DIALEKSIS.COM | Opini - Ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati secara politik bahwa otonomi khusus (otsus) Aceh akan diperpanjang melalui revisi UUPA, Aceh belum sepenuhnya bangkit dari banjir dan longsor akhir 2025 lalu.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh mencuat setelah Kabupaten Aceh Barat tidak masuk dalam daftar penerima tambahan anggaran senilai Rp824 miliar untuk penanganan pascabencana 2026.
Aceh Barat hanya memperoleh penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar dari total Rp75 miliar yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota. Perbedaan angka ini memunculkan pertanyaan publik, terutama terkait dasar penentuan penerima tambahan TKD.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Di tengah dinamika yang berkembang di Aceh, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat diminta tetap fokus mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Revisi aturan ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan masa depan otonomi khusus dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Dua puluh tahun sudah rakyat Aceh memilih jalan damai. Dua puluh tahun pula mereka menunggu janji itu ditepati. Kini, momentum revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) hadir sebagai kesempatan sejarah atau justru sebagai pengkhianatan baru yang dibungkus rapi dalam bahasa hukum.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Aceh menegaskan komitmennya dalam mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kini memasuki fase krusial di tingkat nasional.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang kedatangan 31 anggota Banleg DPR-RI pada Kamis besok, 16 April 2026, Pemerintah Aceh menggelar rapat maraton membahas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Bahkan, Pemerintah Aceh memboyong sejumlah guru besar dan akademisi untuk turut serta dalam pembahasan perubahan UUPA tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), memimpin rapat konsultasi internal bersama unsur pimpinan dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (14/4/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Kagama Aceh, Nizarli M, menilai transformasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus tetap berlandaskan pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 serta diperkuat dengan pemanfaatan data terpadu nasional.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) resmi ditunda sementara. Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Selasa (31/3/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekda Aceh (Sekda) menegaskan bahwa pemanfaatan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) harus tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) memfokuskan pada kebijakan berbasis syariat, pembenahan tata kelola pemerintahan, penguatan respons kebencanaan, serta akselerasi pembangunan pendidikan.
DIALEKSIS.COM | Padang - Di tengah terus berulangnya polemik politik tentang bendera dan lambang Aceh, Doktor Muhammad Ridwansyah menegaskan satu hal penting: simbol Aceh bukan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan bagian sah dari mandat konstitusi dan arsitektur perdamaian nasional.
DIALEKSIS.COM | Opini - Dua puluh tahun lalu, negara membuat janji besar kepada Aceh. Janji itu tidak lahir dari ruang seminar atau meja birokrasi, melainkan dari puing-puing konflik bersenjata dan trauma tsunami. MoU Helsinki 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah kontrak politik antara negara dan rakyat Aceh: bahwa Aceh akan diberi kewenangan khusus, ruang mengatur diri sendiri, dan dukungan fiskal untuk bangkit.
DIALEKSIS | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh dan menghadiri pertemuan resmi bersama pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (26/11/2025).
DIALEKSIS.COM | Opini - Pada tanggal 19 November 2025 diadakan rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan undang-undang tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Ada tiga Kementerian yang hadir, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kongres Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) XIII di Jakarta menegaskan komitmen kuat mahasiswa dan pemuda Aceh untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar sejalan dengan Nota Kesepahaman (MoU) RI“GAM di Helsinki dan menjaga keberlanjutan damai Aceh.
DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini respon atas pernyataan Dr. Benny K. Harman saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pernyataan beliau sebenarnya memberikan opsi kepada Pemerintah dan DPRA atas pilihan-pilihan revisi UUPA ke depan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Komite Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Aset Linge-Alas (KP3ALA) Pusat, Rahmat Salam, menilai revisi UUPA harus menjadi momentum memperjelas kewenangan, memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak lagi berjalan di tempat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Demokrasi Aceh, Sofyan mengatakan persoalan mengenai efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) Aceh kembali memanas setelah Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengeluarkan pernyataan tajam dalam RDPU dengan menanyakan, “20 tahun sudah bikin apa?”.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh, Surya Ananta Basri, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).