DIALEKSIS.COM | Makkah - Dalam upaya mewujudkan ibadah haji yang inklusif, Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas haji pada musim haji 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam rapat koordinasi lintas kementerian. Namun, keputusan akhir masih menunggu kondisi ekonomi global yang dinilai belum sepenuhnya stabil.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tengah tekanan ekonomi global yang memukul berbagai sektor, termasuk industri manufaktur Indonesia, pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memperkuat industri dalam negeri. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), yang memuat kebijakan afirmatif pro-industri lokal.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi memperluas kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ke sektor industri hilir dan bioenergi berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 19 Maret 2025. Aturan ini menjadi revisi atas Perpres Nomor 44 Tahun 2020 yang sebelumnya hanya mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memiliki sertifikat ISPO.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang kerap disapa Mualem, saat ini sedang menyelesaikan tahap akhir rangkaian pemeriksaan kesehatan (medical check - up) di sebuah rumah sakit di Singapura. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari protokol medis standar untuk memastikan kesehatan dan kebugarannya dalam menjalankan tugas pemerintahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukanlah hasil desakan dari pihak luar, melainkan inisiatif murni pemerintah yang sudah dirancang sejak awal 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Roda Pemerintahan Provinsi Aceh untuk sementara dijalankan oleh Wakil Gubernur Fadhlullah. Hal ini menyusul keberangkatan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, ke Singapura untuk menjalani perawatan medis.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyalurkan klaim dana nasabah senilai Rp17,63 miliar kepada nasabah tiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh yang dicabut izin operasinya. Pembayaran ini dilakukan setelah mempertimbangkan batas maksimal penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank serta penyesuaian kewajiban keuangan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh mengusulkan 12.748 hektar lahan rawa potensial sebagai bagian dari program cetak sawah baru tahun 2025. Usulan ini disampaikan merujuk pada kuota nasional seluas 32.037 hektar yang ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Maraknya kasus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di beberapa daerah semakin meresahkan masyarakat. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai proses dan alur aktivasi IKD, sehingga mereka dengan mudah mencuri data pribadi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic sebagai tindak lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi dan Rencana Aksi (Renaksi) Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyatakan dukungannya terhadap penerapan jam malam bagi pelajar yang digulirkan Pemerintah Aceh. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kondusif sekaligus meminimalisasi risiko kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan pembentukan 200 fasilitator keuangan keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) sepanjang 2025. Para fasilitator ini akan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia untuk memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada pasangan suami istri.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas demi melindungi lingkungan pesisir dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pada Selasa (6/5/2025), KKP menghentikan sementara kegiatan reklamasi dan pembangunan terminal khusus (tersus) oleh PT. TBJ yang tidak memiliki izin resmi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menjelang Idul Adha 1446 H/2025 M, perhatian terhadap kesehatan hewan kurban kembali menjadi sorotan. Kementerian Pertanian (Kementan) mengingatkan bahwa ibadah kurban bukan hanya tentang pengorbanan dan spiritualitas, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat secara luas.

DIALEKSIS.COM | Cibitung - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja media dengan menaikkan kuota rumah subsidi khusus untuk jurnalis. Dari yang semula hanya 1.000 unit, kuota tersebut kini ditingkatkan menjadi 3.000 unit.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama akan menyalurkan tunjangan insentif bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara (GBASN) pada Juni 2025. Tunjangan insentif tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru RA dan madrasah swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menyambut libur panjang Hari Raya Waisak pada Senin (12/5/2025) dan cuti bersama Selasa (13/5/2025), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kesiapan penuh mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Perseroan menjamin layanan penyeberangan nasional berjalan tertib, aman, dan nyaman.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Beredar pesan berantai melalui WhatsApp di kalangan pegawai Pemerintah Aceh yang mengklaim penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, sehingga berdampak pada tertundanya pencairan gaji. Pesan yang ditandatangani anonim itu berbunyi: “Assalamu’alaikum rekan-rekan, mohon maaf sebelumnya. Perlu diinformasikan bahwa dana DAU untuk amprahan gaji teknis hingga saat ini belum ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemda Aceh. Efeknya, gaji kita akan diundur hingga waktu yang belum bisa ditentukan…”.