Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Satu Tahun Bencana Aceh, MaTA Pertanyakan Kepastian Jangka Waktu Rehabilitasi
    Aceh | 1 hari lalu
    Satu Tahun Bencana Aceh, MaTA Pertanyakan Kepastian Jangka Waktu Rehabilitasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. 

  • Zulkifli Dorong Kepastian Hukum Investasi, Ini Peluang Besar Sabang Jadi Hub Internasional
    Aceh | 11 hari lalu
    Zulkifli Dorong Kepastian Hukum Investasi, Ini Peluang Besar Sabang Jadi Hub Internasional

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyoroti pentingnya kepastian hukum untuk menarik investor dan mengoptimalkan potensi Sabang sebagai pusat perdagangan maritim internasional.

  • Hendra Fadli: Sengketa PT CA Jangan Terus Menunda Kepastian TORA
    Aceh | 12 hari lalu
    Hendra Fadli: Sengketa PT CA Jangan Terus Menunda Kepastian TORA

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerhati masalah hukum Hendra Fadli meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperjelas status lahan yang direncanakan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di tengah sengketa dengan PT Cemerlang Abadi (CA).



  • Wabup Aceh Besar: Kepastian Hukum Penting untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat
    Polkum | 1 bulan lalu
    Wabup Aceh Besar: Kepastian Hukum Penting untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mempercepat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas wilayah serta sumber daya yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.

  • Zona Industri Bakal Ditata, Kemenperin Dorong Kepastian Hukum dan Investasi
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Zona Industri Bakal Ditata, Kemenperin Dorong Kepastian Hukum dan Investasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat penataan zona industri di berbagai daerah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.

  • Jubir Pemerintah Aceh: Status Hukum Bendera Bulan Bintang Masih Menunggu Kepastian Pemerintah Pusat
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Jubir Pemerintah Aceh: Status Hukum Bendera Bulan Bintang Masih Menunggu Kepastian Pemerintah Pusat

    ‎DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan status hukum penggunaan bendera Bulan Bintang hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Nurlis dalam program Dialog Prime Nusantara TV yang dikutip Dialeksis, Senin, 17 Agustus 2026.

  • Ketahanan Energi Nasional Diperkuat, ATR/BPN Siapkan Lahan hingga Kepastian Hukum
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Ketahanan Energi Nasional Diperkuat, ATR/BPN Siapkan Lahan hingga Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan empat instrumen pertanahan dan tata ruang untuk mendukung Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional.

  • KIP Aceh Gandeng Kejati Perkuat Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemilu
    Polkum | 4 bulan lalu
    KIP Aceh Gandeng Kejati Perkuat Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Aula Kantor Kejati Aceh pada Rabu, 8 Juli 2026, sebagai langkah memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

  • Jawab Keluhan Permenkum Pendaftaran Merek, Menkum Supratman Tegaskan Demi Kepastian Hukum
    Polkum | 5 bulan lalu
    Jawab Keluhan Permenkum Pendaftaran Merek, Menkum Supratman Tegaskan Demi Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Program inisiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bertajuk "Pasti Ada Solusi" kembali digelar untuk kedua kalinya, Jumat (12/6/2026). 

  • Aparat Keamanan, Investasi, dan Jalan Pembangunan yang Berkeadilan
    Opini | 5 bulan lalu
    Aparat Keamanan, Investasi, dan Jalan Pembangunan yang Berkeadilan

    DIALEKSIS.COM | Opini - Investasi pada dasarnya bukan hanya urusan modal, mesin, pabrik, tambang, perkebunan, pelabuhan, atau kawasan industri. Investasi adalah soal kepercayaan. Seorang investor tidak hanya menghitung potensi keuntungan, ketersediaan lahan, tenaga kerja, bahan baku, dan akses pasar. Ia juga menghitung risiko: apakah hukum berjalan, apakah keamanan terjaga, apakah konflik sosial bisa dimitigasi, apakah pemerintah hadir, dan apakah masyarakat sekitar merasa dilibatkan dan punya rasa memiliki.

  • Yulindawati Kritik Jubir Aceh: Rakyat Butuh Kepastian JKA, Bukan Sekadar Negosiasi
    Aceh | 6 bulan lalu
    Yulindawati Kritik Jubir Aceh: Rakyat Butuh Kepastian JKA, Bukan Sekadar Negosiasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh terkait polemik Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat bukan sekadar soal komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa, melainkan kepastian jaminan kesehatan bagi rakyat kecil.




