DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Inspektur Aceh Abdullah melanjutkan perlawanan atas pembebasan sementara dirinya dari tugas jabatan. Melalui kuasa hukumnya, Imran Mahfudi, ia menyurati Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik untuk menagih kepastian hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perkara dugaan ketidakabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan pertanyaan mendasar: sampai di mana kewenangan lembaga peradilan konstitusi memeriksa persoalan pemilu ketika pasangan calon terpilih telah dilantik dan menjalankan pemerintahan?
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai keabsahan persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024. Perkara ini juga membuka ruang pembacaan terhadap hubungan politik Gibran dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi terkait masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Senin (7/9/2026). Ketetapan tersebut mengakhiri proses perkara yang dicabut para pemohon, tanpa menetapkan pembatasan masa jabatan Kapolri.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kuasa hukum Amiruddin, Andi Mahmudi, SH, membantah pernyataan Mahadir dari Sayuti Abubakar & Partner Law Firm (SAP & Partner Law Firm) yang menyebut pihaknya belum pernah menerima panggilan klarifikasi dari penyidik terkait laporan yang diajukan Amiruddin.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Polemik hukum yang menyeret nama Amiruddin dan Sayuti Abubakar belakangan berkembang bukan hanya menjadi perdebatan mengenai uang Rp3 miliar dan penanganan upaya hukum peninjauan kembali. Perdebatan mulai bergeser kepada orang-orang yang berdiri di belakang masing-masing pihak. Salah satunya Andi Mahmudi, kuasa hukum Amiruddin.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Putusan tersebut dinilai memperkuat landasan hukum pemerintah dalam menangani kejadian luar biasa (KLB) dan wabah.
DIALEKSIS.COM | AS - Google menyelesaikan gugatan diskriminasi rasial dengan membayar Rp800 Miliar. Kesepakatan tercapai dengan karyawan kulit hitam yang menuduh Google melakukan disparitas rasial sistemik dalam perekrutan, gaji, dan kemajuan dalam gugatan yang diajukan pada tahun 2022.
DIALEKSIS.COM | Soki - Sosok Dr. Lita Gading, M.Psi., M.Soc.Sc. mendadak menjadi perbincangan publik setelah langkahnya menggugat aturan pensiun anggota DPR seumur hidup ke Mahkamah Konstitusi. Di balik langkah berani tersebut, Lita merupakan seorang psikolog klinis dengan rekam jejak panjang di dunia akademik, konsultasi, dan komunikasi publik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan kesiapan penuh menghadapi gelombang gugatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Total terdapat 21 perkara pengujian undang-undang, terdiri dari 15 gugatan atas KUHP dan enam gugatan atas KUHAP.
DIALEKSIS.COM | AS - Tiga perusahaan teknologi terbesar di dunia menghadapi persidangan penting di Los Angeles yang dimulai minggu ini atas klaim bahwa platform mereka -- Instagram milik Meta, TikTok milik ByteDance, dan YouTube milik Google -- sengaja membuat anak-anak kecanduan dan membahayakan mereka.
DIALEKSIS.COM | AS - Pemerintah Negara Bagian Minnesota bersama kota Minneapolis dan St. Paul resmi mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (12/1/2026) waktu setempat, menyusul operasi penegakan hukum imigrasi berskala besar yang dilakukan pemerintah federal di wilayah tersebut. Gugatan itu disertai permintaan perintah penahanan sementara untuk menghentikan operasi.
DIALEKSIS.COM | AS - Kota Cincinnati menyetujui penyelesaian hukum senilai $8,1 juta pada hari Rabu (10/12/2025) dengan ratusan demonstran tanpa kekerasan yang menuduh adanya perlakuan buruk dari pihak berwenang kota dan kabupaten ketika mereka ditangkap selama demonstrasi keadilan rasial tahun 2020.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan perdata senilai Rp 200 miliar yang diajukan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terhadap Tempo. Dalam putusan yang dibacakan Senin (17/11/2025), majelis hakim mengabulkan eksepsi Tempo dan menegaskan bahwa PN Jaksel tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena masuk dalam ranah sengketa pers.
DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) dalam perkara perdata melawan PT Cemerlang Abadi (CA) terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan di Kecamatan Babahrot.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak banding yang diajukan oleh 12 dokter spesialis terkait Keputusan Menteri Kesehatan tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) periode 2024-2028. Putusan ini memperkuat vonis sebelumnya yang juga menolak gugatan serupa di tingkat pertama.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gugatan secara resmi ke pengadilan adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Aceh, memenangkan gugatan wanprestasi melawan Koperasi Produsen Jingki Roda Gayo (Tergugat I) dan PT Jingki Roda Gayo (Tergugat II). Putusan itu dibacakan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Kamis, 14 Agustus 2025.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muda Seudang Kabupaten Bireuen mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan wilayah atas empat pulau yang belakangan ini ditetapkan masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Praktisi Hukum USK mengusulkan untuk mereview keberadaan Tito Karnavian dan Safrizal karena dinilai mendekonstruksi agenda Presiden RI Prabowo Subianto menjaga perdamaian Aceh.
Akademisi Minta Keberadaan Tito dan Safrizal Dievaluasi