA, tugas anggota dewan kembali kepada fungsi pengawasan. Mereka tidak seharusnya ikut dalam pelaksanaan ataupun eksekusi anggaran," ujar Nasruddin kepada Dialeksis.com, Minggu (28/6/2026).
Ia menyebutkan, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Aceh memiliki kegiatan yang dikategorikan sebagai usulan Pokir. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Perkebunan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Menurut Nasruddin, terdapat sejumlah program yang dinilai tidak tepat apabila dimasukkan ke dalam skema Pokir, salah satunya pengadaan alat pembelajaran di Dinas Pendidikan Aceh.
Ia berpendapat, kebutuhan pendidikan semestinya telah dibiayai melalui alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusional memperoleh porsi minimal 20 persen dari APBN maupun APBD.
"Faktanya, sekitar Rp200 miliar paket pengadaan di Dinas Pendidikan Aceh masuk dalam usulan Pokir. Setelah kami telusuri, diduga hanya untuk mengharapkan cash back dari pihak ketiga," katanya.
Meski demikian, Nasruddin tidak menyampaikan bukti rinci atas dugaan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
TTI juga menyoroti kasus dugaan penyaluran bantuan becak di Kabupaten Pidie Jaya yang disebut dikonversikan menjadi uang tunai. Menurut Nasruddin, praktik seperti itu bukanlah modus baru.
Ia mengaku tim TTI memperoleh berbagai informasi yang mengindikasikan sejumlah bantuan hibah tidak sepenuhnya sampai kepada penerima manfaat sebagaimana mestinya.
"Dari hasil penelusuran kami, banyak bantuan berupa barang yang kemudian diubah menjadi uang dan dibagi-bagikan. Kasus seperti ini perlu mendapat atensi serius dari aparat penegak hukum," ujarnya.
Selain itu, TTI turut mengkritisi sejumlah paket pekerjaan di sektor perikanan yang dinilai memiliki pola penganggaran tidak lazim.
Salah satunya adalah sekitar 50 paket normalisasi tambak yang masing-masing memiliki nilai anggaran seragam sebesar Rp372 juta.
Menurut Nasruddin, keseragaman nilai tersebut menimbulkan pertanyaan karena tingkat kerusakan tambak masyarakat tidak mungkin sama.
"Logikanya, kerusakan tambak berbeda-beda, ada yang rusak ringan, sedang, maupun berat. Karena itu, nilai anggarannya seharusnya juga tidak seragam," katanya.
TTI juga menyoroti paket pengadaan bibit ikan di Kota Langsa yang masing-masing dianggarkan sebesar Rp500 juta.
Paket tersebut meliputi pengembangan budidaya ikan kerapu di Kota Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota yang seluruhnya memiliki nilai anggaran identik.
Menurut Nasruddin, pola tersebut patut dicermati karena berpotensi mengarah pada dugaan pemecahan paket pekerjaan.
"Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ini berpotensi melawan hukum. Indikasi pemecahan paket dengan judul kegiatan yang sama dan nilai anggaran seragam patut menjadi perhatian aparat penegak hukum," tutupnya.
Sebelumnya
