Beranda / /

  • Kawal Agenda Nasional, Polri Tempatkan Brimob I di Sumut
    Nasional | 1 hari lalu
    Kawal Agenda Nasional, Polri Tempatkan Brimob I di Sumut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pasukan Korps Brimob I Polri resmi menempati eks Batalyon A Brimob Polda Sumatra Utara (Sumut) di Kota Binjai, Provinsi Sumut, sebagai markas komando (mako). Pasukan itu siap mengamankan agenda nasional dan internasional pada 2024. 

    "Keberadaan pasukan Brimob I Polri ini juga melaksanakan kegiatan operasional pengamanan agenda nasional 2024 dan internasional. Semoga dengan adanya pasukan Brimob I Polri bisa bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa," kata Wadankor Brimob Polri Irjen Imam Widodo dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6/2023).

  • Sidakam Dinilai Tak Bisa Gantikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye
    Berita | 2 hari lalu
    Sidakam Dinilai Tak Bisa Gantikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat digantikan dengan kebijakan lainnya. Misalnya, Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). 

    "Tentu dia (daily update) tidak mengikat dan tentu materi muatan tersebut seharusnya ada dalam pengaturan yang sifatnya regeling. Kalau dia regeling, maka seharusnya dia ada di peraturan KPU (PKPU)," kata Perwakilan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas Valentina Sagala di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/6/ 2023).

  • Panwaslih Aceh Ketemu Kapolda Aceh, Ini yang Bahas
    Aceh | 2 hari lalu
    Panwaslih Aceh Ketemu Kapolda Aceh, Ini yang Bahas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh dan Panwaslih Aceh telah mengadakan pertemuan untuk membahas strategi pengamanan Pemilu 2024. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, pada hari Selasa (6/6/2023).

    Dalam pertemuan yang diadakan di Gedung Utama Lantai 2, Mapolda Aceh, para perwakilan dari Polda Aceh dan Panwaslih Aceh berdiskusi tentang langkah-langkah yang perlu diambil guna memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Aceh.

  • Polemik Etika dan Kewenangan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh
    Opini | 3 hari lalu
    Polemik Etika dan Kewenangan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan ini akan mengurai polemik etika penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Aceh sebagai akibat dari sistem rekrutmen yang berbeda antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). 

  • JPPR: Perubahan Sistem Pemilu Berpotensi Ganggu Konsentrasi Pemilih
    Nasional | 3 hari lalu
    JPPR: Perubahan Sistem Pemilu Berpotensi Ganggu Konsentrasi Pemilih

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu mengatakan perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) legislatif akan mengganggu tahapan pemilu. Selain itu, berpotensi membuat bingung rakyat dan bakal calon anggota legislatif (caleg).

  • Hapus Laporan Sumbangan Dana Kampanye, KPU Dinilai Mengubrak-Abrik Integritas Pemilu
    Aceh | 3 hari lalu
    Hapus Laporan Sumbangan Dana Kampanye, KPU Dinilai Mengubrak-Abrik Integritas Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperlihatkan niat untuk merusak integritas Pemilu 2024. Hal itu dilakukan dengan menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

    Alasan KPU, LPDSK tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, serta masa waktu kampanye pendek, dan secara substansi telah tertuang di dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). 

  • Panwaslih Ingatkan Bacaleg Tahan Diri Tidak Kampanye Dini
    Aceh | 3 hari lalu
    Panwaslih Ingatkan Bacaleg Tahan Diri Tidak Kampanye Dini

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan imbauan kepada semua bakal calon legislatif (bacaleg) di daerah tersebut untuk menahan diri dan tidak melakukan kampanye secara dini melalui berbagai sarana di ruang publik.

  • Sejumlah Larangan Kampanye Jelang Pemilu Serentak 2024
    Berita | 4 hari lalu
    Sejumlah Larangan Kampanye Jelang Pemilu Serentak 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye Pemilu pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja saat siaran langsung Dialog TVRI Peta Politik Nasional Antisipasi Politisasi SARA dan Hoaks Jelang Pemilu, Senin (2/1/2023) lalu.

