Tantang Ketua DPRA Buka APBA 2026, Nasruddin Pertanyakan Aliran Dana JKA

Mantan Tapol/Napol GAM sekaligus Juru Bicara Garda Muda Relawan pemenangan Mualem–Dek Fadh, Nasruddin Nyak Dhien Gajah. Foto: doc Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Tapol/Napol GAM sekaligus Juru Bicara Garda Muda Relawan pemenangan Mualem�“Dek Fadh, Nasruddin Nyak Dhien Gajah, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua DPRA terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran dalam APBA 2026 dan DPA 2026.

Nasruddin secara terbuka menantang Ketua DPRA untuk membuka dokumen anggaran kepada publik. Ia juga meminta agar aliran dana Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA dijelaskan secara rinci.

“Publik berhak tahu ke mana dana JKA dialirkan. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Nasruddin dalam keterangannya, Sabtu.

Menurut Nasruddin, secara logika sederhana, setiap pengurangan anggaran pada satu pos semestinya diikuti dengan penambahan pada pos lain. Karena itu, ia menilai publik perlu mengetahui secara jelas apakah terjadi pergeseran anggaran yang tidak wajar.

“Ini bukan soal rumit. Secara aritmatika sangat sederhana: jika berkurang di sini, pasti bertambah di tempat lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nasruddin mengaku mendapat informasi adanya sejumlah program dalam DPA di berbagai SKPA yang diduga bukan berasal dari usulan internal. Program tersebut, kata dia, muncul belakangan dengan klaim sebagai Pokok Pikiran atau Pokir DPRA.

Bahkan, menurut Nasruddin, ada pihak-pihak yang datang langsung dan mengaku bahwa program tertentu merupakan titipan Pokir.

Ia pun mengingatkan Ketua DPRA agar tidak mengambil langkah yang justru dapat menjadi bumerang secara politik maupun hukum.

“Jangan sampai tindakan sendiri justru membuka aib yang lebih besar di hadapan publik,” katanya.

Nasruddin juga menyebut, apabila data Pokir dibuka oleh SKPA, maka potensi polemik lebih luas sulit dihindari.

“Jika itu terjadi, semua akan terlihat jelas. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Nasruddin mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri asal-usul program-program yang muncul secara tiba-tiba dalam perencanaan anggaran. Ia juga meminta aparat mengungkap siapa saja aktor di balik munculnya “judul-judul baru” dalam dokumen anggaran.

Kepada SKPA, Nasruddin menyerukan agar berani bersikap tegas dengan tidak merealisasikan program-program yang dinilai bermasalah atau tidak melalui mekanisme yang sah.

“Hentikan program yang tidak jelas asal-usulnya. Kita lihat siapa yang benar-benar gelisah jika itu dilakukan,” katanya.

Di sisi lain, Nasruddin juga menyinggung dugaan adanya dinamika politik di balik polemik tersebut. Ia menilai ada upaya membangun narasi seolah-olah posisi Ketua DPRA terancam karena keberpihakannya kepada rakyat, terutama dalam isu JKA.

“Jangan memelintir keadaan untuk pencitraan. Publik bisa menilai,” tegasnya.

Nasruddin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak mudah dibohongi.

“Rakyat tidak bodoh. Mereka mampu membedakan mana yang tulus memperjuangkan kepentingan publik dan mana yang sekadar menyamar di balik kepentingan pribadi,” pungkasnya.

Pernyataan Nasruddin ini menjadi sorotan baru dalam polemik pengelolaan anggaran daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat agar APBA 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.