DIALEKSIS.COM | Aceh - Institute for Muslim Politics & Aceh Studies (IMPACT) mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membuka akses publik terhadap draft final Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses panjang pembahasan bersama Pemerintah Aceh dan tim tenaga ahli telah rampung, setelah mendapat persetujuan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengkritisi dua kebijakan yang dinilai berpotensi mencederai semangat kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam UUPA 11/2006 pada Bab XXXI, Pasal 221 tertulis “Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam”, ayat (1).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, di rumah dinasnya, pada Rabu (26/3/2025).
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung agenda revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh agar dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dapat diperpanjang.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Juru Bicara Muallem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menegaskan dua isu kritis sektor minyak dan gas bumi (migas) di Aceh yang belum tuntas sesuai Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) 2005.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, menyoroti kondisi Aceh pascakonflik dan bencana yang masih meninggalkan dampak mendalam bagi masyarakat. Menurutnya, dua faktor utama yang membentuk kondisi Aceh saat ini adalah konflik berkepanjangan dan bencana besar, yang keduanya telah mengganggu berbagai sendi kehidupan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana pelantikan Gubernur Aceh terpilih Mualem-Dek Fad yang dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari lusa, disambut gembira oleh berbagai pihak. Menurut Tgk Akmal Abzal, pemerhati politik Aceh, langkah ini merupakan wujud penerapan prinsip rule of law yang patut diapresiasi, mengingat tata cara pelantikan kepala daerah di Aceh memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada 6 Februari 2025.
DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini akan membahas determinan (faktor penentu) Sekretaris Daerah Aceh yang diatur Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait bagaimana persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh di Pemerintahan Aceh yang akan didefinitifkan pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Firauza Heldin, menegaskan bahwa pelantikan Bupati dan Walikota terpilih di Aceh Selatan harus mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), seiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan mengikuti ketentuan tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III DPR Aceh menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan amanah Pasal 159 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Daska Azis, memberikan tanggapan terkait tahapan pelantikan hasil Pilkada serentak secara nasional. Meski pelantikan hasil Pilkada serentak nasional dijadwalkan mundur dari Februari ke pertengahan Maret 2025, pertanyaan muncul terkait pelantikan kepala pemerintahan dan kepala daerah di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati UU Pemerintahan Aceh (UUPA) Aliyul Himan SH menegaskan keberatannya terkait isu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang kabarnya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 di Jakarta bersama dengan gubernur dan wakil gubernur daerah lain.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - “Sebagai jalan tengah bisa saja prosesi pelantikan dilakukan di dua tempat. Di Jakarta sebagai wujud kebersamaan mendukung Pilkada serentak, dan di Aceh sebagai konsistensi menjalankan UUPA. Anggap saja akadnya di Jakarta, resepsinya di Aceh,” sebut Fauza Andriyadi, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washliyah Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar, S.Sos, yang kerap disapa Ceulangiek, mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk turut mengawal jalannya pemerintahan Haji Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah TM Daud (Dek Fadh).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur Aceh bisa saja dipercepat dari jadwal nasional yang ada yaitu tanggal 7 Februari 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Usulan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, yang dijadwalkan berakhir pada 2027.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, yang akrab disapa Pon Yaya, menyampaikan apresiasi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.
