Usman Lamreung. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi pelaksanaan APBA 2022 merupakan hal yang bagus untuk Aceh. Namun dalam hal ini timbul pertanyaan besar dari masyarakat, mengapa baru sekarang percepatan pelaksanaan APBA 2022 ini cepat.

Akademisi Usman Lamreung mengatakan, pada prinsipnya, setuju-setuju saja adanya percepatan Realisasi APBA 2022 ini. “Namun timbul pertanyaan kenapa baru sekarang dipercepat, apakah ada kaitannya dengan masa habis jabatan Gubernur Aceh?,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Jumat (24/12/2021).

Dirinya mengatakan, Kemudian, Pertama, kalau proyek ini dipercepat, bebrarti dibulan Maret atau di April harus di implementasikan. “Ini sebenarnya seperti yang saya kata tadi, ini timbul kecurigaan, mengapa baru sekarang tahun 2022 dipecepat, tahun-tahun sebelumnya kenapa tidak dilakukan hal yang sama atau lambat, jadi orang berpikir apakah karena mau habis masa jabatan Irwandi-Nova,” ujarnya lagi.

Selanjutnya kedua, jangan sampai program-program yang akan direalisasikan itu hanya untuk kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan masyarakat. “Artinya, ujung-ujungnya ada transaksional atau bagi-bagi proyek, karena dijung berakhir di pemerintah, ini yang ditakutkan, akhirnya rakyat hanya jadi penonton,” sebutnya.

Harapannya, Usman mengatakan, harusnya diakhir-akhir masa jabatan ini, harus ada program terobosan atau yang memihak kepada rakyat.

“Misalnya, selesainya pembangunan rumah Dhuafa yang menjadi skala prioritas, memang kita lihat ditahun 2022 rumah Dhuafa ini menjadi skala prioritas, dan walaupun nanti bisa saja terjadi perubahan dan semacamnya, kemudian proyek-proyek lainnya, seperti proyek terbengkalai ditahun 2021 itu bisa di implementasikan,” ujarnya.

“Ini yang harusnya menjadi skala prioritas,” tambahnya.

Lanjutnya, Usman mengatakan, anehnya kenapa baru sekarang dipercepat (Tahun 2022), harusnya seperti tahun 2021 kemarin, proyek-proyek yang harus di Implementasikan lebih cepat kenapa baru bulan Agustus dilakukan, kenapa tidak lebih awal.

“Berarti inikan orientasi proyek ini lebih kepada kekuasaan, bukan berdampak kepada masyarakat,” sebutnya lagi.

Sebenarnya, kata Usman, persoalan pembangunan proyek ini lebih kepada kesepakatan 2 lembaga yaitu Eksekutif dan Legislatif.

“Kalau itu sepakat dan disahkan dan tak ada perdebatan, maka itukan akan cepat, artinya ada Cooling Down,” kata Usman.

Ia mengatakan, harapannya disini kepada Pemerintah Aceh untuk lebih transparan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan tahun 2022 kepada publik dan tidak melakukan korupsi.

“Walaupun kita ketahui banyak sekali praduga korupsi walau belum terungkap, untuk ditahun 2022 nanti agar semua terlaksana semana mestinya dan terhindar dari korupsi dan mensejahterakan masyarakat Aceh,” pungkasnya. [ftr]