Pakar teknologi informasi dan dosen Program Studi Teknik Komputer Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Langsa, Muttaqin. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana Aceh pada Jumat, 27 Februari 2026. Peluncuran berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh dan menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memperkuat sistem respons bencana berbasis data dan keterlibatan publik.
Platform yang dapat diakses melalui tanggapi.acehprov.go.id itu memuat peta interaktif, kanal pelaporan warga, serta pemantauan aksi dan distribusi bantuan. Pemerintah berharap sistem ini mempercepat koordinasi antarinstansi dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pelaporan kejadian, kebutuhan darurat, hingga usulan titik evakuasi.
Menanggapi peluncuran tersebut, pakar teknologi informasi dan dosen Program Studi Teknik Komputer Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Langsa, Muttaqin, menyampaikan apresiasi. Ia menilai inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun tata kelola penanggulangan bencana yang lebih transparan dan kolaboratif.
“Ini terobosan yang patut diapresiasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah membuka ruang partisipasi publik secara langsung dan real time. Hal ini penting untuk meningkatkan kecepatan respons sekaligus akurasi data di lapangan,” kata Muttaqin kepada wartawan Dialeksis, Senin 2 Maret 2026.
Meski demikian, ia menyarankan sejumlah penguatan agar platform tersebut semakin optimal. Di antaranya, peningkatan kemudahan penggunaan bagi semua kalangan, optimalisasi akses melalui perangkat seluler dengan jaringan terbatas, serta penyediaan panduan penggunaan bagi relawan dan aparatur gampong.
Menurut dia, integrasi data dengan instansi terkait seperti BPBD, dinas kesehatan, dan tim pencarian dan pertolongan juga perlu diperkuat agar sinkronisasi informasi berjalan lebih cepat. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme verifikasi laporan untuk mencegah kesalahan informasi serta penyediaan fitur umpan balik agar pelapor mengetahui tindak lanjut atas laporan yang disampaikan.
Muttaqin juga mengingatkan bahwa aspek keamanan dan perlindungan data pengguna tidak boleh diabaikan. “Karena ini berbasis pelaporan publik, ada data lokasi dan identitas yang sensitif. Sistem harus dilengkapi dengan standar keamanan siber yang memadai agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif hingga ke tingkat desa agar dashboard tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat. “Teknologi hanya akan efektif jika dipahami dan digunakan secara luas. Perlu pelatihan singkat atau simulasi agar warga terbiasa melapor melalui platform ini saat terjadi keadaan darurat,” tambahnya.
“Jika dikelola secara berkelanjutan dan terus disempurnakan, dashboard ini berpotensi menjadi model sistem partisipatif penanggulangan bencana di tingkat daerah,” ujarnya.
Pemerintah Aceh menyatakan dashboard tersebut akan terus dikembangkan seiring evaluasi dan masukan dari masyarakat. Platform ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan daerah menghadapi risiko bencana yang kerap melanda wilayah Aceh.
Sebelumnya
