Sabtu, 05 Juli 2025
Beranda / /

  • Aturan PNBP Sektor Perikanan Akan Direvisi, KKP: Demi Keadilan dan Kesejahteraan Nelayan
    Nasional | 1 hari lalu
    Aturan PNBP Sektor Perikanan Akan Direvisi, KKP: Demi Keadilan dan Kesejahteraan Nelayan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menghimpun masukan dari pelaku usaha perikanan untuk menyempurnakan regulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di subsektor perikanan tangkap. Upaya ini dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 yang selama ini menjadi dasar penarikan PNBP di sektor tersebut.

  • Nasib Akhir Revisi UUPA di Tangan Pemerintah Pusat
    Dialetika | 6 hari lalu
    Nasib Akhir Revisi UUPA di Tangan Pemerintah Pusat

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tengah memasuki fase krusial. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 21 Mei 2025 menyepakati perubahan delapan pasal dan penambahan satu pasal dalam UUPA, draf revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR RI di Jakarta.

  • DPR Bahasa Usulan Revisi UUPA, Berikut Isi Pasal Diubah
    Parlemenkita | 9 hari lalu
    DPR Bahasa Usulan Revisi UUPA, Berikut Isi Pasal Diubah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu fokus utama revisi tersebut adalah terkait keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027.

  • Keniscayaan Pengawalan Perubahan UUPA
    Opini | 26 hari lalu
    Keniscayaan Pengawalan Perubahan UUPA

    DIALEKSIS.COM | Opini - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada 21 Mei 2025 lalu telah menyepakati melakukan perubahan (revisi) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagaimana, disampaikan oleh Ketua Tim Revisi UUPA DPRA, Tgk Anwar Ibrahim, bersama Tim bersepakat mengubah sebanyak 8 (delapan) pasal dan menambah 1 (satu) pasal. Selanjutnya, draf tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (Serambi, 22/5/2025).

  • Bertemu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Wagub Aceh Dorong Percepatan Revisi UUPA
    Aceh | 1 bulan lalu
    Bertemu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Wagub Aceh Dorong Percepatan Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, melakukan audiensi strategis dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Dr. Hasan Hasbi, di Lt. 14 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gedung Pramuka, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025). Pertemuan ini menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah berusia hampir dua dekade, serta menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

  • ACSTF: Revisi UUPA, Perjelas Kekhususan dan Kewenangan Pemerintah Aceh
    Aceh | 1 bulan lalu
    ACSTF: Revisi UUPA, Perjelas Kekhususan dan Kewenangan Pemerintah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyikapi Upaya revisi Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai Langkah penting dan strategis karena memiliki relevansi yang kuat atas perkembangan situasi objektif politik Aceh dan nasional saat ini. 

  • Komitmen Perkuat Otsus, Plt Sekda Aceh Hadiri Diskusi Revisi UUPA di Jakarta
    Aceh | 1 bulan lalu
    Komitmen Perkuat Otsus, Plt Sekda Aceh Hadiri Diskusi Revisi UUPA di Jakarta

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, menghadiri diskusi strategis membahas draf Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang digelar di Aula Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Cikini, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

  • Bawaslu Ajukan Sejumlah Usul Pada Revisi Undang-Undang Pemilu
    Polkum | 1 bulan lalu
    Bawaslu Ajukan Sejumlah Usul Pada Revisi Undang-Undang Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, dalam redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, perlu penguatan dasar hukum terhadap kewenangan pencegahan seperti: peringatan tertulis, instruksi perbaikan prosedural, sistem peringatan dini atau early warning system.

  • Rencana Revisi UU Pemilu, Bawaslu Usul Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu
    Polkum | 1 bulan lalu
    Rencana Revisi UU Pemilu, Bawaslu Usul Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Salah satunya, fungsi quasi peradilan di Bawaslu dalam perkara pemilu atau pemilihan (tidak membedakan rezim), sehingga memperkuat putusan Bawaslu yang memiliki binding power secara langsung.

  • Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Publikasi Draft Final Revisi UUPA
    Aceh | 1 bulan lalu
    Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Publikasi Draft Final Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Institute for Muslim Politics & Aceh Studies (IMPACT) mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membuka akses publik terhadap draft final Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

  • Tahap Akhir Revisi UUPA: Daftar Pasal yang Dirombak dan Tindakannya
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Tahap Akhir Revisi UUPA: Daftar Pasal yang Dirombak dan Tindakannya

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses panjang pembahasan bersama Pemerintah Aceh dan tim tenaga ahli telah rampung, setelah mendapat persetujuan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.

  • Revisi UU UMKM, Menteri Maman: Pengemudi Ojek Online Bisa Dapat Subsidi dan KUR
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Revisi UU UMKM, Menteri Maman: Pengemudi Ojek Online Bisa Dapat Subsidi dan KUR

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah rencana pengakuan pengemudi ojek online sebagai bagian dari pengusaha usaha mikro. RUU tersebut dijadwalkan diajukan pada tahun 2026.

  • Revisi UU TNI dan Hantu Otoritarianisme
    Opini | 3 bulan lalu
    Revisi UU TNI dan Hantu Otoritarianisme

    DIALEKSIS.COM | Opini - Kesalahan terbesar bangsa ini adalah membisu ketika menyaksikan konstitusi dikebiri secara sistematis. Pengesahan revisi UU TNI No. 34/2004 menjadi cermin bagaimana rezim secara terang-terangan mempertontonkan pelanggaran konstitusi tanpa rasa malu di hadapan rakyat.

« 1 2 3 4 5 6 7 »