  • Surat Edaran Mendikdasmen 2026 Beri Kepastian bagi Guru Non-ASN
    Pemerintahan | 6 bulan lalu
    Surat Edaran Mendikdasmen 2026 Beri Kepastian bagi Guru Non-ASN

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 menjadi angin segar bagi ratusan ribu guru non-ASN di sekolah negeri. 

  • Bupati Nagan Raya Jelaskan Raqan PSU Perumahan, Tegaskan Kepastian Hukum dan Kepentingan Rakyat
    Aceh | 6 bulan lalu
    Bupati Nagan Raya Jelaskan Raqan PSU Perumahan, Tegaskan Kepastian Hukum dan Kepentingan Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., menyampaikan jawaban dan penjelasan atas laporan panitia khusus (pansus) serta pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Nagan Raya terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

  • Tiga Bulan Pascabencana, Penyintas di Aceh Tamiang Masih Menunggu Kepastian Rehab Rekon
    Aceh | 8 bulan lalu
    Tiga Bulan Pascabencana, Penyintas di Aceh Tamiang Masih Menunggu Kepastian Rehab Rekon

    DIALEKSIS.COM | Karang Baru - Tiga bulan setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang, nasib para penyintas belum sepenuhnya pulih. Sejumlah warga masih bertahan di pengungsian darurat, menunggu kejelasan status rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) rumah mereka yang rusak.

  • KKI dan Kolegium Diperkuat MK, Kemenkes Sebut Kepastian Hukum Kian Tegas
    Polkum | 9 bulan lalu
    KKI dan Kolegium Diperkuat MK, Kemenkes Sebut Kepastian Hukum Kian Tegas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan sebagai penegasan penting atas desain tata kelola profesi kesehatan yang berbasis konstitusi.

  • Instruksi Bupati Abdya soal Sengketa PT CA Dinilai Krusial bagi Kepastian Hukum
    Aceh | 9 bulan lalu
    Instruksi Bupati Abdya soal Sengketa PT CA Dinilai Krusial bagi Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Sengketa lahan antara masyarakat dan PT Cemerlang Abadi (PT CA) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan. Instruksi Bupati Abdya, Safaruddin, kepada Kepala Dinas Pertanahan untuk segera menuntaskan konflik tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pertanahan di daerah.

  • Ahli Hukum Soroti Polemik Tanah Milik TA Khalid, Negara Diminta Tegakkan Kepastian Hukum
    Pemerintahan | 9 bulan lalu
    Ahli Hukum Soroti Polemik Tanah Milik TA Khalid, Negara Diminta Tegakkan Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Polemik dugaan penjualan tanah milik TA Khalid yang menyeret nama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menyita perhatian publik. Laporan yang diajukan pengusaha Sofian M Diah ke kepolisian setempat tidak hanya memunculkan perdebatan antarindividu, tetapi juga membuka diskursus yang lebih luas tentang kepastian hukum, tata kelola agraria, serta integritas penegakan hukum.

  • Investasi KKPR Tembus Rp357,17 Triliun, Menteri ATR/BPN: Tata Ruang Kunci Kepastian Bisnis
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    Investasi KKPR Tembus Rp357,17 Triliun, Menteri ATR/BPN: Tata Ruang Kunci Kepastian Bisnis

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mencatat capaian signifikan tata ruang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nilai investasi dari persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pusat mencapai Rp357,17 triliun pada Oktober 2024-Oktober 2025.

  • Kemenkum Catat Kinerja Meningkat, Layanan Digital Dorong Kepastian Hukum
    Nasional | 1 tahun lalu
    Kemenkum Catat Kinerja Meningkat, Layanan Digital Dorong Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat capaian kinerja signifikan selama 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan transformasi digital menjadi kunci peningkatan layanan.

  • Blang Padang: Perebutan Identitas dan Kepastian Hukum di Jantung Kota Banda Aceh
    Analisis | 1 tahun lalu
    Blang Padang: Perebutan Identitas dan Kepastian Hukum di Jantung Kota Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Analisis - Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi kebutuhan penting bagi kota modern. Bukan hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga ruang bersama yang mencerminkan nilai sosial, budaya, dan sejarah suatu wilayah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan RTH secara adil dan berkelanjutan.

  • « 1 2 »