DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (26/10/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, memimpin rapat lanjutan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Minggu (25/10/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pasca-2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata dan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Setiap kali tahun politik mendekat, perhatian publik biasanya tertuju pada kampanye, perebutan suara, dan pertarungan gagasan antaraktor politik. Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan: bagaimana anggaran pemerintah daerah bergerak di tengah siklus politik tersebut.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dilematis kondisi hari ini Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) harus menjelaskan jalan keluar dari kebuntuan anggaran. Menjelang berakhirnya September 2026, perdebatan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menyisakan pertanyaan tentang kesehatan, gaji pegawai, hibah masjid, dan pelayanan publik. Keterbatasan fiskal menuntut ketegasan memilih prioritas. Ia tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kewajiban menggantung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA-P) 2026 menghadapi ketidakpastian menjelang akhir September. Setelah sempat dipersiapkan untuk menampung kebutuhan tambahan pelayanan kesehatan, pimpinan serta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA menyatakan sepakat tidak melakukan perubahan karena ruang fiskal Pemerintah Aceh dinilai tidak memadai.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah peristiwa penting mewarnai pemberitaan di Aceh sepanjang sepekan terakhir. Mulai dari kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah, perubahan struktur partai politik, tarik-menarik pembahasan APBA Perubahan 2026, hingga penertiban tambang emas di Kabupaten Pidie.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, meminta dukungan Pemerintah Aceh terhadap sejumlah usulan prioritas pembangunan di Kabupaten Aceh Barat untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2027.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketika ancaman bencana hidrometeorologi terus membayangi Aceh, anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Anggaran harus bergerak, program harus berjalan, dan manfaatnya harus segera dirasakan masyarakat.

Hingga Jumat, 18 September 2026, realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putra daerah asal dataran tinggi Gayo, Bener Meriah, Aceh, Irwandi mengkritik kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kinerja serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 menunjukkan perlambatan. Memasuki paruh kedua September, realisasi keuangan dan fisik pemerintah provinsi ujung barat Indonesia ini masih meleset dari target yang telah ditetapkan.

DIALEKSIS.COM | Batam - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mendorong agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan setuju terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banggar DPRA) menyetujui Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi qanun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE (Dek Fadh) bersama unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, menggelar rapat koordinasi bersama, Rabu (26/8/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi salah satu penghambat utama terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah. Kepala daerah dituntut tidak hanya berpangku tangan menunggu kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mampu menggerakkan perputaran uang rakyat dan pengusaha lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penghapusan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK yang disampaikan Bupati Aceh Barat Daya mulai tahun 2027 terus menuai beragam tanggapan. 

Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, ST., M.Kes, menilai perdebatan mengenai penghapusan Pokir seharusnya tidak bergeser dari substansi utama, yakni memastikan setiap program pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Provinsi Aceh, Nasruddin Bahar menanggapi wacana Bupati Aceh Barat Daya yang akan menghapus pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK mulai tahun 2027.

‎DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (22/7).

DIALEKSIS.COM | Analisis - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukanlah isu baru. Wacana perubahan regulasi yang menjadi dasar kekhususan Aceh tersebut telah bergulir sejak bertahun-tahun lalu dan terus disuarakan oleh berbagai rezim pemerintahan Aceh. Namun hingga kini, revisi yang diharapkan mampu memperkuat kekhususan, memperjelas kewenangan daerah, serta menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh itu belum juga terwujud.