Kamis, 16 Oktober 2025
  • Jaksa Senior Teuku Rahmatsyah Diangkat Jadi Wakil Kepala Kejati NTT
    Berita | 2 hari lalu
    Jaksa Senior Teuku Rahmatsyah Diangkat Jadi Wakil Kepala Kejati NTT

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaksa senior Teuku Rahmatsyah, SH, MH, MKn, mendapat kepercayaan baru. Melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 854 Tahun 2025, tertanggal 13 Oktober 2025, ia resmi ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Nusa Tenggara Timur (NTT).



  • Kejagung Sita Aset Rp500 Miliar Milik Iwan Setiawan dan Megawati di Kasus Sritex
    Polkum | 1 bulan lalu
    Kejagung Sita Aset Rp500 Miliar Milik Iwan Setiawan dan Megawati di Kasus Sritex

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik mantan Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan sang istri, Megawati.

    “Total nilai asetnya diperkirakan Rp 510 miliar,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangannya pada Jumat, 12 September 2025. 

  • Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pengadaan Laptop
    Nasional | 1 bulan lalu
    Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pengadaan Laptop

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022.



  • Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Merambah Aceh, Diduga Kadisdik Pidie Dimintai Keterangan
    Polkum | 2 bulan lalu
    Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Merambah Aceh, Diduga Kadisdik Pidie Dimintai Keterangan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di era Menteri Nadiem Makarim terus bergulir di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Proyek bernilai triliunan rupiah ini disebut-sebut sarat manipulasi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

  • Tom Lembong dalam Goresan  Tinta Prabowo
    Indepth | 2 bulan lalu
    Tom Lembong dalam Goresan Tinta Prabowo

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Presiden Prabowo bagaikan “menampar” majelis hakim dan penyidik atas hasil persidangan Tom Lembong. Sebelumnya, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah memberi penilaian, putusan hakim salah, ketika hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan dengan Rp 750 juta. 

  • PT PEMA dan BPMA Bahas Pengelolaan Wilayah Kerja South Block A
    Aceh | 2 bulan lalu
    PT PEMA dan BPMA Bahas Pengelolaan Wilayah Kerja South Block A

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka memperkuat sinergi dan mengoptimalkan potensi pengembangan bisnis di sektor energi, jajaran direksi PT Pembangunan Aceh (Perseroda) melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) pada Kamis (17/7/2025).

  • Advokasi Pengelolaan Migas Aceh, Walikota Lhokseumawe Fasilitasi Pertemuan BPMA dengan Jamintel Kejagung
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Advokasi Pengelolaan Migas Aceh, Walikota Lhokseumawe Fasilitasi Pertemuan BPMA dengan Jamintel Kejagung

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, memfasilitasi dan mendampingi Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, dalam agenda silaturahmi dan koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, MH, LL.M. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Jamintel Kejagung RI, Kamis (10/7/2025). 

  • Kabar Terkini Nadiem Makarim Terkait Indikasi Kasus Pengadaan Chromebook
    Polkum | 3 bulan lalu
    Kabar Terkini Nadiem Makarim Terkait Indikasi Kasus Pengadaan Chromebook

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus mengungkap keterkaitan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan staf khususnya, Fiona Handayani dan Jurist Tan, terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,98 triliun.

  • Nadiem Makarim Kooperatif Terkait Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook
    Nasional | 4 bulan lalu
    Nadiem Makarim Kooperatif Terkait Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Ia menegaskan tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun dan mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun adil dalam menilai proses hukum ini.

  • Skandal Chromebook Rp 9,9 Triliun: Digitalisasi Pendidikan atau Ladang Korupsi?
    Indepth | 4 bulan lalu
    Skandal Chromebook Rp 9,9 Triliun: Digitalisasi Pendidikan atau Ladang Korupsi?

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Program digitalisasi pendidikan digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai bagian kebijakan Merdeka Belajar era Menteri Nadiem Makarim (2019 - 2024). Tujuannya membekali satuan pendidikan dengan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran digital. Pada 2021 misalnya pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 1,3 triliun untuk pembelian 190.000 laptop (produk dalam negeri bersertifikat TKDN) bagi 12.000 sekolah.

  • Pertarungan Menteri Budie Arie dan PDIP Karena Judi
    Feature | 4 bulan lalu
    Pertarungan Menteri Budie Arie dan PDIP Karena Judi

    DIALEKSIS.COM | Feature - Ciaaaat… Bagaikan jawara saling mengeluarkan jurus. Menangkis ketika diserang dan balik menyerang ketika ada kesempatan. Namun jurus yang mereka keluarkan bukan soal prestasi, tetapi masalah uang haram, soal judi online.

  • Jaksa Kini Bisa Gandeng BIN dan TNI, Diatur Langsung oleh Presiden!
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    Jaksa Kini Bisa Gandeng BIN dan TNI, Diatur Langsung oleh Presiden!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) kini dapat menjalin kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan.


  • Kasus Mafia Judol Kominfo: Kejagung Pasrah ke Polda, Budi Arie Bantah Terima 50% "Jatah"
    Polkum | 4 bulan lalu
    Kasus Mafia Judol Kominfo: Kejagung Pasrah ke Polda, Budi Arie Bantah Terima 50% "Jatah"

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus mafia akses judi online (judol) di tubuh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali memanas. Nama Menteri Koperasi sekaligus mantan Menkominfo (2023-2024), Budi Arie Setiadi, mencuat dalam dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima 50% keuntungan dari praktik ilegal tersebut. Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan, kewenangan penyidikan tersangka baru sepenuhnya ada di Polda Metro Jaya. Sementara Budi Arie membantah keras, menyebut dakwaan itu sebagai "narasi jahat".



  • Kejagung Gunakan Intelijen Cegah Premanisme, Gandeng Masyarakat & Aparat
    Polkum | 4 bulan lalu
    Kejagung Gunakan Intelijen Cegah Premanisme, Gandeng Masyarakat & Aparat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengoptimalkan peran intelijen dalam upaya pencegahan aksi premanisme yang marak terjadi, termasuk yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan Presiden Prabowo Subianto terhadap gangguan premanisme terhadap iklim usaha dan ketertiban masyarakat.

  • TNI Perkuat Pengamanan Kejaksaan di Seluruh Indonesia, Simak Alasannya!
    Hankam | 5 bulan lalu
    TNI Perkuat Pengamanan Kejaksaan di Seluruh Indonesia, Simak Alasannya!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menginstruksikan peningkatan pengamanan terhadap seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia. Langkah ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/442/2025 tertanggal 5 Mei 2025, yang memerintahkan pengerahan personel dan perlengkapan TNI untuk mendukung keamanan institusi penegak hukum tersebut.

  • UU BUMN 2025: BOM WAKTU KORUPSI ATAU DILEMA KPK?
    Dialetika | 5 bulan lalu
    UU BUMN 2025: BOM WAKTU KORUPSI ATAU DILEMA KPK?

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »