Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 kembali menjadi perbincangan publik. Isu yang berkembang menyebutkan dana Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKA) dialihkan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Perdebatan itu kian meluas di ruang publik dan media sosial.
Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, dalam wawancara khusus bersama Dialeksis, Rabu (18/2/2026), menilai polemik tersebut berkembang tanpa fondasi data yang utuh.
“Perdebatan ini seharusnya berbasis dokumen dan angka resmi, bukan asumsi. Jangan membangun opini tanpa data, karena itu hanya memperkeruh suasana dan membingungkan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Samsuardi, tudingan bahwa dana JKA dipindahkan untuk membiayai TPP ASN perlu dibuktikan melalui dokumen pembahasan anggaran yang sah. Ia mendorong agar notulen rapat Banggar dan dokumen resmi pembahasan APBA dibuka secara transparan.
“Kalau ingin jujur dan objektif, buka saja data pembahasannya. Di situ akan jelas apakah ada pengalihan, atau justru terjadi dinamika lain dalam proses penganggaran,” ujarnya lugas.
Ia menekankan bahwa membangun persepsi publik tanpa klarifikasi berbasis data berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Mualem“Dek Fad.
“Kepercayaan publik itu mahal. Jangan dikorbankan hanya karena komunikasi politik yang tidak tertata dengan baik,” katanya.
Menanggapi isu TPP senilai Rp1,5 triliun, Samsuardi menjelaskan bahwa angka tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari APBA murni. Sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik dari pemerintah pusat yang secara regulasi memang diperuntukkan bagi tunjangan profesi guru.
“Dana DAK Non-Fisik itu spesifik. Tidak bisa digunakan untuk membayar BPJS atau JKA. Jadi narasi bahwa uang kesehatan rakyat dialihkan untuk TPP ASN adalah penyederhanaan yang keliru dan menyesatkan,” tegasnya.
Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Dinamika Pembahasan Anggaran
Samsuardi juga mengakui bahwa dalam praktiknya, pembahasan anggaran di parlemen sering kali diwarnai tarik-menarik kepentingan. Pemerintah Aceh, katanya, biasanya mengusulkan anggaran kesehatan secara penuh. Namun dalam proses pembahasan bersama legislatif, angka tersebut bisa saja mengalami penyesuaian.
“Realitas politik anggaran memang tidak sesederhana yang dibayangkan publik. Ada kompromi agar APBA tidak buntu. Tapi ketika terjadi pengurangan, jangan serta-merta eksekutif yang dijadikan kambing hitam,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menilai, polemik yang berkembang saat ini lebih menunjukkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar-elite, bukan semata persoalan angka.
Dalam wawancara itu, Samsuardi juga menyinggung peran pimpinan DPRA. Ia menilai, sebagai mitra strategis pemerintah, DPR seharusnya menjadi penguat kebijakan pro-rakyat dan menjaga soliditas komunikasi.
“Ketua DPRA mestinya menjadi jembatan komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Jangan sampai perbedaan sikap dibiarkan terbuka tanpa penjelasan, karena publik akan menilai ada ketidakharmonisan,” katanya.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi kurang elok mengingat Aceh baru saja menghadapi bencana banjir. Masyarakat, kata dia, lebih membutuhkan kehadiran negara yang solid dan responsif.
“Rakyat sedang butuh solusi konkret, bukan pertengkaran opini. Elit harus menunjukkan kedewasaan politik. Perbedaan itu wajar, tapi jangan dipertontonkan tanpa solusi,” ujarnya.
Di akhir wawancara, Samsuardi kembali menegaskan pentingnya transparansi total dalam pembahasan APBA.
“Kalau semua dokumen dibuka, polemik ini akan selesai dengan sendirinya. Publik akan melihat siapa yang konsisten memperjuangkan kesehatan rakyat, dan siapa yang sekadar membangun narasi,” pungkasnya.
Ia berharap ke depan perdebatan anggaran di Aceh tidak lagi diwarnai spekulasi, melainkan dialog berbasis data, integritas, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat.
Sebelumnya