  • Sikap Partai Golkar Terus Perjuangkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
    Polkum | 4 hari lalu
    Sikap Partai Golkar Terus Perjuangkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut partainya masih terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

    "Partai Golkar masih berjuang soal pemilihan umum 2024 adalah pemilihan yang terbuka. Susunan bakal caleg partai Golkar mencerminkan pemain-pemain yang disiapkan untuk permainan terbuka," ujarnya pada Rakernas Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (4/6).


  • Parpol Peserta Pemilu 2024 Dibolehkan Miliki 20 Akun Medsos untuk Kampanye
    Berita | 4 hari lalu
    Parpol Peserta Pemilu 2024 Dibolehkan Miliki 20 Akun Medsos untuk Kampanye

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur batas maksimum akun media sosial bagi partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2024. 

    Peraturan KPU (PKPU) setiap partai politik peserta Pemilu 2024 hanya diperbolehkan memiliki maksimal 20 akun media sosial.

  • Surati Megawati, Denny Indrayana Minta Bantuan Cegah Penundaan Pemilu 2024
    Berita | 5 hari lalu
    Surati Megawati, Denny Indrayana Minta Bantuan Cegah Penundaan Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyurati Megawati Soekarnoputri. Dalam surat tersebut, Denny meminta bantuan Ketum PDIP itu untuk mencegah pemerintah menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. 

    Menurutnya, isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan untuk mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, berisiko menjadi wacana politik yang berkelanjutan dan berujung pada penundaan pemilu. 

  • KIP Banda Aceh Tetapkan 617 TPS Sementara Pemilu 2024
    Aceh | 7 hari lalu
    KIP Banda Aceh Tetapkan 617 TPS Sementara Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) Kota Banda Aceh menetapkan sebanyak 617 tempat pemungutan suara (TPS) sementara Pemilu 2024 yang tersebar di sembilan kecamatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut. 

    Ketua KIP Kota Banda Aceh Indra Milwady mengatakan penetapan TPS sementara tersebut berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP.

  • Palu Belum Diketuk, Putusan Sudah Membuat Gaduh
    Dialetika | 9 hari lalu
    Palu Belum Diketuk, Putusan Sudah Membuat Gaduh

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Majelis hakim belum mengetuk palu, memutuskan sebuah perkara. Namun negeri ini sudah dibuat gaduh, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah viral. 

  • Mahfud Pastikan Pemilu Digelar 2024, soal Sistem Tunggu Putusan MK
    Nasional | 10 hari lalu
    Mahfud Pastikan Pemilu Digelar 2024, soal Sistem Tunggu Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemilu bakal digelar pada 202. Ia menyebut kini penyelenggarannya tinggal menunggu soal putusan sistem pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Berarti kira-kira kurang 10 bulan dari sekarang kalau jadi, 10 atau 9 bulan. Ada beberapa masalah yang kenapa saya katakan hampir 100 persen," kata Mahfud saat Rapat Koordinasi di salah satu hotel Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

  • MK Respons Isu Putusan Sistem Pemilu yang Diungkap Denny Indrayana
    Nasional | 10 hari lalu
    MK Respons Isu Putusan Sistem Pemilu yang Diungkap Denny Indrayana

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono merespons Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang membocorkan putusan terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka.

    Fajar enggan mengonfirmasi pernyataan Denny yang menyebut MK akan mengabulkan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.


  • Puan Maharani Berikan Arahan Khusus ke Gibran
    Polkum | 11 hari lalu
    Puan Maharani Berikan Arahan Khusus ke Gibran

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat arahan terkait pemilihan calon presiden (Capres) di 2024 dari Ketua Bapilu PDIP Puan Maharani.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »