Akademisi USK: Menghancurkan Hutan Sama dengan Menghilangkan Masa Depan Bangsa

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Bakti, menyampaikan kritik terkait kerusakan ekologis dan konflik kemanusiaan yang ditampilkan dalam film Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono tersebut.

Bakti yang dikenal sebagai dosen senior dengan spesialisasi Hukum Lingkungan dan Kependudukan serta Hukum dan Masyarakat itu menilai, jika seluruh data dan fakta dalam film tersebut benar, maka negara bukan sekadar gagal menjalankan fungsi kesejahteraan, tetapi telah menjadi bagian dari penghancuran ekologis itu sendiri.

“Kalau kita tonton film itu, seandainya film itu di-cross check dan semua data itu benar, ini menunjukkan bahwa negara bukan cuma gagal mengelola bagaimana mensejahterakan rakyatnya, tapi justru negara menjadi pelaku terhadap penghancuran ekologis,” ujarnya di hadapan peserta diskusi Nobar & Diskusi Film Pesta Babi: Potret Bumi Cendrawasih dari Tanah Serambi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu, Banda Aceh, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, penghancuran lingkungan bukan hanya berdampak pada kondisi saat ini, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang.

“Itu artinya juga menghancurkan kondisi masa depan generasi yang akan datang,” katanya.

Dalam pandangan Bakti, narasi investigasi yang dibangun dalam film tersebut memperlihatkan pola proyek pembangunan yang terus diulang meski berkali-kali gagal.

Ia menilai pendekatan pembangunan yang terlalu berpusat pada kepentingan ekonomi manusia atau antropocentris justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia sendiri.

“Orang-orang lingkungan selalu bilang itu untuk manusia, untuk kepentingan ekonomi, antropocentris. Tapi itu juga menunjukkan bahwa antropocentris menghancurkan ekologi dan akan menghancurkan manusia yang merupakan bagian dari ekologi itu sendiri,” ujarnya.

Bakti mempertanyakan mengapa para pengambil kebijakan negara tidak pernah sungguh-sungguh melakukan evaluasi terhadap dampak proyek-proyek besar terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

“Ini sangat sistematis. Tapi mengapa para pengambil kebijakan negara tidak mau melakukan refleksi dan evaluasi?” katanya.

Dari perspektif hak asasi manusia, ia menilai negara telah gagal memenuhi kewajiban dasar terhadap masyarakat Papua. “Negara sudah melanggar due diligence. Negara tidak lagi menghormati hak asasi masyarakat di sana, tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan tidak melindungi penderitaan yang mereka alami,” ujar Bakti.

Ia menegaskan bahwa dalam prinsip hak asasi manusia, negara wajib bertanggung jawab bahkan jika hanya satu warga menjadi korban.

“Satu orang saja warga negara menjadi korban, negara harus bertanggung jawab. Kalau dua orang korban itu cuma angka statistik. Papua adalah manusia. Papua adalah ekologi yang dihuni oleh semua makhluk hidup dan kita berkepentingan tentang itu,” katanya.

Bakti juga menyoroti persoalan alih fungsi hutan dan rawa yang menurutnya dilakukan hanya demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Ia menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan lingkungan. “Bagaimana mungkin rawa dan hutan dialihfungsikan hanya untuk kepentingan ekonomi? Tadi pertanian, bioetanol, atau usaha lain. Ingat, pertanian kekuatannya hanya dengan air,” ujarnya.

Menurutnya, hutan merupakan sistem penyangga utama bagi keberlangsungan air dan pertanian. Karena itu, kerusakan hutan pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan manusia sendiri.

“Yang bisa menjaga air paling bagus cuma hutan. Menghancurkan hutan pada waktunya juga menghancurkan pertanian. Menghancurkan pertanian juga menghancurkan nasib anak bangsa,” katanya.

Bakti juga menyinggung soal relasi antara pengusaha besar dan pengambil kebijakan negara dalam proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam di Papua.

Ia merespons pertanyaan terkait dugaan dominasi segelintir elite terhadap penguasaan wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat.

“Mas Dandhy tadi sudah menunjukkan pelaku bisnisnya satu keluarga. Tapi menteri-menterinya menikmati itu. Presidennya ada berapa? Empat presiden terlibat dalam pengambilan keputusan itu,” ujarnya.

Menurut Bakti, meskipun para pemimpin negara mungkin tidak terlibat secara langsung di lapangan, mereka tetap bertanggung jawab karena mengetahui persoalan tersebut namun membiarkannya terjadi.

“Paling tidak mereka tahu peristiwa itu dan mereka mendiamkan. Maka mereka tetap bersalah melakukan kesalahan by omission,” katanya.

Ia menambahkan, tanggung jawab negara terhadap lingkungan dan rakyat tidak dapat dilepaskan dari jabatan yang melekat pada para pengambil kebijakan.

“Karena tanggung jawab terhadap lingkungan dan rakyat adalah tanggung jawab mereka,” ujarnya.

Bakti juga menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab berbagai persoalan lingkungan terus berulang.

“Kasus itu bukan delik aduan. Bukan harus ada laporan baru diperiksa. Nah petugas hukum yang ada tidak melakukan itu, juga melakukan kesalahan,” katanya.

Ia bahkan menyinggung rasa frustrasi yang menurutnya mulai tumbuh di tengah masyarakat Papua akibat ketimpangan dan ketidakadilan yang berlangsung lama.

“Tadi rakyat Papua hampir semua frustrasi menjadi warga negara Indonesia. Itu keputusan paling rasional yang dipikirkan mereka,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Papua sebenarnya telah memiliki sistem kehidupan yang cukup untuk bertahan hidup tanpa harus kehilangan ruang hidup mereka.

“Kalau di kampungnya, tumbuh-tumbuhan, ikan dan sebagainya itu bisa menghidupi anak-anak mereka tanpa harus meninggalkan keluarganya,” katanya.

Bakti berharap film-film dokumenter seperti Pesta Babi tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi menjadi ruang refleksi bagi negara untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan.

“Saya meyakini apa yang ditampilkan Mas Dandhy dan teman-teman ini adalah untuk mencoba menyadarkan negara tentang perannya terhadap rakyat,” ujarnya.

“Bahwa tanggung jawabmu ada pada dirimu karena melekat dengan jabatanmu. Dan fasilitas negara itu adalah uang kami, rakyat yang masih berwarga negara Indonesia,” tutupnya. [nh]