DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) memimpin rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (23/9/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik dan kebijakan publik Aceh, Dr. Usman Lamreung, menilai proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini menjadi inisiatif DPR RI memiliki sejumlah substansi penting yang harus diperjuangkan, terutama terkait penguatan kewenangan Aceh dan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
DIALEKSIS.COM | Kolom - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini berstatus RUU usul inisiatif DPR RI. Seluruh fraksi sudah setuju. Dana Otsus digadang naik menjadi 2,5% dari DAU Nasional.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) menyampaikan apresiasi kepada DPR RI setelah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Fauza Andriyadi, menyoroti minimnya informasi kepada publik mengenai perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Iskandar Muda (Unida) Banda Aceh, Usman Lamreung, mendesak Pemerintah RI dan DPR RI segera menuntaskan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Seorang warga menggelar aksi tunggal di bawah pohon asan, kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, untuk mendesak DPR RI segera mengesahkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Dialog - Banda Aceh I Dialeksis - Dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh periode 2026-2030 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menjadi 2,5 persen. Tidak hanya itu, Bahlil juga secara langsung meminta Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mengawal perjuangan tersebut hingga tuntas dalam proses legislasi di DPR RI.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Aceh, Hendra Budian, menilai arah politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai membuka ruang baru bagi percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi sayap pemuda Partai Aceh, Muda Seudang, menyatakan dukungan penuh terhadap agenda revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini bergulir di tingkat nasional.
.jpeg)
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali memasuki fase krusial. Bagi Aceh, revisi ini bukan sekadar pekerjaan menyusun norma hukum baru. Ia adalah pertaruhan politik tentang masa depan kekhususan, keistimewaan, dan keberlanjutan pembangunan daerah bekas konflik tersebut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus Anggota DPD RI periode 2014-2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., melayangkan kritik keras dan tajam terhadap sikap Pemerintah Pusat terkait arah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh kembali berdiskusi dengan Pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR-RI dan DPD-RI (Forbes Aceh) tentang kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Bertempat di kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, diskusi ini berlangsung mulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB pada Senin (15/06/2026).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA menjadi usul inisiatif DPR.
Kesepakatan itu menjadi langkah penting dalam proses revisi UUPA, terutama untuk memperkuat kekhususan Aceh, memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan keberlanjutan dana otonomi khusus bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada 26 Mei 2026 setelah pembahasan bersama pemerintah sejak Januari 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) mendadak muncul di pintu ruang rapat Badan Lagislasi DPR-RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Hari ini, Banleg DPR RI sedang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Aceh membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Opini - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau biasa disebut UUPA, bukan sekadar agenda administratif atau revisi hukum biasa. Ia adalah pertaruhan besar tentang masa depan Aceh: apakah Aceh benar-benar memiliki kewenangan nyata dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri, atau justru semakin kehilangan kontrol di tengah kuatnya sentralisasi kekuasaan negara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh terus memperjuangkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar berbagai kewenangan khusus dan keistimewaan daerah dapat diperkuat serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini.
