Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • Jubir Pemerintah Aceh Tegaskan Tak Ada Dukungan Mualem terhadap Kelompok Demonstran
    Polkum | 12 hari lalu
    Jubir Pemerintah Aceh Tegaskan Tak Ada Dukungan Mualem terhadap Kelompok Demonstran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pernyataan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) yang disebut mendukung aksi sekelompok demonstran dan meminta pemerintah pusat membekukan suatu aturan, adalah informasi bohong atau hoaks.

  • Polemik Pergub JKA Memanas, DPRK Banda Aceh Minta Publik Tak Salah Sasaran
    Parlemenkita | 12 hari lalu
    Polemik Pergub JKA Memanas, DPRK Banda Aceh Minta Publik Tak Salah Sasaran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.


  • Polemik JKA dan Dana Pokir Cermin Lemahnya Tata Kelola Anggaran Aceh
    Pemerintahan | 12 hari lalu
    Polemik JKA dan Dana Pokir Cermin Lemahnya Tata Kelola Anggaran Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPR Aceh dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran publik di Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja secara optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

  • Adakan FGD, Pemerintah Aceh Diskusi Terbuka dengan OKP dan Ormawa Terkait JKA
    Aceh | 14 hari lalu
    Adakan FGD, Pemerintah Aceh Diskusi Terbuka dengan OKP dan Ormawa Terkait JKA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan kajian ulang dan perubahan spesifik terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), agar regulasi tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

  • Tantang Ketua DPRA Buka APBA 2026, Nasruddin Pertanyakan Aliran Dana JKA
    Pemerintahan | 16 hari lalu
    Tantang Ketua DPRA Buka APBA 2026, Nasruddin Pertanyakan Aliran Dana JKA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Tapol/Napol GAM sekaligus Juru Bicara Garda Muda Relawan pemenangan Mualem–Dek Fadh, Nasruddin Nyak Dhien Gajah, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua DPRA terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran dalam APBA 2026 dan DPA 2026.

  • Panas! Tudingan “Rampok” Dana JKA Disemprot Pemerintah Aceh
    Pemerintahan | 18 hari lalu
    Panas! Tudingan “Rampok” Dana JKA Disemprot Pemerintah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh merespons keras pernyataan Ketua DPR Aceh, Zulfadhli atau yang dikenal sebagai Abang Samalanga, terkait tudingan perampokan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menilai pernyataan tersebut terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan etika dalam penyampaian pendapat.

  • Desak Pemekaran ALA, Armen Desky Soroti Otsus dan JKA yang Belum Merata
    Aceh | 20 hari lalu
    Desak Pemekaran ALA, Armen Desky Soroti Otsus dan JKA yang Belum Merata

    DIALEKSIS.COM | Kutacane - Mantan Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky, mendesak pemerintah pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah, khususnya terkait pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Desakan ini muncul menyusul belum meratanya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan lemahnya implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di sejumlah wilayah.

  • Mualem Tegaskan JKA Tidak Dihapus
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Mualem Tegaskan JKA Tidak Dihapus

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak benar. Gubernur mengatakan bahwa pemerintah saat ini hanya melakukan pembaruan dan perbaikan data guna meningkatkan akurasi dan kualitas layanan.

  • Data Tak Akurat, IDeAS Minta Kebijakan Pembatasan JKA Dikaji Ulang
    Aceh | 1 bulan lalu
    Data Tak Akurat, IDeAS Minta Kebijakan Pembatasan JKA Dikaji Ulang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami, menanggapi terkait keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di tengah penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

    Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dibatasi oleh kebijakan yang belum matang.

  • JKA Diuji di Tengah Menyusutnya Dana Otsus dan Penataan Ulang Kepesertaan
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    JKA Diuji di Tengah Menyusutnya Dana Otsus dan Penataan Ulang Kepesertaan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menjadi perhatian di tengah tantangan fiskal daerah dan kebijakan penataan ulang kepesertaan. Menjelang berakhirnya dana otonomi khusus (otsus) pada 2027, keberlanjutan program ini dinilai menghadapi ujian serius, baik dari sisi pembiayaan maupun ketepatan sasaran penerima manfaat.

  • Peta Jalan JKA 5 Tahun Pasca Berakhirnya Dana Otsus
    Indepth | 1 bulan lalu
    Peta Jalan JKA 5 Tahun Pasca Berakhirnya Dana Otsus

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Lima tahun setelah berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) memasuki babak baru. Tekanan terhadap anggaran provinsi yang semakin berat memaksa Aceh menata ulang skema pembiayaan JKA agar lebih tepat sasaran.

    Sejauh ini, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah awal mulai 1 Mei 2026, kelompok ekonomi tertinggi (desil 8 -10) dikeluarkan dari program JKA dan diarahkan menjadi peserta mandiri BPJS. 

  • Sekda Aceh: Ada 4 Kabupaten/Kota yang Belum Cairkan Dana Desa Tahap Pertama
    Aceh | 4 tahun lalu
    Sekda Aceh: Ada 4 Kabupaten/Kota yang Belum Cairkan Dana Desa Tahap Pertama

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, meminta keuchik di seluruh Aceh yang belum mencairkan Dana Desa tahap satu tahun 2022 untuk segera menyelesaikan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), agar dana transfer pusat tersebut dapat segera dicairkan ke kas desa.