DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pukul 10.15 WIB, Kamis, 12 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka. Siangnya, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas usul hak menyatakan pendapat terhadap Gibran pukul 14.00 WIB. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Partai Demokrat, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan NasDem menyatakan tak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai Amanat Nasional (PAN) membuka peluang mendukung kader Gerindra seusai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peneliti Pusat Studi Politik dan Demokrasi FISIP Universitas Padjadjaran, Ari Ganjar Herdiansah, S.Sos., M.Si., Ph.D., menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menjelaskan dasar pengangkatan menteri dan mengevaluasi kinerja mereka secara terbuka.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 10 November 2026, memublikasikan salinan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober, MA mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat mencabut surat tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran masih menjabat dan menjalankan tugasnya. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Lebih dari dua dekade setelah perdamaian Helsinki ditandatangani, Aceh masih berkutat dengan satu persoalan yang tak kunjung menemukan ujung dalam urusan bendera Bulan Bintang. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengusut tuntas dugaan penembakan terhadap masyarakat saat pengibaran bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu, 4 November 2026.

DIALEKSIS.COM | Opini - Polisi seharusnya melindungi presiden. Kini, menurut penyidikan Polri, mantan Kapolri justru diduga menyadap presiden. Ini bukan cerita film spionase. Tetapi, uni berkas perkara.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Presiden Prabowo Subianto saja disadap, bagaimana keamanan komunikasi istana? Jika nomor telepon kepala negara bisa masuk ke sistem penyadapan kepolisian tanpa verifikasi, lantas apa jaminan bagi warga yang tak pernah tahu percakapannya dipantau?

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah memutus perkara yang menyangkut surat keterangan atau ijazah milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi objek sengketa yang ditempuh H. M. Subhan melalui jalur peradilan. Persoalannya berkaitan dengan dasar penerbitan surat tersebut serta pemenuhan persyaratan pendidikan ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan konsultan hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., bersama Ahmad Yani, S.H., M.H., mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Jakarta  - MK meminta UU Peradilan Militer diubah maksimal 2 tahun. DPR mendorong revisi segera, termasuk batas pidana militer dan umum.

DIALEKSIS.COM | Opini - Indonesia perlu terus mengevaluasi sistem ketatanegaraan agar demokrasi benar benar mewujudkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan kesejahteraan. Salah satu persoalan yang patut dibahas secara terbuka adalah kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DIALEKSIS.COM | Feature - Ayahnya mantan Presiden RI le-7. Namun soal ijazahnya masih bersidang di pengadilan. Tidak selesai persoalan sang ayah, giliran ijazah sang anak yang membuat negeri gaduh.

DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memperkuat konsolidasi politik di wilayah selatan Aceh. Sekretaris Umum DPW PKS Aceh, H. Kasibun Daulay, S.H., turun langsung menemui jajaran pengurus dan kader partai di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menggugat ketentuan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK beserta sanksi administratifnya hingga ada putusan akhir MK.

DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan publik tentang hukum, transparansi, dan etika kekuasaan. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan bekerjanya strategi agenda setting politik yang sangat taktis di ruang publik. 

DIALEKSIS.COM| Feature- Anak bangsa di Bumi Pertiwi belum berhenti dilelahkan dengan persoalan ijazah. Soal pro dan kontra ijazah Presiden ke-7 Jokowidodo sampai kini belum berujung.