Beranda / /

  • Pengamat: Revisi UU Polri Mengancam Pilar Demokrasi
    Polkum | 3 hari lalu
    Pengamat: Revisi UU Polri Mengancam Pilar Demokrasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah mengkritisi revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan polisi secara berlebihan dan mengancam demokrasi.

  • Referendum Timor Leste, MoU Helsinki dan Revisi UUPA
    Kolom | 11 hari lalu
    Referendum Timor Leste, MoU Helsinki dan Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Salah satu peristiwa yang menakjubkan di dunia ini adalah peristiwa Referendum Timor Leste (Timor Timur) berhasil pada abad sekarang, bahkan tawaran otonomi khusus dari Pemerintah BJ Habibie ditolak habis-habisan oleh rakyat Timor Timur. 

  • Senator Aceh Fachrul Razi Kembali Pimpin Pansus Revisi UU Pemda
    Pemerintahan | 27 hari lalu
    Senator Aceh Fachrul Razi Kembali Pimpin Pansus Revisi UU Pemda

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi kembali dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Senator asal Aceh ini dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan pemerintahan secara umum.

  • BPH Migas: Pertalite Dibatasi Masih Tunggu Revisi Perpres
    Nasional | 6 bulan lalu
    BPH Migas: Pertalite Dibatasi Masih Tunggu Revisi Perpres

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

  • Kepung Senayan, Fachrul Razi Orasi Tuntut Revisi UU Desa
    Parlemenkita | 7 bulan lalu
    Kepung Senayan, Fachrul Razi Orasi Tuntut Revisi UU Desa

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fachrul Razi Senator Vokal asal Aceh yang juga Ketua Komite I DPD RI bersama sejumlah organisasi desa nasional mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desakan ini muncul dalam aksi bertajuk Aksi Bersama Desa, yang digelar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

  • Baleg Usul Revisi UU Pilkada, Upaya Hindari Kekosongan Kepala Daerah
    Parlemenkita | 8 bulan lalu
    Baleg Usul Revisi UU Pilkada, Upaya Hindari Kekosongan Kepala Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

  • Terkait Kepentingan Anak Korban Kekerasan Seksual, Muhammad Qodrat: Segera Sahkan Revisi Qanun Jinayat
    Aceh | 8 bulan lalu
    Terkait Kepentingan Anak Korban Kekerasan Seksual, Muhammad Qodrat: Segera Sahkan Revisi Qanun Jinayat

    DIALEKSIS.COM | Aceh - YLBHI-LBH Banda Aceh mengungkapkan, tren hukuman cambuk bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh semakin marak. Baru-baru ini Mahkamah Syar’iyah Sigli menjatuhkan vonis bagi terdakwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak berinisial FR dengan 65 kali cambuk. Di tempat lain, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan mengeksekusi terpidana pemerkosaan terhadap anak berinisial S yang divonis 190 kali cambuk oleh Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.


  • Menyimak Pro dan Kontra Revisi UU Kesehatan
    Indepth | 1 tahun lalu
    Menyimak Pro dan Kontra Revisi UU Kesehatan

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Mungkin terlalu nyaman dengan produk hukum yang membuat mereka berkuasa, banyak pihak yang keberatan bila pemerintah merevisi UU Kedoktoren. RUU yang sudah disahkan DPR RI disambut pro dan kontra.

  • Komitmen Bank Mandiri Siap Kembali ke Aceh Usai Kejelasan Aturan Bank Konvensional Direvisi
    Dunia | 1 tahun lalu
    Komitmen Bank Mandiri Siap Kembali ke Aceh Usai Kejelasan Aturan Bank Konvensional Direvisi

    DIALEKSIS.COM | Nasional - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) merespons terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Aceh yang membuka peluang mengembalikan operasional bank konvensional dengan merevisi qanun atau peraturan daerah Aceh. 

    Direktur Utama BMRI Darmawan Junaidi mengatakan, Bank Mandiri akan turut mendukung keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang juga menyokong hal itu. 


  • Ini 19 Perubahan Revisi UU Desa, dari Masa Jabat Kades Hingga Dana Desa
    Nasional | 1 tahun lalu
    Ini 19 Perubahan Revisi UU Desa, dari Masa Jabat Kades Hingga Dana Desa

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sembilan fraksi menyatakan setuju agar draf tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

    Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi UU Desa Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat 19 poin yang akan diatur dalam draf tersebut. Pertama adalah penyisipan dua pasal di antara Pasal 5 dan 6, tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi, dana rehabilitasi, dan pengembangan atau pemanfaatan suaka oleh desa.

  • Kontroversi Pernyataan Sekretaris ICMI Aceh, Praktisi Hukum, Sampaikan Pendapat yang Santun
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kontroversi Pernyataan Sekretaris ICMI Aceh, Praktisi Hukum, Sampaikan Pendapat yang Santun

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh Prof. Dr. dr. Rajuddin, telah mencuri perhatian publik akhir-akhir ini setelah mengeluarkan pernyataan yang mengundang reaksi yang beragam dari netizen dan warga Aceh. 

    Pernyataan tersebut menyerukan kelompok yang tidak mendukung bank syariah untuk meninggalkan Aceh, ini menimbulkan beragam respon di media sosial. Beberapa netizen merasa terdorong untuk memberikan tanggapan dan mempertanyakan alasannya.

  • Ini Tiga Alasan ICMI Orwil Aceh Tolak Revisi Qanun LKS
    Aceh | 1 tahun lalu
    Ini Tiga Alasan ICMI Orwil Aceh Tolak Revisi Qanun LKS

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh dengan tegas menolak rencana revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

    Sikap ICMI Keputusan ini diambil setelah melakukan rapat pleno bersama dewan penasehat, dewan pakar, pengurus harian, serta praktisi ekonomi dan perbankan.

« 1 2 3 4 5 »