Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh terkait polemik Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat bukan sekadar soal komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa, melainkan kepastian jaminan kesehatan bagi rakyat kecil.
Yulindawati menilai kritik dan penolakan publik terhadap Pergub JKA lahir dari keresahan nyata masyarakat mengenai akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga miskin dan kelompok rentan yang selama ini bergantung pada program JKA.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan negosiasi politik dengan mahasiswa, tetapi solusi konkret. Rakyat yang sakit ingin tahu siapa yang menjamin biaya berobat mereka setelah dikeluarkan dari JKA,” kata Yulindawati dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Ia juga membantah narasi yang disampaikan Jubir Pemerintah Aceh yang menyebut aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk penolakan dialog. Menurutnya, aksi turun ke jalan justru merupakan bagian dari komunikasi demokrasi ketika masyarakat menilai jalur formal tidak lagi efektif.
“Ruang dialog tidak boleh hanya menjadi argumentasi politik birokrasi. Dialog seharusnya tidak sekadar mendengar penjelasan pemerintah, tetapi juga membuka ruang perubahan substansi kebijakan berdasarkan aspirasi publik,” ujarnya.
Yulindawati bahkan menantang dilakukan debat publik secara terbuka terkait substansi Pergub JKA dan pernyataan Jubir Pemerintah Aceh.
“Debat publik point by point terhadap pernyataan Jubir Nurlis soal Pergub JKA,” tantangnya.
Ia menilai klaim pemerintah bahwa Pergub JKA dibuat agar lebih tepat sasaran juga perlu dipertanyakan. Menurutnya, persoalan validitas data masyarakat masih menjadi masalah serius yang berpotensi menimbulkan “exclusion error”, yakni masyarakat miskin justru tidak mendapatkan layanan kesehatan akibat kesalahan pendataan.
“Ini terjadi di tengah masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya ditanggung JKA kini kebingungan soal status pembiayaan pengobatan mereka,” katanya.
Selain itu, Yulindawati turut mengkritik pendekatan efisiensi anggaran yang digunakan pemerintah dalam menjelaskan kebijakan tersebut. Menurutnya, sektor kesehatan publik tidak bisa hanya dipandang dari sisi penghematan fiskal semata.
“Pembatasan akses kesehatan justru bisa meningkatkan angka sakit, menurunkan produktivitas masyarakat, hingga memperbesar beban sosial di masa depan,” ujarnya.
Linda sapaan akrab Yulindawati juga mempertanyakan kesiapan pemerintah membuka data evaluasi serta simulasi dampak Pergub JKA secara transparan kepada publik. Ia meminta pemerintah menjelaskan mekanisme perlindungan bagi masyarakat miskin agar tidak tercecer akibat perubahan sistem, termasuk langkah koreksi terhadap data warga yang salah desil.
“Kebijakan publik tidak hanya harus kuat secara birokrasi, tetapi juga harus diterima dan memberi rasa aman bagi masyarakat. Dalam urusan kesehatan, rakyat tidak mencari efisiensi anggaran, melainkan kepastian bahwa negara tetap hadir ketika mereka sakit,” pungkasnya.
Sebelumnya
