Seorang demonstran mengangkat sebuah papan tanda saat mereka berpawai di Minneapolis menentang Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) dan penembakan fatal terhadap Renee Good oleh seorang agen ICE. [Foto: Octavio Jones/AFP]
DIALEKSIS.COM | AS - Pemerintah Negara Bagian Minnesota bersama kota Minneapolis dan St. Paul resmi mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (12/1/2026) waktu setempat, menyusul operasi penegakan hukum imigrasi berskala besar yang dilakukan pemerintah federal di wilayah tersebut. Gugatan itu disertai permintaan perintah penahanan sementara untuk menghentikan operasi.
Langkah hukum ini muncul di tengah laporan pengerahan sekitar 1.000 petugas Patroli Perbatasan tambahan yang bergabung dengan lebih dari 2.000 agen imigrasi federal yang telah beroperasi di Minnesota. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menyebut operasi tersebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah lembaganya.
Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison menuduh otoritas federal melakukan pelanggaran konstitusi, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan tanpa surat perintah, serta operasi di lokasi sensitif seperti sekolah, gereja, dan gedung pengadilan. Ia menyebut penegakan hukum tersebut telah memicu ketegangan serius antara pemerintah federal dan otoritas lokal.
Tekanan publik meningkat setelah seorang ibu tiga anak berusia 37 tahun, Renee Nicole Good, tewas ditembak agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dalam sebuah insiden di Minneapolis pada 7 Januari. Peristiwa tersebut memicu protes luas dan sorotan internasional, dengan perbedaan tajam antara versi resmi pemerintah federal dan analisis rekaman video yang beredar di publik.
Wali Kota Minneapolis Jacob Frey mengatakan operasi imigrasi tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan sosial kota. Ia menyebut sejumlah sekolah dan bisnis tutup, sementara warga takut beraktivitas di luar rumah akibat meningkatnya kehadiran aparat federal.
Wali Kota St. Paul Kaohly Her juga menyampaikan kekhawatiran serupa, menyatakan bahwa ketidakpastian hukum membuat bahkan warga negara AS merasa terancam. Sejumlah anggota Kongres Minnesota, termasuk Ilhan Omar, turut mengkritik operasi tersebut dan menyebutnya berisiko merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
DHS membela kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa pengerahan tambahan bertujuan menjaga keselamatan petugas di tengah meningkatnya aksi protes. Menurut DHS, lebih dari 2.000 penangkapan telah dilakukan sejak Desember sebagai bagian dari operasi yang diklaim menargetkan pelanggaran hukum imigrasi dan dugaan penipuan. [Aljazeera & News Agencies]
Sebelumnya
