DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh menyerukan agar pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh, mengambil langkah tegas dan menyeluruh dalam menangani maraknya kasus pelecehan seksual yang akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Hukum dan Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesediaannya untuk membantu sepenuhnya proses perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang diajukan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke pemerintah pusat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Cut Farah Meutia, mendesak kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk serius, konsisten, dan transparan dalam mengawal revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang kini sedang digodok pemerintah pusat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Investasi/BKPM tengah merevisi tiga regulasi penting dalam upaya mempercepat perizinan dan mendorong realisasi investasi nasional. Langkah ini diambil untuk mendukung target ambisius pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada tahun 2029 dan realisasi investasi senilai Rp 13.000 triliun dalam lima tahun ke depan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. KPU menegaskan akan memberikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menghimpun masukan dari pelaku usaha perikanan untuk menyempurnakan regulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di subsektor perikanan tangkap. Upaya ini dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 yang selama ini menjadi dasar penarikan PNBP di sektor tersebut.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tengah memasuki fase krusial. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 21 Mei 2025 menyepakati perubahan delapan pasal dan penambahan satu pasal dalam UUPA, draf revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR RI di Jakarta.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu fokus utama revisi tersebut adalah terkait keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan pertemuan dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menyampaikan draf dan aspirasi terkait revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Ketua Pimpinan Daerah Generasi Muda Al Jam'iyatul Washliyah (PD GP Al-Washliyah) Kabupaten Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi, menyampaikan pernyataan tegas tentang pentingnya menjaga kedaulatan, keadilan, dan semangat perdamaian di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polemik soal empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemukan titik terang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan segera merevisi Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Opini - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada 21 Mei 2025 lalu telah menyepakati melakukan perubahan (revisi) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagaimana, disampaikan oleh Ketua Tim Revisi UUPA DPRA, Tgk Anwar Ibrahim, bersama Tim bersepakat mengubah sebanyak 8 (delapan) pasal dan menambah 1 (satu) pasal. Selanjutnya, draf tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (Serambi, 22/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, melakukan audiensi strategis dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Dr. Hasan Hasbi, di Lt. 14 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gedung Pramuka, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025). Pertemuan ini menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah berusia hampir dua dekade, serta menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyikapi Upaya revisi Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai Langkah penting dan strategis karena memiliki relevansi yang kuat atas perkembangan situasi objektif politik Aceh dan nasional saat ini.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, melakukan kunjungan resmi ke Sekretaris Jenderal DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, menghadiri diskusi strategis membahas draf Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang digelar di Aula Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Cikini, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, dalam redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, perlu penguatan dasar hukum terhadap kewenangan pencegahan seperti: peringatan tertulis, instruksi perbaikan prosedural, sistem peringatan dini atau early warning system.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Salah satunya, fungsi quasi peradilan di Bawaslu dalam perkara pemilu atau pemilihan (tidak membedakan rezim), sehingga memperkuat putusan Bawaslu yang memiliki binding power secara langsung.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Institute for Muslim Politics & Aceh Studies (IMPACT) mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membuka akses publik terhadap draft final Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menegaskan, rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada harus didasarkan pada refleksi menyeluruh terhadap pengalaman pemilu di Indonesia sejak 1955.