Beranda / /

  • Milad GAM Ke 47, Juanda Djamal: Momentum untuk Rekonsolidasi Politik Aceh
    Polkum | 2 bulan lalu
    Milad GAM Ke 47, Juanda Djamal: Momentum untuk Rekonsolidasi Politik Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Perdamaian Internasional Juanda Djamal mengatakan momentum Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun ini semestinya menjadi momentum untuk merekonsolidasi politik Aceh dengan menyiapkan kembali agenda-agenda politik strategis yang lebih sesuai dengan perkembangan global, regional dan nasional sehingga cita-cita mewujudkan kemakmuran, kemandirian, kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud nyata.

  • Ketua Komite I DPD Respon Keras Kementerian ESDM Lucuti  Kewemangan UUPA
    Nasional | 2 bulan lalu
    Ketua Komite I DPD Respon Keras Kementerian ESDM Lucuti Kewemangan UUPA

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fachrul Razi, Senator vokal asal Aceh yang juga ketua komite I DPD RI yang membidangi masalah hukum turut berang dengan dengan kebijakan baru Kementerian ESDM yang melucuti Kewemangan UUPA Menyangkut Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). 


  • Guna Ringankan Masyarakat, Kadin Desak Pemerintah untuk Lahirkan Regulasi Zakat Pengurang Pajak
    Aceh | 3 bulan lalu
    Guna Ringankan Masyarakat, Kadin Desak Pemerintah untuk Lahirkan Regulasi Zakat Pengurang Pajak

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lebih kurang Sudah 17 tahun diberlakukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai legalitas kekhususan Aceh sekaligus Peneguhan akan pemerintahan mandiri (self government) bagi Aceh. 


    Namun hingga kini UUPA masih sebatas cek kosong bagi rakyat Aceh. Pasalnya masih ada sejumlah aturan dalam UUPA yang seharusnya dapat dilaksanakan namun tak kunjung dapat terealisasi ekses belum adanya aturan turunan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pasal pasal dalam UUPA. Padahal aturan turunan tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan rakyat Aceh.

  • Kewenangan Pengelolaan Hutan Aceh Tinggal Nama
    Opini | 5 bulan lalu
    Kewenangan Pengelolaan Hutan Aceh Tinggal Nama

    DIALEKSIS.COM | Opini - MoU Helsinki adalah sebuah peristiwa sosial politik, yang mengawali babak baru hubungan Aceh dan Indonesia. Dalam perundingan tersebut, kedua belah sepakat untuk duduk bersama, membicarakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang telah merenggut nyawa ribuan manusia. 

  • APDESI Aceh Dorong DPD RI Perjuangkan Jabatan Keuchik Mengikuti Aturan Nasional
    Aceh | 5 bulan lalu
    APDESI Aceh Dorong DPD RI Perjuangkan Jabatan Keuchik Mengikuti Aturan Nasional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh (APDESI) Provinsi Aceh, Muksalmina, bersama APDESI Kabupaten Aceh Utara menggelar pertemuan Audiensi dengan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, yang berlangsung di ruang rapat Kutai DPD RI Gedung Nusantara V, Kamis (7/9 2023).

  • Yusril Ihza Mahendra: Tidak Semua Hasil Kesepakatan Helsinki Dituangkan dalam UUPA
    Aceh | 6 bulan lalu
    Yusril Ihza Mahendra: Tidak Semua Hasil Kesepakatan Helsinki Dituangkan dalam UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) masih banyak kekurangan. 

    "Itu banyak kekurangan di dalam pasalnya, tidak seluruh hasil kesepakatan Helsinki itu dapat tertuang dalam UUPA sekarang," kata Yusril dalam diskusi di Kota Banda Aceh, Jumat (11/8/2023).

  • Pemerintah Aceh Belum Optimal Gunakan UUPA dalam Pengelolaan Hutan
    Aceh | 7 bulan lalu
    Pemerintah Aceh Belum Optimal Gunakan UUPA dalam Pengelolaan Hutan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam pengelolaan hutan, Pemerintah Aceh belum menggunakan secara maksimal Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Saat ini, Pemerintah Aceh masih menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga kewenangan pengelolaan sumber daya alam tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

  • Forum ACSTF, Pemerintah Pusat dan Aceh Diminta Perkuat dan Pemahaman UUPA
    Aceh | 8 bulan lalu
    Forum ACSTF, Pemerintah Pusat dan Aceh Diminta Perkuat dan Pemahaman UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Aceh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh diminta untuk memperkuat dan menyamakan pemahaman serta menginternalisasikan komitmen mereka terhadap implementasi perjanjian politik yang ditandatangani antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. 



  • Spanduk #Tolak Revisi UUPA Bertebaran di Banda Aceh
    Aceh | 10 bulan lalu
    Spanduk #Tolak Revisi UUPA Bertebaran di Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah spanduk berisikan #Tolak Revisi UUPA berkibar di berbagai lokasi di Banda Aceh, Minggu (09/04/2023). Spanduk berukuran 4x1 Meter dari berbagai elemen sipil tersebut terlihat di sejumlah lokasi seperti Simpang BPKP Ulee Kareng, Depan Gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC) dan di kawasan Darussalam, Banda Aceh.

  • Demo Tolak Draft UUPA Versi DPRA, Elemen Mahasiswa Aceh Desak Kaji Ulang
    Aceh | 10 bulan lalu
    Demo Tolak Draft UUPA Versi DPRA, Elemen Mahasiswa Aceh Desak Kaji Ulang

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Alamp Aksi Aceh melakukan aksi ke kantor DPRA, Selasa (4/4/2023). Hal ini dilakukan untuk menolak draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh karena dinilai selama ini sangat tertutup kepada masyarakat Aceh.


  • Daftar Qanun Aceh dari 2014-2018 yang Sudah Diparipurnakan
    Data | 10 bulan lalu
    Daftar Qanun Aceh dari 2014-2018 yang Sudah Diparipurnakan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

    Qanun terdiri atas Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

  • Revisi UUPA Tersemat Harapan Rakyat Aceh
    Dialetika | 10 bulan lalu
    Revisi UUPA Tersemat Harapan Rakyat Aceh

    DIALEKSIS.COM | Usianya sudah terbilang remaja, memasuki 18 tahun. Namun upaya untuk memperbaiki Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar semakin sempurna, sampai saat ini masih menjadi PR yang belum diselesaikan rakyat Aceh.

  • UUPA Disebut Tak Perlu Direvisi, Implementasi Pasal-pasalnya Perlu Direalisasikan
    Aceh | 10 bulan lalu
    UUPA Disebut Tak Perlu Direvisi, Implementasi Pasal-pasalnya Perlu Direalisasikan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh terus bergulir, penyusunan draft revisi UUPA tersebut kini sedang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan direncanakan akan diserahkan bulan depan ke pemerintah pusat.

    Menanggapi hal itu, Mantan Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Teuku Abdul Hafil Fuddin mengatakan, saat ini UUPA tidak perlu dilakukan revisi, namun yang harus dilakukan adalah mempertegas implementasi dari setiap pasal dalam UUPA yang belum dibuat.

« 1 2 3 4 5 6 7 »