Beranda / /

  • Spanduk #Tolak Revisi UUPA Bertebaran di Banda Aceh
    Aceh | 1 bulan lalu
    Spanduk #Tolak Revisi UUPA Bertebaran di Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah spanduk berisikan #Tolak Revisi UUPA berkibar di berbagai lokasi di Banda Aceh, Minggu (09/04/2023). Spanduk berukuran 4x1 Meter dari berbagai elemen sipil tersebut terlihat di sejumlah lokasi seperti Simpang BPKP Ulee Kareng, Depan Gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC) dan di kawasan Darussalam, Banda Aceh.

  • Demo Tolak Draft UUPA Versi DPRA, Elemen Mahasiswa Aceh Desak Kaji Ulang
    Aceh | 1 bulan lalu
    Demo Tolak Draft UUPA Versi DPRA, Elemen Mahasiswa Aceh Desak Kaji Ulang

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Alamp Aksi Aceh melakukan aksi ke kantor DPRA, Selasa (4/4/2023). Hal ini dilakukan untuk menolak draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh karena dinilai selama ini sangat tertutup kepada masyarakat Aceh.


  • Daftar Qanun Aceh dari 2014-2018 yang Sudah Diparipurnakan
    Data | 2 bulan lalu
    Daftar Qanun Aceh dari 2014-2018 yang Sudah Diparipurnakan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

    Qanun terdiri atas Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

  • Revisi UUPA Tersemat Harapan Rakyat Aceh
    Dialetika | 2 bulan lalu
    Revisi UUPA Tersemat Harapan Rakyat Aceh

    DIALEKSIS.COM | Usianya sudah terbilang remaja, memasuki 18 tahun. Namun upaya untuk memperbaiki Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar semakin sempurna, sampai saat ini masih menjadi PR yang belum diselesaikan rakyat Aceh.

  • UUPA Disebut Tak Perlu Direvisi, Implementasi Pasal-pasalnya Perlu Direalisasikan
    Aceh | 2 bulan lalu
    UUPA Disebut Tak Perlu Direvisi, Implementasi Pasal-pasalnya Perlu Direalisasikan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh terus bergulir, penyusunan draft revisi UUPA tersebut kini sedang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan direncanakan akan diserahkan bulan depan ke pemerintah pusat.

    Menanggapi hal itu, Mantan Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Teuku Abdul Hafil Fuddin mengatakan, saat ini UUPA tidak perlu dilakukan revisi, namun yang harus dilakukan adalah mempertegas implementasi dari setiap pasal dalam UUPA yang belum dibuat.

  • Revisi UUPA Wajib Inklusif dan Menguatkan Aceh
    Dialog | 2 bulan lalu
    Revisi UUPA Wajib Inklusif dan Menguatkan Aceh

    DIALEKSIS.COM | Dialog - Produk hukum Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sudah berjalan satu dekade lebih (17 tahun), dimana saat ini sedang berlangsung kegiatan merevisi UUPA. Mencermati fenomena itu Dialeksis.com berbincang langsung bersama Juanda Djamal inisiator sekaligus pemimpin lembaga Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) yang fokus memperjuangkan perdamaian di Aceh sehingga terwujud. Seperti apa pemikirannya, simak isi wawancaranya.



  • KPA Tolak Perubahan Pasal Bendera pada Draft Revisi UUPA
    Aceh | 2 bulan lalu
    KPA Tolak Perubahan Pasal Bendera pada Draft Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kaukus Peduli Aceh (KPA) secara tegas menolak wacana pengesahan bendera bulan bintang sebagai bendera Aceh karena tidak mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh secara menyeluruh, namun hanyalah untuk melambangkan kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan polemik baru di Aceh di tengah perdamaian. 

  • Reformasi Qanun Aceh
    Opini | 2 bulan lalu
    Reformasi Qanun Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini ditulis atas perdebatan klausul Qanun Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang ingin dirubah dalam penguatan konten norma qanun Aceh. Definisi Qanun Aceh dalam norma UUPA yang lama menjelaskan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

    Sedangkan dalam usulan norma baru Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undangan pemerintahan Aceh. Perdebatan ini tentu menarik karena kanal UUPA banyak diberikan melalui Qanun Aceh semestinya, Qanun Aceh wajib selesai dah sah di DPRA dan Pemerintah Aceh sehingga self-government Aceh yang menjadi cita-cita MoU Helsinki tercapai dengan baik.

  • Tim USK Serahkan Draft Revisi UUPA, Ini Catatan Penting Anggota DPRA
    Parlemenkita | 7 bulan lalu
    Tim USK Serahkan Draft Revisi UUPA, Ini Catatan Penting Anggota DPRA

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Naskah Akademik dan draft revisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) diserahkan Tim Universitas Syiah Kuala (USK) kepada DPRA yang diterima langsung oleh Ketua Saiful Bahri, Senin (31/10/2022) di ruang sidang paripurna.

  • Hadirnya PPHAM Dapat Menganulir UUPA
    Aceh | 7 bulan lalu
    Hadirnya PPHAM Dapat Menganulir UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang sudah dibentuk ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

  • FKUB Aceh Minta Jaga Kerukunan Umat Beragama dan Toleransi
    Aceh | 7 bulan lalu
    FKUB Aceh Minta Jaga Kerukunan Umat Beragama dan Toleransi

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh meminta agar terus menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kota Langsa dan toleransi adalah penerimaan sikap perbedaan serta perilaku antar umat beragama.

« 1 2 3 4 5 6 7 »