DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe segera membenahi pola penanganan pengungsi Rohingya, yang saat ini masih ditempatkan di Eks Gedung Imigrasi, Kota Lhokseumawe.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda Aceh Utara, Pemda Aceh Timur, dan Pemda Lhokseumawe) untuk memprioritaskan penampungan sementara bagi 110 orang Pengungsi Rohingya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2022 pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi. Penyerahan ALI 2022 dilakukan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerimaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menurun drastis pada tahun 2023 mendatang karena hanya tersisa 1 persen dari dana alokasi umum (DAU) Nasional dari sebelumnya 2 persen.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tangga 27 September 2022.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Perpres Otorita IKN). Penandatanganan itu membuat instansi yang dikepalai Bambang Susantono resmi didirikan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo mencantumkan strategi menjaga kedaulatan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Terbitnya tiga Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Teluk Tomini di Sulawesi, diyakini membawa dampak signifikan pada geliat investasi sektor kelautan dan perikanan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab rencana zonasi memiliki fungsi sangat penting dalam hal pemberian prasyarat perizinan berusaha di ruang laut yang memiliki risiko tinggi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Pemerintah Aceh serius menyikapi kedatangan pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh sejak Minggu, 26 Desember 2021 lalu.

Seperti diketahui, kapal yang memuat sedikitnya 120 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan hingga anak-anak itu terpantau sejak Minggu di perairan Bireuen. Mereka telah mengarungi lautan selama berbulan-bulan, sehingga butuh pertolongan untuk bertahan hidup.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Kemensos). Salah satu poin dalam perpres itu adalah penambahan posisi wakil menteri sosial.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memastikan ibu kota negara akan tetap berada di Jakarta hingga Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan dan proses pemindahan status dimulai.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Yayasan Geutanyoe selenggarakan Workshop Evaluasi kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar Negeri.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengajak masyarakat membiasakan menghapal Nomor Induk Kependudukan atau NIK. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres nomor 94 tahun 2021 itu sebagai pengganti Perpres nomor 53 tahun 2010 yang mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS.