Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / /

  • Menimbang Sengkarut Aceh dengan Akal Sehat dan Kepentingan Publik
    Aceh | 12 hari lalu
    Menimbang Sengkarut Aceh dengan Akal Sehat dan Kepentingan Publik

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Malikussaleh, Dr. Teuku Kemal Fasya, menilai bahwa sengkarut konflik antara Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak semata persoalan politik kekuasaan, melainkan harus dilihat secara jernih sebagai bagian dari dinamika politik kesejahteraan masyarakat Aceh.

  • Bupati Nagan Raya Jelaskan Raqan PSU Perumahan, Tegaskan Kepastian Hukum dan Kepentingan Rakyat
    Aceh | 25 hari lalu
    Bupati Nagan Raya Jelaskan Raqan PSU Perumahan, Tegaskan Kepastian Hukum dan Kepentingan Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., menyampaikan jawaban dan penjelasan atas laporan panitia khusus (pansus) serta pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Nagan Raya terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

  • Humam Dinilai Punya Kepentingan Politik di Balik Kritik atas JKA
    Polkum | 29 hari lalu
    Humam Dinilai Punya Kepentingan Politik di Balik Kritik atas JKA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tulisan opini yang dimuat media tinjauan.id berjudul “Humam dan Politik di Balik JKA”, karya Miswar Ibrahim Njong selaku Ketua Umum PB RTA, terbit pada 17 April 2026, menyoroti posisi Prof. Ahmad Humam Hamid dalam polemik kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di bawah pemerintahan Muallem - Dek Fad.

  • Mubadala dan Kepentingan Rakyat Aceh
    Opini | 3 bulan lalu
    Mubadala dan Kepentingan Rakyat Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Memori kolektif rakyat Aceh terhadap kejayaan Arun yang dibangun dengan teknologi tinggi oleh Bechtel Inc., bukan sekadar nostalgia industrial, melainkan juga pelajaran politik, ekonomi yang mahal. Pada satu sisi, Arun menghadirkan kebanggaan, modernisasi, dan posisi tawar strategis Indonesia di pasar LNG dunia.

  • Said Fadhlain Nilai Desakan Mundur Sekda Aceh Tidak Berdasar dan Beraroma Kepentingan
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Said Fadhlain Nilai Desakan Mundur Sekda Aceh Tidak Berdasar dan Beraroma Kepentingan

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Said Fadhlain, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar, sangat menyayangkan dan terkesan emosional desakan beberapa pihak agar Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA, mundur dari jabatannya. Said menilai tudingan dan seruan pengunduran diri tersebut prematur, karena memerlukan bukti kuat, serta berpotensi merusak proses pemerintahan dan kepercayaan publik jika tidak disertai fakta yang jelas.



  • Di Balik Desakan Copot Sekda Aceh, Siapa Aktornya?
    Indepth | 4 bulan lalu
    Di Balik Desakan Copot Sekda Aceh, Siapa Aktornya?

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Banjir besar yang melanda Aceh sejak awal Desember 2025 belum sepenuhnya surut. Di sejumlah wilayah, ribuan warga masih bergulat dengan lumpur, akses jalan terputus, dan bantuan yang datang bertahap. Namun di tengah situasi darurat itu, perdebatan lain mengemuka: desakan agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencopot Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir.

  • OJK di Persimpangan Jalan, Menyelamatkan Bank Aceh atau Merestui Kepentingan Politik
    Polkum | 10 bulan lalu
    OJK di Persimpangan Jalan, Menyelamatkan Bank Aceh atau Merestui Kepentingan Politik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penunjukan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) kembali menyeret Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke dalam sorotan tajam publik. Bukan sekadar soal teknis perbankan, namun menyangkut integritas institusional OJK sebagai penjaga tata kelola sektor keuangan yang seharusnya profesional dan bebas dari intervensi politik.

  • Evaluasi Pejabat di Akhir Masa Jabatan Antara Kepentingan Publik dan Ambisi Politik
    Opini | 1 tahun lalu
    Evaluasi Pejabat di Akhir Masa Jabatan Antara Kepentingan Publik dan Ambisi Politik

    DIALEKSIS.COM | Opini - Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, baru saja mengevaluasi 20 pejabat eselon II melalui uji kompetensi pada 23-24 Januari 2025. Meski diklaim sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan ini menuai kontroversi karena dilakukan di akhir masa jabatan Safrizal, hanya dua minggu sebelum pemerintahan baru resmi menjabat. Pertanyaan besarnya adalah: apakah ini benar-benar untuk kepentingan publik, atau sekadar upaya terakhir mempertahankan pengaruh politik sebelum Safrizal lengser?

  • Nasir Djamil Ajak Masyarakat Bersama Perjuangkan Kepentingan Aceh di DPR
    Nasional | 1 tahun lalu
    Nasir Djamil Ajak Masyarakat Bersama Perjuangkan Kepentingan Aceh di DPR

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nasir Djamil, anggota DPR RI asal Aceh, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di kancah nasional, baik yang bersifat khusus maupun terkait agenda nasional. Dalam wawancara terbaru bersama Dialeksis (02/10/2024), Nasir mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk mendukungnya dalam upaya memperjuangkan hak-hak daerah di pemerintah pusat.

  • Penyelesaian Pelanggaran HAM Mandek Bercampur Konflik Kepentingan
    Aceh | 2 tahun lalu
    Penyelesaian Pelanggaran HAM Mandek Bercampur Konflik Kepentingan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia dinilai masih punya segudang pekerjaan rumah perihal penegakkan hukum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, khususnya sepanjang 25 tahun reformasi, sejak 1998. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjanjikan bakal memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.