DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie Banda Aceh (Fokusgampi) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Banda Aceh yang sedang merevitalisasi kawasan Pasar Aceh Lama. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kebijakan Pemerintah Aceh kembali menuai persoalan setelah menetapkan kenaikan drastis alokasi dana hibah untuk partai politik pada tahun anggaran 2025.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sudah lama menjadi pekerjaan rumah negara. Sejak disahkan hampir dua dekade lalu sebagai turunan langsung MoU Helsinki 2005, undang-undang ini menyimpan sejumlah kelemahan. Banyak pasal multitafsir, benturan dengan aturan sektoral nasional, hingga masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) yang kian mendesak.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Profesi tukang selama ini sering dipandang sederhana, padahal perannya sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dari rumah tinggal, sekolah, masjid, hingga infrastruktur yang menopang aktivitas ekonomi, semua tidak lepas dari tangan-tangan terampil para tukang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh meminta perhatian serius dari Pemerintah Aceh dalam merealisasikan amanah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Disabilitas.

DIALEKSIS.COM | Takengon - Pemerintah Aceh secara resmi menyerahkan aset Rumah Sakit (RS) Regional senilai lebih dari Rp151 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh bersiap menggelar uji kompetensi dan evaluasi jabatan bagi sejumlah pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Agenda penting ini akan berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa, 8-9 September 2025, di Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil tracking data redaksi Dialeksis sepanjang Januari hingga 27 Agustus 2025 mencatat serangkaian capaian penting dari kinerja dinas dan lembaga pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fenomena penyebaran aliran sesat di Aceh kembali menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penyebaran Aliran Sesat di Aceh, Ancaman Senyap Masa Depan Bangsa?.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (BEM FEB USK), Afwan Aulia, menyampaikan kritik sekaligus harapan besar kepada Pemerintah Aceh terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejak tahun 2008, Aceh menikmati kucuran dana otonomi khusus (Otsus) dari pemerintah pusat sebagai kompensasi pascakonflik dan bagian dari implementasi perjanjian damai Helsinki. Namun, dua dekade lebih berjalan, masalah klasik terus berulang: serapan anggaran yang rendah dan munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyepakati Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025-2029 untuk Diqanunkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Laksamana Malahayati Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Muhammad Afif Irvandi El Tahiry mengatakan masalah kekeringan yang melanda Aceh Besar tidak bisa ditangani dengan cara biasa.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tepat 20 tahun sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, luka lama konflik Aceh belum sepenuhnya sembuh. Alih-alih menuntaskan amanat perdamaian, Pemerintah Indonesia dinilai masih abai terhadap kewajiban konstitusional yang dijanjikan dalam kesepakatan bersejarah tersebut.

DIALEKSIS.COM | Internasional - Pemerintah China memperpanjang penyelidikan anti-subsidi terhadap impor produk susu dari Uni Eropa selama enam bulan. Kementerian Perdagangan China menyatakan periode investigasi diperpanjang hingga 21 Februari 2026, dengan alasan kompleksitas kasus yang masih perlu dikaji lebih dalam.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat sosial, politik, dan pembangunan Universitas Abulyatama (Unaya), Dr. Usman Lamreung, M.Si., menilai peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam mengelola dan mendata kawasan wisata yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).