DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mendorong pembentukan Badan Pengelola Dana Otonomi Khusus Aceh (BPDOA) untuk memperbaiki tata kelola Dana Otsus Aceh ke depan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai keterbukaan informasi melalui dashboard anggaran dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengusulkan agar besaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan sebesar 2,5 persen. Usulan tersebut sedang diperjuangkan melalui proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di DPR RI.
DIALEKSIS.COM | Opini - Ada satu reality check yang semakin relevan dengan perjalanan pembangunan Aceh hari ini: kebutuhan terus naik level, sementara ruang fiskal tidak selalu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Ekonomi harus bergerak lebih cepat, kemiskinan harus ditekan, lapangan kerja diperluas, kualitas pendidikan dan kesehatan ditingkatkan, infrastruktur diperkuat, dan pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe terus menghimpun aspirasi dari pemerintah kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kekhususan Aceh dalam dialog bersama Pemerintah Kota Subulussalam, Jumat (31/7/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh itu, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi yang memungkinkan daerah membentuk badan jaminan kesehatan sendiri agar pengelolaan anggaran kesehatan lebih efisien.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dana Otonomi Khusus Aceh bukan sekadar angka dalam APBA. Ia lahir dari sejarah panjang konflik, perdamaian, dan janji negara untuk mempercepat pemulihan serta pembangunan Aceh. Karena itu, setiap rupiah dana otsus semestinya memiliki arah moral yang jelas: memperbaiki hidup rakyat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pernyataan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) yang disebut mendukung aksi sekelompok demonstran dan meminta pemerintah pusat membekukan suatu aturan, adalah informasi bohong atau hoaks.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan kajian ulang dan perubahan spesifik terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), agar regulasi tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Opini - Ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati secara politik bahwa otonomi khusus (otsus) Aceh akan diperpanjang melalui revisi UUPA, Aceh belum sepenuhnya bangkit dari banjir dan longsor akhir 2025 lalu.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kehadiran Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, di Aceh menjadi momentum penting bagi DPW PKS Aceh untuk memperkuat perjuangan terkait keberlanjutan dana otonomi khusus bagi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Kutacane - Mantan Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky, mendesak pemerintah pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah, khususnya terkait pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Desakan ini muncul menyusul belum meratanya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan lemahnya implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di sejumlah wilayah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Aceh Sosial Development sekaligus pemerhati sosial dan kebijakan publik, Nasrul Sufi, menilai bahwa persoalan utama terhadap perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh hingga 20 tahun ke depan ada pada kualitas tata kelola dan arah kebijakan yang dijalankan.
DIALEKSIS.COM | Opini - Pasca tsunami, Kinerja BRR dalam rehab-rekon, ditambah akumulasi seluruh bantuan asing pasca tsunami, berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dari 32,60 persen menjadi 26,65 persen di tahun 2007. Disusul oleh rata-rata pengurangan angka kemiskinan sekitar 5,11 persen per tahun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak benar. Gubernur mengatakan bahwa pemerintah saat ini hanya melakukan pembaruan dan perbaikan data guna meningkatkan akurasi dan kualitas layanan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Disela sela waktunya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.H. menyempatkan diri bertemu dengan Dialeksis (17/4/2026) di warung Polem Kopi. Dirinya menekankan pentingnya keseriusan semua pihak dalam mengelola dana otonomi khusus (otsus) Aceh agar benar-benar memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah. Menurutnya, ke depan Aceh membutuhkan sebuah blue print atau master plan pembangunan yang jelas, terukur, dan memiliki kekuatan legalitas sehingga dapat menjadi pedoman lintas pemerintahan, apa pun sosok gubernurnya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Aceh menegaskan komitmennya dalam mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kini memasuki fase krusial di tingkat nasional.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami, menanggapi terkait keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di tengah penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dibatasi oleh kebijakan yang belum matang.
