DIALEKSIS.COM | Aceh - Penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, mulai menyeret sejumlah nama dari lingkaran birokrasi Aceh. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh resmi memanggil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, untuk dimintai klarifikasi terkait proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2023.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Di tengah rimbunnya pepohonan dan aliran jernih Paya Santewan Indah, Jumat pagi, 4 Juli 2025, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi berdiri terpukau. Di hadapannya, puluhan warga desa, para camat, dan sejumlah pejabat daerah tengah memamerkan produk lokal dari desa-desa binaan Kejari Bireuen. Tak sekadar pameran, kehadiran mereka menyambut satu tujuan: membangun desa bebas korupsi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., memimpin rapat evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI), Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK), dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang melibatkan seluruh Pejabat Eselon III serta Tenaga Ahli Disdik Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran daring dan luring, dan dipusatkan di ruang rapat (oproom) Dinas Pendidikan Aceh pada Jumat (4/7/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setelah sempat diberitakan mangkir, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe periode 2018-2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatra Utara.
DIALEKSIS.COM | Opini - Program pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa di Indonesia sedang digulirkan secara masif. Saat ini saja di Aceh sudah terbentuk hampir 7.000 unit koperasi merah putih tersebut yang rencananya setiap koperasi digelontor dana besar hingga Rp4 miliar.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Lhokseumawe, memberikan komentar terkait kabar dua mantan pegawai dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan Kawasan Ekonomi (KEK) Arun yang sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, sejak 10 Juni 2025 lalu.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe, yang telah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, memeriksa Komisaris dan Direktur Utama PT Pema Global Energi (PGE) terkait proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kedua kalinya mantan Gubernur Provinsi Aceh, Irwandi Yusuf, tidak memenuhi panggilan Kejari Lhokseumawe.
Berdasarkan jadwal dari Jaksa, per 02 Juli 2025 harusnya menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tim Penyidik Kejari Lhokseumawe, telah memeriksa 18 pejabat BUMN, terkait penyelikan kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Namun delapan dan mantan Gubernur, Irwandi Yusuf, belum memenuhi panggilan Jaksa.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Sampai saat ini penyelidikan kasus dugaan dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe, masih bergulir di Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Setidaknya sudah 18 pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diperiksa oleh penyidik sejak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan komitmen antikorupsi yang baru saja ditandatangani oleh Pemerintah Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 5 Mei 2025. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe periode 2018 - 2024. Penyelidikan yang telah berlangsung sejak awal Juni 2025 kini memasuki tahap pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh penting yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan kawasan tersebut.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, masih menunggu kedatangan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe periode 2018-2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi Aceh menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh Tahun Anggaran 2022-2023.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti pembayaran utang penyesuaian harga terhadap tujuh paket proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp43,9 miliar oleh Pemerintah Aceh yang tidak tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2024.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kejaksaan Negeri Lhokseumawe memeriksa dua pejabat PT Pertamina Arun Gas (PAG) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola anggaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu, 11 Juni 2025, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen melalui Jaksa Eksekutor pada Bidang Tindak Pidana Khusus resmi mengeksekusi terpidana korupsi, Zamri, S.E. bin (alm.) Muhammad Ali, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh, Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (11/6/2025) untuk menjalani sisa masa pidananya.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Program digitalisasi pendidikan digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai bagian kebijakan Merdeka Belajar era Menteri Nadiem Makarim (2019 - 2024). Tujuannya membekali satuan pendidikan dengan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran digital. Pada 2021 misalnya pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 1,3 triliun untuk pembelian 190.000 laptop (produk dalam negeri bersertifikat TKDN) bagi 12.000 sekolah.