Direktur Media Humansight, Iskandar Ishaq. Foto: for Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga kemanusiaan berbasis data, Humansight, menegaskan komitmennya untuk mendukung operasional platform pengaduan dan pendataan pascabencana milik Pemerintah Aceh, tanggapi.acehprov.go.id. Dukungan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemulihan Aceh yang lebih partisipatif dan bermartabat.
Dua dekade setelah tsunami mengajarkan dunia tentang ketangguhan rakyat Aceh, provinsi ini kembali menghadapi ujian bencana banjir 2025. Di tengah lumpur dan puing yang tersisa, proses pemulihan kini diarahkan pada pendekatan yang lebih inklusif, yakni memastikan setiap suara masyarakat didengar dan direspons secara terukur.
Direktur Media Humansight, Iskandar Ishaq, mengatakan bahwa mendengar keluhan rakyat merupakan fondasi penting dalam membangun pemulihan yang berkeadilan.
“Mendengar keluhan rakyat adalah kunci pemulihan Aceh yang bermartabat. Karena itu menjadi keharusan bagi kita untuk membantu operasional platform tanggapi.acehprov.go.id yang baru diluncurkan Pemerintah Aceh,” ujar Iskandar, yang juga dosen di ISBI Aceh.
Menurut dia, Tanggapi bukan sekadar portal digital, melainkan infrastruktur untuk memastikan suara masyarakat, termasuk dari gampong terkecil, tercatat sebagai data yang mampu menggerakkan kebijakan. Platform tersebut dirancang sebagai dashboard peta aksi yang menampung aduan masyarakat pascabencana, mulai dari kebutuhan validasi rumah terdampak, distribusi logistik yang tersendat, hingga berbagai persoalan lainnya.
Humansight sendiri dikenal sebagai lembaga yang fokus pada penanganan bencana berbasis data di Aceh. Lembaga ini sebelumnya mempelopori pendekatan crowdsourcing dalam pendataan pascabencana dan terlibat dalam pengembangan platform banjirsumatra.tilikan bersama sejumlah organisasi lain.
Kini, dengan semangat kolaborasi yang sama, Humansight menyatakan siap mengalirkan data lapangan ke dalam sistem Tanggapi, memperkuat proses verifikasi melalui jaringan relawan, serta melakukan analisis bersama guna menghasilkan respons yang akuntabel.
Di tengah transisi Aceh yang baru saja mengakhiri status tanggap darurat, kolaborasi berbasis data ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi data, interoperabilitas sistem, hingga penguatan jaringan desa pengumpul data diharapkan mampu memastikan suara penyintas tidak lagi tenggelam dalam birokrasi.
“Inisiatif ini menjanjikan sistem pendataan interoperabel, jaringan desa pengumpul data, dan integrasi dengan ekosistem data yang sudah ada. Suara penyintas tak lagi hilang dalam kebisingan, tetapi menjadi fondasi kebijakan yang inklusif,” kata Iskandar.
Dengan kolaborasi tersebut, pemulihan Aceh pascabanjir diharapkan tak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola data dan partisipasi warga sebagai pilar utama kebijakan publik.
Sebelumnya
