DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pasukan Korps Brimob I Polri resmi menempati eks Batalyon A Brimob Polda Sumatra Utara (Sumut) di Kota Binjai, Provinsi Sumut, sebagai markas komando (mako). Pasukan itu siap mengamankan agenda nasional dan internasional pada 2024. 

"Keberadaan pasukan Brimob I Polri ini juga melaksanakan kegiatan operasional pengamanan agenda nasional 2024 dan internasional. Semoga dengan adanya pasukan Brimob I Polri bisa bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa," kata Wadankor Brimob Polri Irjen Imam Widodo dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil riset Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo menemukan ada 35 hoaks yang menyerang penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat digantikan dengan kebijakan lainnya. Misalnya, Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). 

"Tentu dia (daily update) tidak mengikat dan tentu materi muatan tersebut seharusnya ada dalam pengaturan yang sifatnya regeling. Kalau dia regeling, maka seharusnya dia ada di peraturan KPU (PKPU)," kata Perwakilan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas Valentina Sagala di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/6/ 2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh dan Panwaslih Aceh telah mengadakan pertemuan untuk membahas strategi pengamanan Pemilu 2024. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, pada hari Selasa (6/6/2023).

Dalam pertemuan yang diadakan di Gedung Utama Lantai 2, Mapolda Aceh, para perwakilan dari Polda Aceh dan Panwaslih Aceh berdiskusi tentang langkah-langkah yang perlu diambil guna memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan ini akan mengurai polemik etika penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Aceh sebagai akibat dari sistem rekrutmen yang berbeda antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu mengatakan perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) legislatif akan mengganggu tahapan pemilu. Selain itu, berpotensi membuat bingung rakyat dan bakal calon anggota legislatif (caleg).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperlihatkan niat untuk merusak integritas Pemilu 2024. Hal itu dilakukan dengan menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Alasan KPU, LPDSK tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, serta masa waktu kampanye pendek, dan secara substansi telah tertuang di dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). 

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan imbauan kepada semua bakal calon legislatif (bacaleg) di daerah tersebut untuk menahan diri dan tidak melakukan kampanye secara dini melalui berbagai sarana di ruang publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye Pemilu pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja saat siaran langsung Dialog TVRI Peta Politik Nasional Antisipasi Politisasi SARA dan Hoaks Jelang Pemilu, Senin (2/1/2023) lalu.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut partainya masih terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Partai Golkar masih berjuang soal pemilihan umum 2024 adalah pemilihan yang terbuka. Susunan bakal caleg partai Golkar mencerminkan pemain-pemain yang disiapkan untuk permainan terbuka," ujarnya pada Rakernas Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (4/6).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur batas maksimum akun media sosial bagi partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2024. 

Peraturan KPU (PKPU) setiap partai politik peserta Pemilu 2024 hanya diperbolehkan memiliki maksimal 20 akun media sosial.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kebijakan KPU RI menghapus ketentuan yang mewajibkan peserta pemilu melaporkan dana sumbangan kampanye dikritik. Penghapusan itu dinilai melemahkan semangat antikorupsi dan menyulitkan Bawaslu mengusut dana hasil kejahatan yang mengalir kepada kontestan pemilu. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyurati Megawati Soekarnoputri. Dalam surat tersebut, Denny meminta bantuan Ketum PDIP itu untuk mencegah pemerintah menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Menurutnya, isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan untuk mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, berisiko menjadi wacana politik yang berkelanjutan dan berujung pada penundaan pemilu. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) Kota Banda Aceh menetapkan sebanyak 617 tempat pemungutan suara (TPS) sementara Pemilu 2024 yang tersebar di sembilan kecamatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut. 

Ketua KIP Kota Banda Aceh Indra Milwady mengatakan penetapan TPS sementara tersebut berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie mengatakan sistem Pemilu 2024 tidak perlu diubah. Melihat aturan pemilu sudah ada, peraturan pelaksana KPU sudah terbit, dan tahapan pemilu yang sudah berjalan, salah satunya penetapan peserta pemilu.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Majelis hakim belum mengetuk palu, memutuskan sebuah perkara. Namun negeri ini sudah dibuat gaduh, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah viral. 

DIALEKSSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait sistem pemilu representasi proporsional kembali mengemuka. Pasalnya adalah pernyataan Ketua KPU yang menyebut kemungkinan Pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemilu bakal digelar pada 202. Ia menyebut kini penyelenggarannya tinggal menunggu soal putusan sistem pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Berarti kira-kira kurang 10 bulan dari sekarang kalau jadi, 10 atau 9 bulan. Ada beberapa masalah yang kenapa saya katakan hampir 100 persen," kata Mahfud saat Rapat Koordinasi di salah satu hotel Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono merespons Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang membocorkan putusan terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka.

Fajar enggan mengonfirmasi pernyataan Denny yang menyebut MK akan mengabulkan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat arahan terkait pemilihan calon presiden (Capres) di 2024 dari Ketua Bapilu PDIP Puan Maharani.