Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / /

  • Yulindawati Kritik Jubir Aceh: Rakyat Butuh Kepastian JKA, Bukan Sekadar Negosiasi
    Aceh | 3 hari lalu
    Yulindawati Kritik Jubir Aceh: Rakyat Butuh Kepastian JKA, Bukan Sekadar Negosiasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh terkait polemik Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat bukan sekadar soal komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa, melainkan kepastian jaminan kesehatan bagi rakyat kecil.




  • Bupati Nagan Raya Jelaskan Raqan PSU Perumahan, Tegaskan Kepastian Hukum dan Kepentingan Rakyat
    Aceh | 25 hari lalu
    Bupati Nagan Raya Jelaskan Raqan PSU Perumahan, Tegaskan Kepastian Hukum dan Kepentingan Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., menyampaikan jawaban dan penjelasan atas laporan panitia khusus (pansus) serta pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Nagan Raya terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

  • KKI dan Kolegium Diperkuat MK, Kemenkes Sebut Kepastian Hukum Kian Tegas
    Polkum | 3 bulan lalu
    KKI dan Kolegium Diperkuat MK, Kemenkes Sebut Kepastian Hukum Kian Tegas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan sebagai penegasan penting atas desain tata kelola profesi kesehatan yang berbasis konstitusi.

  • Instruksi Bupati Abdya soal Sengketa PT CA Dinilai Krusial bagi Kepastian Hukum
    Aceh | 3 bulan lalu
    Instruksi Bupati Abdya soal Sengketa PT CA Dinilai Krusial bagi Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Sengketa lahan antara masyarakat dan PT Cemerlang Abadi (PT CA) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan. Instruksi Bupati Abdya, Safaruddin, kepada Kepala Dinas Pertanahan untuk segera menuntaskan konflik tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pertanahan di daerah.

  • Ahli Hukum Soroti Polemik Tanah Milik TA Khalid, Negara Diminta Tegakkan Kepastian Hukum
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Ahli Hukum Soroti Polemik Tanah Milik TA Khalid, Negara Diminta Tegakkan Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Polemik dugaan penjualan tanah milik TA Khalid yang menyeret nama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menyita perhatian publik. Laporan yang diajukan pengusaha Sofian M Diah ke kepolisian setempat tidak hanya memunculkan perdebatan antarindividu, tetapi juga membuka diskursus yang lebih luas tentang kepastian hukum, tata kelola agraria, serta integritas penegakan hukum.

  • Investasi KKPR Tembus Rp357,17 Triliun, Menteri ATR/BPN: Tata Ruang Kunci Kepastian Bisnis
    Ekonomi | 6 bulan lalu
    Investasi KKPR Tembus Rp357,17 Triliun, Menteri ATR/BPN: Tata Ruang Kunci Kepastian Bisnis

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mencatat capaian signifikan tata ruang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nilai investasi dari persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pusat mencapai Rp357,17 triliun pada Oktober 2024-Oktober 2025.

  • Blang Padang: Perebutan Identitas dan Kepastian Hukum di Jantung Kota Banda Aceh
    Analisis | 10 bulan lalu
    Blang Padang: Perebutan Identitas dan Kepastian Hukum di Jantung Kota Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Analisis - Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi kebutuhan penting bagi kota modern. Bukan hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga ruang bersama yang mencerminkan nilai sosial, budaya, dan sejarah suatu wilayah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan RTH secara adil dan berkelanjutan.

  • Janji Konservasi Gajah di Aceh, WALHI Desak Kepastian Lahan dari Prabowo
    Aceh | 1 tahun lalu
    Janji Konservasi Gajah di Aceh, WALHI Desak Kepastian Lahan dari Prabowo

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai langkah Presiden Prabowo yang akan mengalokasikan lahan seluas 20 ribu hekar untuk konservasi gajah di Aceh, dapat memperkuat upaya pelestarian 4 satwa kunci yang semakin terancam akibat degradasi hutan di Serambi Mekkah.

  • Kepastian Hukum Jadi Keniscayaan Dongrak Kinerja Industri Petrokimia
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Kepastian Hukum Jadi Keniscayaan Dongrak Kinerja Industri Petrokimia

    DIALEKSIS,COM | Jakarta - Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting yang dapat memacu kinerja industri manufaktur di Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian konsisten untuk turut menciptakan iklim usaha yang kondusif di tanah air sehingga produktivitas sektor industri manufaktur tetap berjalan baik.

  • Menyongsong Ramadan 2024: Memburu Tanda Awal dari Berbagai Sumber
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    Menyongsong Ramadan 2024: Memburu Tanda Awal dari Berbagai Sumber

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Bulan Ramadan, sebagai bulan suci bagi umat Islam, memancarkan kecerahan dan berkah yang dinantikan dengan penuh kekhusyukan. Saat tiba, bulan Ramadan mengisyaratkan pelaksanaan ibadah puasa wajib bagi umat Muslim di seluruh dunia.


  • BMKG Merilis Informasi Awal Ramadan 1445 H dan Jadwal Sidang Isbat 2024
    Berita | 2 tahun lalu
    BMKG Merilis Informasi Awal Ramadan 1445 H dan Jadwal Sidang Isbat 2024

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan informasi terkait prakiraan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah, yang menjadi penentu awal puasa tahun 2024. Menurut laporan BMKG, hasil analisis menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan dalam penentuan awal Ramadan 2024.

  • 60 Nadzir di Pidie Jaya Terima Sertipikat Tanah Wakaf
    Aceh | 2 tahun lalu
    60 Nadzir di Pidie Jaya Terima Sertipikat Tanah Wakaf

    DIALEKSIS.COM | Meureudu - Kabupaten Pidie Jaya mencatatkan prestasi dalam pemberian kepastian hukum terhadap tanah wakaf melalui program sertipikat tanah wakaf yang diselenggarakan oleh Pemkab Pidie Jaya, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agama setempat.

« 1 2 »