DIALEKSIS.COM | Klik Setara - Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Meningkat? (Mengurai Sembilan Fakta di Balik Data Periode 2020 s.d 2023)

DIALEKSIS.COM - Tulisan kali ini temanya beda dari biasanya. Saya sengaja menulis tentang seorang Sandra Hamid sebagai bentuk catatan seorang sahabat dalam persinggungan saya dengan kerja-kerja mendorong keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia. Bukan sebagai bentuk sanjungan, melainkan untuk berbagi cerita bagaimana pentingnya kepemimpinan (leadership) dan kepedulian menyatu hingga mampu menggerakan perubahan. Ya, kepedulian dalam membangun lembaga, berkolaborasi lintas sektor dan aktor dengan ragam isu dan dinamika ke-Indonesia-an hingga saat ini tentu tidak mudah. Akan tetapi, nyatanya itu bisa dilakukan. Ibarat pesawat, dari semenjak tinggal landas (take-off) yang mulus, tiba masanya mendarat (landing) diakhir tahun 2022 ini pun berlangsung mulus, bahkan penuh haru.

DIALEKSIS.COM - Pemerintah Aceh memiliki dua alat utama untuk menggerakkan pembangunan sekaligus menyelesaikan setiap persoalan sektoral, yakni anggaran (budget) dan regulasi beserta kebijakannya (policy and regulation). Dalam konteks pembangunan urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, merefleksikan peran Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan persoalan pada sektor ini pun dapat dilihat pada kedua alat tersebut. Ketersediaan anggaran dan regulasi beserta kebijakannya akan menentukan capaian pembangunan urusan wajib nonlayanan dasar ini, apakah secara totalitas telah menghargai, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan di Aceh atau masih menyisakan masalah yang tak kunjung usai?

Tulisan ini akan mengetengahkan persepsi gerakan perempuan dengan harapan bukan untuk membangun jarak dengan para pemangku kebijakan khususnya di level provinsi. Sebaliknya, sebagai bentuk partisipasi dalam versi yang berbeda.

Perkenalkan saya, Abdullah Abdul Muthaleb, seorang warga yang saat ini berdomisili di Kota Banda Aceh. Seorang ayah yang dianugerahi 3 putra-putri yang usianya masih belia. Sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil yang lebih dari sepuluh tahun terlibat mendorong perbaikan tata kelola urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh. 

Dalam kurun waktu 2016-2018, pernah aktif di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh yang kini telah bertransformasi menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh. Pada saat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak disusun, saya juga ikut membantu menyiapkan Naskah Akademik dan menyelesaikan rancangan awal Qanun tersebut.  

Tanpa badai dan tiada pula hujan, tiba-tiba Muhammad AR selaku Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) angkat bicara. Sang Ketua Komisioner itu sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media online di Aceh, pada 9 November 2021 menyebutkan masa kerja Komisioner bakal berakhir pada Januari 2022. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada bulan September tahun ini, publik semakin terbuka lebar matanya dengan pengakuan blak-blakan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia adalah Krisdayanti, yang lazim disapa KD. Sang diva di belantara musik Indonesia yang kemudian "hijrah" ke dunia politik telah mengantarkannya ke parlemen. Pengakuannya secara terbuka itu mengundang reaksi macam rupa. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejarah Aceh tidak bisa dilepaskan dari kemajuan Islam dan kiprah perempuan didalamnya. Dr. Agustin Hanafi (2015) menjelaskan sejarah peradaban Aceh merupakan perpaduan Melayu dan Islam yang secara politik kaum perempuan turut berperan dalam pembangunan peradaban. Kepemimpinan empat Sultanah serta kepahlawanan tokoh perempuan Aceh telah menunjukkan hal tersebut. Aceh pernah berjaya dengan kerajaan Melayu-Islamnya yang diakui oleh dunia, dengan kaum perempuan yang hebat dan berkarakter kuat. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akhirnya Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah Usman, SE. Ak. MM mencabut Surat Edaran Nomor: 814.1/1351 perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS. Pencabutan Surat Edaran yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Derah Kota Banda Aceh pada 19 Mei 2021 itu menarik untuk dicermati.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam tiga pekan terakhir, putusan “vonis bebas” yang dijatuhkan Mahkamah Syar’iyah Aceh (MS Aceh) mendadak viral. Putusan atas terdakwa pemerkosaan yang terjadi di salah satu gampong di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.

 Bagaimana tidak, putusan atas Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum sang terdakwa (inisial DP), sebelumnya diputuskan bersalah oleh Majelis Syar’iyah Jantho (MS Jantho) pada 30 Maret 2021. MS Jantho memutuskan bahwa DP terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Terdakwa dijatuhkan ‘uqubat ta’zir dengan ‘uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa.

Sebuah kolom yang akan menyajikan tulisan-tulisan khusus terkait dengan isu kesetaraan gender. Kaya data dan analisis untuk mengulas ragam masalah dan isu yang ada di sekitar kita. Kolom ini akan diasuh langsung oleh Abdullah Abdul Muthaleb, sosok ayah tiga anak yang lebih dari sepuluh tahun terakhir mengkaji sekaligus mengadvokasi isu ini dengan berbagai jaringan kerja baik di lokal maupun nasional.