DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA menjadi usul inisiatif DPR.

Kesepakatan itu menjadi langkah penting dalam proses revisi UUPA, terutama untuk memperkuat kekhususan Aceh, memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan keberlanjutan dana otonomi khusus bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada 26 Mei 2026 setelah pembahasan bersama pemerintah sejak Januari 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) mendadak muncul di pintu ruang rapat Badan Lagislasi DPR-RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Hari ini, Banleg DPR RI sedang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Aceh membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Opini - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau biasa disebut UUPA, bukan sekadar agenda administratif atau revisi hukum biasa. Ia adalah pertaruhan besar tentang masa depan Aceh: apakah Aceh benar-benar memiliki kewenangan nyata dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri, atau justru semakin kehilangan kontrol di tengah kuatnya sentralisasi kekuasaan negara.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh terus memperjuangkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar berbagai kewenangan khusus dan keistimewaan daerah dapat diperkuat serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini.

DIALEKSIS.COM | BANDA ACEH - Jaringan Survei Inisiatif menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Revisi UUPA dan Penegasan Kewenangan Aceh: Menata Ulang Relasi Pusat�“Daerah” di Sekretariat JSI dan Media Dialeksis, Lamdingin, Banda Aceh, Sabtu (23/5/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Baitul Mal Aceh (BMA) bersama delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan fasilitasi terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal ke Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

DIALEKSIS.COM | Opini - Setelah polemik JKA selesai, ada sebuah ungkapan lama dalam tradisi filsafat Islam yang layak kita renungkan yakni membagi manusia ke dalam empat golongan: ada yang tahu bahwa ia tahu, ada yang tahu dengan ketidaktahuannya, ada yang tidak tahu bahwa ia tahu, dan ada yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya sendiri. Empat golongan itu akan kita tarik sebagai pisau analisis dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, atau yang dikenal sebagai UUPA.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan menyoroti adanya dualisme pengawasan hakim yang dinilai menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan KY. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati secara politik bahwa otonomi khusus (otsus) Aceh akan diperpanjang melalui revisi UUPA, Aceh belum sepenuhnya bangkit dari banjir dan longsor akhir 2025 lalu.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Di tengah dinamika yang berkembang di Aceh, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat diminta tetap fokus mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Revisi aturan ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan masa depan otonomi khusus dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dua puluh tahun sudah rakyat Aceh memilih jalan damai. Dua puluh tahun pula mereka menunggu janji itu ditepati. Kini, momentum revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) hadir sebagai kesempatan sejarah atau justru sebagai pengkhianatan baru yang dibungkus rapi dalam bahasa hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Aceh menegaskan komitmennya dalam mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kini memasuki fase krusial di tingkat nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), memimpin rapat konsultasi internal bersama unsur pimpinan dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (14/4/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) resmi ditunda sementara. Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Selasa (31/3/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbarui mekanisme pelaporan gratifikasi guna meningkatkan kepatuhan aparatur dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pembaruan tersebut dituangkan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019.

DIALEKSIS | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh dan menghadiri pertemuan resmi bersama pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (26/11/2025).

DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini respon atas pernyataan Dr. Benny K. Harman saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pernyataan beliau sebenarnya memberikan opsi kepada Pemerintah dan DPRA atas pilihan-pilihan revisi UUPA ke depan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Komite Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Aset Linge-Alas (KP3ALA) Pusat, Rahmat Salam, menilai revisi UUPA harus menjadi momentum memperjelas kewenangan, memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak lagi berjalan di tempat.