DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penghapusan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK yang disampaikan Bupati Aceh Barat Daya mulai tahun 2027 terus menuai beragam tanggapan.
Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, ST., M.Kes, menilai perdebatan mengenai penghapusan Pokir seharusnya tidak bergeser dari substansi utama, yakni memastikan setiap program pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Provinsi Aceh, Nasruddin Bahar menanggapi wacana Bupati Aceh Barat Daya yang akan menghapus pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK mulai tahun 2027.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan seluruh Kepala Dinas yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemerintah Aceh agar berhati-hati dalam mengelola paket kegiatan maupun program bantuan hibah yang bersumber dari usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kegaduhan politik yang terjadi di Aceh belakangan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) Fathur Aulia Al-Asyi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Aceh, Nasruddin Bahar, menyambut positif langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana mengusut dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) anggota legislatif.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) minta kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah.,MM untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi beasiswa yang terjadi tahun 2017 lalu, serta memberi alasan sebab kasus tersebut hingga kini mangkrak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi sekaligus ahli sosial dan politik Aceh, Usman Lamreung, mengkritik praktik pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan serius, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Menurutnya, dalam praktik di lapangan, terdapat alokasi dana pokir yang tercantum secara resmi dalam dokumen anggaran. Namun, di sisi lain, juga ditemukan adanya alokasi lain yang tidak tercatat secara jelas.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Informasi Aceh (KIA) mengatakan bahwa dokumen anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, merupakan informasi publik yang wajib dibuka dan dapat diakses masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna Tahun 2026 dengan dua agenda utama, yakni penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ tersebut, Senin (6/4/2026).
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktik pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) oleh anggota legislatif Aceh kembali menuai sorotan tajam. Instrumen yang semestinya menjadi saluran aspirasi rakyat itu dinilai kian menyimpang dan berpotensi berubah menjadi alat distribusi kepentingan elit politik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibuat gigit jari. Harapan mereka untuk mendapatkan alokasi dana pokok pikiran (pokir) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025 pupus setelah proses input di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ditutup lebih awal.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Junaidi, menegaskan bahwa dokumen anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, adalah informasi publik yang wajib dibuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nasruddin Bahar, Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TII), menyoroti praktik pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan yang dinilai sarat penyimpangan. Dalam keterangannya, ia mengungkap sindiran halus "MAFEEYA" (Makan Fee Aja) yang kerap dialamatkan kepada oknum anggota dewan yang diduga mengambil keuntungan pribadi melalui mekanisme penganggaran ini.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) melayangkan protes keras terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang berencana memasukkan anggaran tambahan sebesar Rp 46,3 miliar dalam APBA-P tahun 2024. Anggaran ini ditujukan untuk pengadaan Smart Board, meskipun sebelumnya telah ada kegiatan pengadaan Alat Pembelajaran Digital.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irpannusir mengatakan pokok pikiran (Pokir) DPRD itu jauh lebih bermanfaat dibanding program reguler punya SKPA.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jika polemik pembahasan RAPBA 2024 itu hanya untuk ruang kompromi para elit di legislatif dan Eksekutif maka rakyat khususnya mahasiswa dan pemuda harus menolak. Namun, jika itu untuk memaksimalkan penggunaan anggaran untuk rakyat maka tidak masalah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri Modus korupsi yang banyak terjadi di DPRD saat ini adalah terkait pokok-pokok pikiran atau pokir yang menghasilkan program dana hibah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan akan tangkap para anggota dewan jika ada yang melakukan korupsi.
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.
DIALEKSIS.COM | Indept - "Kutitipkan amanah di pundakmu. Jalankan amanah itu dengan baik. Perhatikanlah nasib kami, karena kalian wakil kami untuk bersuara, berjuang, mengubah keadaan penghidupan ini".
Begitulah kira-kira amanah yang diberikan rakyat kepada wakilnya di parlemen. Rakyat akan memberikan penilaian terhadap amanah yang dititipkan. Apakah dijalankan dengan baik, penuh tanggungjawab, atau berkhianat atas kepercayaan yang diberikan.
