Minggu, 18 Mei 2025
Beranda / /

  • Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Publikasi Draft Final Revisi UUPA
    Aceh | 3 hari lalu
    Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Publikasi Draft Final Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Institute for Muslim Politics & Aceh Studies (IMPACT) mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membuka akses publik terhadap draft final Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

  • Tahap Akhir Revisi UUPA: Daftar Pasal yang Dirombak dan Tindakannya
    Parlemenkita | 4 hari lalu
    Tahap Akhir Revisi UUPA: Daftar Pasal yang Dirombak dan Tindakannya

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses panjang pembahasan bersama Pemerintah Aceh dan tim tenaga ahli telah rampung, setelah mendapat persetujuan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.

  • Seniman Aceh dalam UUPA
    Kolom | 18 hari lalu
    Seniman Aceh dalam UUPA

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam UUPA 11/2006 pada Bab XXXI, Pasal 221 tertulis “Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam”, ayat (1). 

  • Kondisi Aceh Pasca Konflik: Tantangan Pemulihan yang Belum Usai
    Aceh | 2 bulan lalu
    Kondisi Aceh Pasca Konflik: Tantangan Pemulihan yang Belum Usai

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, menyoroti kondisi Aceh pascakonflik dan bencana yang masih meninggalkan dampak mendalam bagi masyarakat. Menurutnya, dua faktor utama yang membentuk kondisi Aceh saat ini adalah konflik berkepanjangan dan bencana besar, yang keduanya telah mengganggu berbagai sendi kehidupan masyarakat.


  • Tgk Akmal Abzal: Masih Bernilainya UUPA
    Polkum | 3 bulan lalu
    Tgk Akmal Abzal: Masih Bernilainya UUPA

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana pelantikan Gubernur Aceh terpilih Mualem-Dek Fad yang dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari lusa, disambut gembira oleh berbagai pihak. Menurut Tgk Akmal Abzal, pemerhati politik Aceh, langkah ini merupakan wujud penerapan prinsip rule of law yang patut diapresiasi, mengingat tata cara pelantikan kepala daerah di Aceh memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

  • Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Aceh Dilaksanakan 10 Februari 2025
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Aceh Dilaksanakan 10 Februari 2025

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada 6 Februari 2025. 

  • Determinan Sekda Aceh?
    Opini | 3 bulan lalu
    Determinan Sekda Aceh?

    DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini akan membahas determinan (faktor penentu) Sekretaris Daerah Aceh yang diatur Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait bagaimana persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh di Pemerintahan Aceh yang akan didefinitifkan pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. 

  • DPRK Aceh Selatan: Pelantikan Kepala Daerah Se-Aceh Harus Sesuai UUPA
    Polkum | 4 bulan lalu
    DPRK Aceh Selatan: Pelantikan Kepala Daerah Se-Aceh Harus Sesuai UUPA

    DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Firauza Heldin, menegaskan bahwa pelantikan Bupati dan Walikota terpilih di Aceh Selatan harus mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), seiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan mengikuti ketentuan tersebut. 

  • Pelantikan Kepala Pemerintahan Aceh: Mengacu pada UUPA dan Qanun Pilkada
    Polkum | 4 bulan lalu
    Pelantikan Kepala Pemerintahan Aceh: Mengacu pada UUPA dan Qanun Pilkada

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Daska Azis, memberikan tanggapan terkait tahapan pelantikan hasil Pilkada serentak secara nasional. Meski pelantikan hasil Pilkada serentak nasional dijadwalkan mundur dari Februari ke pertengahan Maret 2025, pertanyaan muncul terkait pelantikan kepala pemerintahan dan kepala daerah di Aceh.

  • Pelantikan Mualem - Dek Fadh: Akad di Jakarta, Resepsi di Aceh
    Polkum | 4 bulan lalu
    Pelantikan Mualem - Dek Fadh: Akad di Jakarta, Resepsi di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - “Sebagai jalan tengah bisa saja prosesi pelantikan dilakukan di dua tempat. Di Jakarta sebagai wujud kebersamaan mendukung Pilkada serentak, dan di Aceh sebagai konsistensi menjalankan UUPA. Anggap saja akadnya di Jakarta, resepsinya di Aceh,” sebut Fauza Andriyadi, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washliyah Banda Aceh.

  • Muslim Ayub Dorong Revisi UU Pemerintahan Aceh untuk Perpanjangan Dana Otsus
    Pemerintahan | 5 bulan lalu
    Muslim Ayub Dorong Revisi UU Pemerintahan Aceh untuk Perpanjangan Dana Otsus

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Usulan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, yang dijadwalkan berakhir pada 2027.

  • Revisi UUPA Masuk Prolegnas, Pon Yaya: Terobosan Penting untuk Aceh
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    Revisi UUPA Masuk Prolegnas, Pon Yaya: Terobosan Penting untuk Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, yang akrab disapa Pon Yaya, menyampaikan apresiasi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

diskes
hardiknas