Pemerintah tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan sebagai langkah strategis menekan angka susut dan sisa pangan nasional atau food loss and waste (FLW). [Foto: Instagram @dlh_jabar]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan sebagai langkah strategis menekan angka susut dan sisa pangan nasional atau food loss and waste (FLW).
Proses penyusunan aturan ini melibatkan Panitia Antar Kementerian (PAK) yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung hukum untuk memastikan pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbuang sia-sia.
Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, menyatakan bahwa persoalan FLW masih menjadi tantangan serius dalam sistem pangan Indonesia. Menurutnya, tingginya angka kehilangan dan pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan lingkungan.
Melalui Perpres ini, pemerintah akan mengatur secara lebih terstruktur upaya pencegahan, penanganan, hingga pemanfaatan kembali sisa pangan. Kebijakan tersebut juga dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Selain itu, regulasi ini diharapkan mendorong keterlibatan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mengurangi pemborosan pangan. Edukasi publik serta penguatan sistem logistik dan distribusi pangan menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan tersebut.
Pemerintah menilai, tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif, potensi kerugian akibat FLW akan terus meningkat dan menghambat upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. [in]
Sebelumnya
