Tampilan beranda dari platform "tanggapi". [Foto: Tangkapan layar]DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh resmi meluncurkan platform digital tanggapi.acehprov.go.id sebagai kanal terpadu bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, berdiskusi, dan mengakses informasi terkait pemulihan pascabencana banjir.
Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya mempercepat respons pemerintah sekaligus memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Platform “Tanggapi” dirancang sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah, dengan tujuan agar setiap laporan dan masukan masyarakat dapat terdokumentasi, dipetakan, dan ditindaklanjuti secara terukur.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyatakan bahwa kehadiran platform tersebut menjawab kebutuhan akan kanal resmi untuk menampung berbagai keluhan dan persoalan di lapangan pascabencana.
“Ada banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat dengan berbagai kendala. Platform Tanggapi hadir sebagai saluran resmi agar setiap suara masyarakat didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” kata Sekda Aceh, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, skala dampak banjir yang luas membuat penanganan tidak dapat ditopang oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media dinilai menjadi kebutuhan operasional.
Memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, tantangan pemulihan disebut semakin kompleks. Selain pemenuhan layanan dasar, pemerintah juga menargetkan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak berjalan secara simultan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Edi Yandra, menegaskan bahwa pelibatan publik menjadi prinsip utama dalam desain platform tersebut.
“Pemulihan yang bermartabat hanya dapat terwujud jika rakyat dilibatkan secara aktif. Platform ini bukan milik pemerintah semata, tetapi milik seluruh masyarakat Aceh,” katanya.
Pada versi beta (0.0.1), platform Tanggapi menyediakan empat fitur utama. Pertama, fitur Aduan untuk pelaporan persoalan penanganan bencana, termasuk distribusi logistik, air bersih, layanan psikososial, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, fitur Peta yang menampilkan data spasial wilayah terdampak dalam bentuk visual. Ketiga, fitur Tanggapi sebagai forum diskusi terbuka antarwarga. Keempat, fitur Publikasi yang memuat laporan dan hasil analisis terkini dalam format interaktif.
Pemerintah Aceh menilai peluncuran platform ini merupakan tahap awal. Fokus berikutnya adalah penyusunan mekanisme respons yang sistematis agar setiap aduan tidak berhenti pada pencatatan, tetapi berujung pada tindak lanjut terkoordinasi melalui skema kolaborasi multipihak (pentaheliks). Dengan demikian, laporan masyarakat menjadi bagian dari baseline dan sumber informasi dalam melakukan perencanaan, pemetaan permasalahan, serta respons pemerintah sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terarah.
Masyarakat diimbau untuk mulai memanfaatkan platform tersebut, mempelajari fitur yang tersedia, serta aktif menyampaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari proses pemulihan bersama.[*]
Sebelumnya.jpg)
