DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nasruddin Bahar, Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TII), menyoroti praktik pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan yang dinilai sarat penyimpangan. Dalam keterangannya, ia mengungkap sindiran halus "MAFEEYA" (Makan Fee Aja) yang kerap dialamatkan kepada oknum anggota dewan yang diduga mengambil keuntungan pribadi melalui mekanisme penganggaran ini.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati tender, Nasruddin Bahar, menyoroti potensi penyalahgunaan dalam mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Komplain dan dramatisasi perjuangan pembentukan ALA dan ABAS akibat ketidakmerataan Proyek Strategis Aceh (PSA) menjadi momentum bagi Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk segera mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (RAPBA - P) tahun berjalan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintahan daerah saat ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana Pokir (pokok-pokok pikiran DPRD), yang sebelumnya dikenal sebagai dana aspirasi. Pengendalian anggaran daerah menjadi semakin sulit sejak 2020, terutama setelah Pemerintah Pusat mengintervensi pelaksanaan otonomi daerah melalui kebijakan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) melayangkan protes keras terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang berencana memasukkan anggaran tambahan sebesar Rp 46,3 miliar dalam APBA-P tahun 2024. Anggaran ini ditujukan untuk pengadaan Smart Board, meskipun sebelumnya telah ada kegiatan pengadaan Alat Pembelajaran Digital.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengkritisi tajam pengadaan papan tulis pintar (smart board) senilai Rp 41,5 miliar untuk keperluan 166 Sekolah di Aceh yang pelaksanaannya melalui E-purchasing atau lebih dikenal secara E-katalog.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai bahwa alokasi anggaran dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selama ini tidak tepat sasaran.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transapransi Tender Indonesia (TTI) meminta Inspektorat APIP Aceh mengevaluasi kembali Anggaran Pokir Anggota DPRA pada Dinas Pendidikan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) membeberkan data Pokir Dewan di Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
DIALEKSIS.COM | Opini - Polemik pengalokasian anggaran untuk kegiatan hasil dari pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRA untuk RAPBA 2024 belum menemukan titik temu (Serambi Indonesia, 11/12/2023). Akibatnya penetapan APBA 2024 belum dapat dilaksanakan sampai sekarang.
DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan ini adalah sebuah refleksi atas apa yang berlaku di Aceh kontemporer, yang hampir setiap tahun bermasalah dengan APBA, anggaran pokok pikiran (Pokir), dan alokasi dana otsus. Tulisan ini sebagai bentuk kegelisahan penulis yang ditulis lewat beberapa opini di Serambi Indonesia dan Kumparan atas fenomena di Aceh dan Nasional.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Misteri terkait aktor yang bermain dalam penambahan alokasi anggaran Pokir DPRA dari Rp 1,2 T seakan semakin menunjukkan titik terang. Hal ini tercermin dengan adanya surat dari Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA kepada SKPA/Biro di Pemerintahaan Aceh yang melarang adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan pokok pikiran (Pokir).
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Ketika memperjuangkan kepentingan apapun akan dilakukan. Bahkan ada kalanya harus mengorbankan kepentingan orang lain, mereka tidak peduli. Inilah secuil gambaran sikap DPRA ketika memperjuangkan kepentinganya.
Saat ini personil di parlemen kebanggaan rakyat Aceh ini sedang berjuang memuluskan kepentinganya. Pokir (Pokok-pokok pikiran) yang semula nilainya Rp 400 miliar, justru membengkak mencapai Rp 1,2 triliun. Mereka bagaikan tidak peduli ada pihak lain yang dikorbankan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irpannusir mengatakan pokok pikiran (Pokir) DPRD itu jauh lebih bermanfaat dibanding program reguler punya SKPA.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terpilih menjadi anggota DPR Aceh selama 2 periode berturut-turut tentu tidaklah mudah, ada kepercayaan yang ditaruh publik di pundak sang wakil rakyat itu.
Sosok Ir Alaidin Abu Abbas adalah pria kelahiran Aceh Tengah yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat Gayo.
DIALEKSIS.COM | Aceh Singkil - PJ Bupati Aceh Singkil Drs Azmi mengatakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), sebagai harapan penompang fiskal daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jika polemik pembahasan RAPBA 2024 itu hanya untuk ruang kompromi para elit di legislatif dan Eksekutif maka rakyat khususnya mahasiswa dan pemuda harus menolak. Namun, jika itu untuk memaksimalkan penggunaan anggaran untuk rakyat maka tidak masalah.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sebanyak Rp 4 Miliar lebih dana Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRA Dapil Bireuen, Ilham Akbar ST, yang dialokasikan untuk kegiatan pembuatan kolam terpal dengan sistem Bioflok Budidaya Ikan/Udang pada anggaran APBA Tahun 2022 di bawah Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh yang tersebar di 9 desa dalam 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) bukan hanya urusan alokasi anggaran untuk Pokir para anggota dewan yang terhormat, melainkan juga kewajiban legislatif dan eksekutif memenuhi hak hidup rakyat Aceh.
APBA yang baik niscaya mesti dilandasi niat baik untuk mengurangi dan/atau bahkan menyelesaikan berbagai persoalan Aceh, baik dari aspek urusan wajib pemerintahan, urusan pilihan, termasuk penguatan keistimewaan Aceh.