Akademisi sekaligus ahli sosial dan politik Aceh, Usman Lamreung. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi sekaligus ahli sosial dan politik Aceh, Usman Lamreung, mengkritik praktik pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan serius, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Menurutnya, dalam praktik di lapangan, terdapat alokasi dana pokir yang tercantum secara resmi dalam dokumen anggaran. Namun, di sisi lain, juga ditemukan adanya alokasi lain yang tidak tercatat secara jelas.
“Ketidakjelasan ini menimbulkan kesan adanya ruang ‘abu-abu’ dalam pengelolaan anggaran. Ini tentu berbahaya jika terus dibiarkan,” ujar Usman kepada media dialeksis.com dalam uji wawancara narasumber pada kegiatan Uji Kompetensi Wartawan yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh bersama Asosiasi Media Siber Indonesia Aceh dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jumat, 17 April 2026.
Ia menilai, kondisi tersebut membuka peluang munculnya dugaan praktik tidak sehat, termasuk kesepakatan tersembunyi antar pihak tertentu.
Bahkan, isu yang berkembang di publik menyebut adanya pemberian fee atau persentase tertentu kepada oknum anggota legislatif.
“Ketika isu seperti ini terus beredar, maka persepsi publik akan terbentuk bahwa dana pokir seolah-olah menjadi milik pribadi anggota dewan. Ini yang harus diluruskan,” tegasnya.
Padahal, secara prinsip, lanjut Usman, dana pokir merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas terkait.
“Pelaksanaan program itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Jika ada intervensi dari pihak legislatif sampai ke tahap pelaksanaan, ini justru berpotensi mengganggu mekanisme profesional yang seharusnya berjalan,” jelasnya.
Ia mendorong adanya penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi publik agar pengelolaan dana pokir benar-benar kembali pada tujuan utamanya, yakni menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Transparansi adalah kunci. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus menurun,” pungkas Usman.
Sebelumnya
