DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kegaduhan politik yang terjadi di Aceh belakangan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) Fathur Aulia Al-Asyi.
Fathur menilai polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), konflik antara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dengan Ketua DPRA, serta mencuatnya isu penyimpangan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, telah berdampak pada terganggunya fokus pemerintah dalam melayani masyarakat.
“JKA ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika datanya belum valid namun tetap dipaksakan berjalan, tentu masyarakat yang akan dirugikan,” ujar Fathur kepada Dialeksis, Minggu (4/5/2026).
Ia menilai, implementasi Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA masih menyisakan persoalan, khususnya terkait data penerima manfaat yang dinilai belum akurat.
Selain itu, Fathur juga menyoroti hubungan antara Sekda Aceh dan Ketua DPRA yang dinilai kurang harmonis. Menurutnya, kondisi tersebut tidak baik bagi stabilitas pemerintahan daerah.
“Seharusnya para elite bisa menunjukkan kekompakan dalam menyelesaikan persoalan rakyat, bukan justru memperlihatkan konflik yang terbuka ke publik,” katanya.
Terkait pokir dewan, ia berharap kebijakan tersebut benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu.
Fathur meminta pemerintah daerah bersama DPRA untuk menahan diri dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Ia juga mendorong agar komunikasi yang konstruktif terus dibangun guna meredam polemik yang berkembang.
“Sudah seharusnya semua pihak duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga persoalan yang ada tidak semakin melebar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan harus tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku serta semangat perdamaian Aceh.
“Jangan sampai kegaduhan ini justru mengurangi kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang solutif,” pungkasnya.