Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • Unjuk Rasa Tolak Pergub JKA, Jubir Pemerintah Aceh: Mahasiswa Menolak Dialog
    Aceh | 4 hari lalu
    Unjuk Rasa Tolak Pergub JKA, Jubir Pemerintah Aceh: Mahasiswa Menolak Dialog

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyatakan aksi unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesejahteraan Aceh (JKA) yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (13/5/2026), berjalan sesuai aturan yang berlaku

  • Wacana Pencabutan Pergub Jaminan Kesehatan Aceh, Pakar Hukum USK Soroti Mekanisme dan Implikasinya
    Polkum | 13 hari lalu
    Wacana Pencabutan Pergub Jaminan Kesehatan Aceh, Pakar Hukum USK Soroti Mekanisme dan Implikasinya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai berlaku 1 Mei 2026 yang tengah bergulir menuai perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi. Menanggapi hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., memberikan pandangan hukum terkait mekanisme pencabutan peraturan perundang-undangan beserta implikasinya.

  • Sekda Aceh Temui Massa Aksi, Tegaskan Pergub JKA Tak Kurangi Hak Berobat Warga Miskin
    Pemerintahan | 14 hari lalu
    Sekda Aceh Temui Massa Aksi, Tegaskan Pergub JKA Tak Kurangi Hak Berobat Warga Miskin

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, turun langsung menemui mahasiswa yang menggelar aksi di teras depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (4/5/2026). Pertemuan itu berlangsung usai massa dari Aliansi Rakyat Aceh menyampaikan protes terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

  • DPRA Ingin Cabut Pergub JKA, Akademisi: Tak Bisa Sepihak
    Polkum | 19 hari lalu
    DPRA Ingin Cabut Pergub JKA, Akademisi: Tak Bisa Sepihak

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pencabutan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh DPRA memantik perhatian luas. Pernyataan Ketua DPRA, Zulfadhli alias Abang Samalanga, langsung menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan soal kewenangan kelembagaan.

  • DPRA Minta Pergub JKA Dicabut, Pemerintah Aceh Bilang “Kita Hormati, Tapi…”
    Parlemenkita | 20 hari lalu
    DPRA Minta Pergub JKA Dicabut, Pemerintah Aceh Bilang “Kita Hormati, Tapi…”

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinamika antara legislatif dan eksekutif di Aceh kembali mencuat setelah DPRA mengusulkan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyatakan sikap menghormati, namun sekaligus memberi sinyal perlunya kajian yang lebih mendalam.

  • Kemenkum Aceh Harmonisasi Pergub Terkait Pajak Alat Berat
    Aceh | 8 bulan lalu
    Kemenkum Aceh Harmonisasi Pergub Terkait Pajak Alat Berat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar rapat harmonisasi rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang dasar pengenaan pajak alat berat produksi sebelum 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai III Gedung BPKA, Rabu (3/9/2025).

  • Pak Gub, Cabut Pergub 15/2024
    Tajuk | 1 tahun lalu
    Pak Gub, Cabut Pergub 15/2024

    DIALEKSIS | Tajuk - Reaksi keras tenaga kesehatan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 15 Tahun 2024 harus direspon cepat oleh gubernur, juga DPR Aceh. 

  • Penerapan Pergub Aceh No. 15/2024 Diduga Merugikan Tenaga Kesehatan, Reaksi dari Safrizal IDI Aceh
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Penerapan Pergub Aceh No. 15/2024 Diduga Merugikan Tenaga Kesehatan, Reaksi dari Safrizal IDI Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerapan Pergub Aceh No. 15 Tahun 2024 memicu kritik tajam dari kalangan tenaga kesehatan, terutama terkait kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Pelayanan. Kebijakan ini dianggap tidak mencerminkan penghargaan yang layak atas dedikasi tenaga medis yang senantiasa siap mengabdi selama 24 jam non-stop. Kebijakan tersebut menyisakan kesan bahwa apresiasi terhadap profesionalisme dan kerja keras tenaga kesehatan belum diakomodasi secara optimal.

  • Asuransi Pertanian Syariah Disebut Sebagai Wujud Mitigasi Resiko Sektor Pertanian dan Peternakan di Aceh
    Aceh | 3 tahun lalu
    Asuransi Pertanian Syariah Disebut Sebagai Wujud Mitigasi Resiko Sektor Pertanian dan Peternakan di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengamanatkan strategi perlindungan petani dapat dilakukan melalui fasilitas Asuransi Pertanian.

    Sejak tahun 2015, produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini sudah meng-cover risiko-risiko yang dihadapi oleh petani dan peternak di Indonesia. Penyediaan subsidi premi asuransi pertanian oleh Pemerintah (APBN) sebesar 80 persen turut pula memberikan akses kemudahan petani dan peternak untuk memperoleh pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000 (padi) dan 10.000.000 (ternak sapi/kerbau)


  • Ketua Komisi VI DPRA: Tetap Ada Pengawasan Dalam Dana Baitul Mal Melalui Pergub
    Aceh | 4 tahun lalu
    Ketua Komisi VI DPRA: Tetap Ada Pengawasan Dalam Dana Baitul Mal Melalui Pergub

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. Irawan Abdullah menyampaikan, dana Baitul Mall tetap melakukan pengawasan melalui Pergub, sama dengan dinas-dinas lainnya.

    Tanggapan tersebut dikutip Dialeksis pada kanal Youtube Inews Aceh terkait diskusi “Pengesahan Qanun Baitul Mall Serta Manfaatnya bagi Umat” yang diunggah pada Rabu (5/1/2021).

« 1 2 »