DIALEKSIS.COM | Aceh - Dosen Ilmu Politik FISIP USK, Aryos Nivada menilai, kondisi Partai Aceh saat ini sedang mengalami kegagalan untuk mengkapitalisasi modalitas yang dimiliki untuk menjalankan visi dan misi partai memajukan Aceh secara kelembagaan maupun mewujudkan Aceh jadi sejahtera. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar Kesuburan Tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kula (FP USK), Dr Ir Yadi Jufri MP, untuk menjaga kesuburan tanah, harus diterapkan konsep ekosistem hutan dimana tidak ada bahan yang keluar dari hutan dengan sistem tertutup. Makdsudnya, semua yang berasal dari tanah harus dikembalikan ke tanah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh �“ Pekan depan, DPR dan Pemerintah akan membahas Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pihak DPR sudah menetapkan Badan Legislasi (Baleg) sebagai alat kelengkapan dewan untuk membahas RUU tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dua dosen Universitas Syiah Kuala yaitu dr. Harapan, DTM&H., M.Infect.Dis., Ph.D dari Fakultas Kedokteran, dan Prof. Dr. Muchlisin Z.A, S.Pi, M.Sc dari Fakultas Kelautan dan Perikanan berhasil masuk dalam daftar saintis terbaik dunia. Informasi ini berdasarkan rilis dari salah satu penerbit jurnal ilmiah terbesar dunia Elsevier B.V. (Banda Aceh, 26 Oktober 2021).

Kepada BPKS Iskandar Zulkarnaen pada Refleksi 100 hari Manajemen BPKS meneluarkan pernyataan bahwa karyawan BPKS “buta huruf” sangat mengejutkan semua pihak, hal ini menyadarkan Publik tentang apa yang sedang terjadi dalam manajemen BPKS selama ini. Pernyataan ini bisa saja sesuatu kondisi yang sebenarnya atau bisa saja karena keputus asaan sang nahkoda BPKS yang belum juga dapat memberikan sesuatu yang nyata dalam membangun Kawasan Sabang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam Undang-undang (UU) 1945 pada Pasal 28 huruf E dan F, kebebasan seseorang berpendapat menyatakan pikiran dan berserikat itu dilindungi dalam UU. Lebih lanjut, kebebasan akademik diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), pada Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.