Selasa, 01 April 2025
Beranda / /

  • Revisi UU TNI dan Hantu Otoritarianisme
    Opini | 10 hari lalu
    Revisi UU TNI dan Hantu Otoritarianisme

    DIALEKSIS.COM | Opini - Kesalahan terbesar bangsa ini adalah membisu ketika menyaksikan konstitusi dikebiri secara sistematis. Pengesahan revisi UU TNI No. 34/2004 menjadi cermin bagaimana rezim secara terang-terangan mempertontonkan pelanggaran konstitusi tanpa rasa malu di hadapan rakyat.

  • Terima Audiensi AKSI, Menkum Komit Perbaiki Ekosistem Musik Indonesia
    Polkum | 1 bulan lalu
    Terima Audiensi AKSI, Menkum Komit Perbaiki Ekosistem Musik Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mewakili Pemerintah Indonesia, berkomitmen memperbaiki ekosistem musik di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, usai menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). 

  • Pemko Banda Aceh Perbarui Seruan Ramadan 1446 H
    Aceh | 1 bulan lalu
    Pemko Banda Aceh Perbarui Seruan Ramadan 1446 H

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh mengumumkan revisi terhadap seruan bersama forkopimda dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 H yang sebelumnya dikeluarkan.

  • Dorong Ekosistem Musik Lebih Adil, Sejumlah Musisi Berikan Masukan Revisi UU Hak Cipta
    Polkum | 1 bulan lalu
    Dorong Ekosistem Musik Lebih Adil, Sejumlah Musisi Berikan Masukan Revisi UU Hak Cipta

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang sedang menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak para pelaku industri musik di Indonesia. Munculnya berbagai persoalan terkait royalti, hak pencipta lagu, dan hak musisi mendorong kebutuhan untuk merevisi UU tersebut. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem musik yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

  • Perubahan Permentan, Komitmen Kepastian Akses Pupuk Bersubsidi bagi Petani
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Perubahan Permentan, Komitmen Kepastian Akses Pupuk Bersubsidi bagi Petani

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam upaya memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dan meningkatkan aksesibilitas bagi petani, Kementerian Pertanian (Kementan) menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 04 Tahun 2025 sebagai revisi dari Permentan 10 Tahun 2022. Perubahan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program pupuk bersubsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran.

  • MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Komisi II DPR-RI: Bahan Revisi UU Pemilu
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Komisi II DPR-RI: Bahan Revisi UU Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK.

  • Revisi UUPA Masuk Prolegnas, Pon Yaya: Terobosan Penting untuk Aceh
    Parlemenkita | 3 bulan lalu
    Revisi UUPA Masuk Prolegnas, Pon Yaya: Terobosan Penting untuk Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, yang akrab disapa Pon Yaya, menyampaikan apresiasi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

  • Praktisi Hukum Desak Revisi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016
    Polkum | 6 bulan lalu
    Praktisi Hukum Desak Revisi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasibun Daulay S.H., praktisi hukum dan advokat ternama. Menurutnya, batasan nilai 50 perlu dinaikkan menjadi 70 atau 75 dengan merevisi qanun tersebut. "Sudah sangat layak Qanun 12 Tahun 2016 itu direvisi untuk menyesuaikan sekaligus mengharmonikan dengan regulasi lain guna menguatkan kualitas berdemokrasi melalui Pilkada ke depannya," ungkapnya.

  • Ribuan Mahasiswa Aceh Tolak Revisi UU Pilkada yang Menganulir Putusan MK
    Aceh | 7 bulan lalu
    Ribuan Mahasiswa Aceh Tolak Revisi UU Pilkada yang Menganulir Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aksi ribuan mahasiswa Aceh tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia dan ambang batas (threshold) calon kepala daerah peserta pemilu.


  • Bertemu Kapolda Aceh, Fachrul Razi Bahas Revisi UU Kepolisian
    Parlemenkita | 8 bulan lalu
    Bertemu Kapolda Aceh, Fachrul Razi Bahas Revisi UU Kepolisian

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite I yang juga Senator asal Aceh H. Fachrul Razi, MIP melakukan kunjungan resmi ke Polda Aceh dan bertemu langsung dengan Kapolda Aceh. Dirinya saat ini dipercaya sebagai ketua Pansus revisi UU Kepolisian dan UU TNI yang akan dilakukan pembahasan perubahan dalam waktu dekat. 

  • JSI Gelar FGD RUU Polri, Ini Sejumlah Catatan Penting
    Berita | 8 bulan lalu
    JSI Gelar FGD RUU Polri, Ini Sejumlah Catatan Penting

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan Survey Inisiatif (JSI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "RUU Polri: Antara Reformasi dan Ancaman Demokrasi" pada Selasa, 23 Juli 2024, di Banda Aceh. 

  • Pengamat: Revisi UU Polri Mengancam Pilar Demokrasi
    Polkum | 8 bulan lalu
    Pengamat: Revisi UU Polri Mengancam Pilar Demokrasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah mengkritisi revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan polisi secara berlebihan dan mengancam demokrasi.

  • Referendum Timor Leste, MoU Helsinki dan Revisi UUPA
    Kolom | 8 bulan lalu
    Referendum Timor Leste, MoU Helsinki dan Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Salah satu peristiwa yang menakjubkan di dunia ini adalah peristiwa Referendum Timor Leste (Timor Timur) berhasil pada abad sekarang, bahkan tawaran otonomi khusus dari Pemerintah BJ Habibie ditolak habis-habisan oleh rakyat Timor Timur. 

  • Senator Aceh Fachrul Razi Kembali Pimpin Pansus Revisi UU Pemda
    Pemerintahan | 9 bulan lalu
    Senator Aceh Fachrul Razi Kembali Pimpin Pansus Revisi UU Pemda

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi kembali dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Senator asal Aceh ini dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan pemerintahan secara umum.

« 1 2 3 4 5 6 »