Jum`at, 22 Agustus 2025
Beranda / /

  • Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Tersebar di Berbagai Kementerian
    Nasional | 12 hari lalu
    Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Tersebar di Berbagai Kementerian

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa alokasi anggaran program Sekolah Rakyat untuk tahun anggaran 2025 jumlahnya mencapai Rp7 triliun. Anggaran ini tidak hanya ada di Kementerian Sosial, tetapi juga tersebar di kementerian lainnya.

  • Raih Penghargaan KLA Predikat Nindya, Bupati TRK: Kado Istimewa HUT ke-23 Nagan Raya
    Pemerintahan | 13 hari lalu
    Raih Penghargaan KLA Predikat Nindya, Bupati TRK: Kado Istimewa HUT ke-23 Nagan Raya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 dengan predikat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

  • Bupati Al-Farlaky Laporkan 796 Sumur Minyak Tradisional ke Kementerian ESDM
    Nasional | 24 hari lalu
    Bupati Al-Farlaky Laporkan 796 Sumur Minyak Tradisional ke Kementerian ESDM

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si menghadiri rapat penting bersama Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Gedung ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

  • Dugaan Korupsi, Penyidik Kejari Lhokseumawe Tahan 2 Pejabat Kementerian PUPR
    Polkum | 24 hari lalu
    Dugaan Korupsi, Penyidik Kejari Lhokseumawe Tahan 2 Pejabat Kementerian PUPR

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menahan dua tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Susun Politeknik Negeri Lhokseumawe yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 - 2022.

  • Pemerintah Kaji Kebijakan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai 2026
    Nasional | 1 bulan lalu
    Pemerintah Kaji Kebijakan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah menyusun kebijakan baru untuk menetapkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram menjadi satu harga secara nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat mulai diberlakukan pada tahun 2026 untuk menciptakan distribusi LPG subsidi yang lebih merata dan tepat sasaran.

  • Ahmad Muzani: Jangan Bebani Presiden dengan Masalah Teknis Kementerian
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Ahmad Muzani: Jangan Bebani Presiden dengan Masalah Teknis Kementerian

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih agar tidak menyerahkan semua persoalan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, sejumlah masalah yang muncul belakangan ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian tanpa harus melibatkan kepala negara secara langsung.

  • Tim Kementerian Desa  Verifikasi Lam Bheu Gampong Digital Aceh Besar
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Tim Kementerian Desa Verifikasi Lam Bheu Gampong Digital Aceh Besar

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Dalam rangka verifikasi dan penilaian langsung gampong digital, Tim Kementerian Desa Republik Indonesia hadir secara langsung di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, yang masuk dalam nominasi 15 besar secara Nasional, Lam Bheu, Selasa (24/6/2025).

  • Soal Nota Diplomatik Dubes Saudi, Kemenag: Dinamika yang sudah Diselesaikan bersama Kementerian Haji
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Soal Nota Diplomatik Dubes Saudi, Kemenag: Dinamika yang sudah Diselesaikan bersama Kementerian Haji

    DIALEKSIS.COM | Madinah - Beredar di media, nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait catatan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa itu terkait dinamika penyelenggaraan ibadah haji yang sudah terselesaikan dan disampaikan penjelasannya kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

  • Pemerintah Perketat Pengawasan Lima Perusahaan Tambang di Raja Ampat
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Pemerintah Perketat Pengawasan Lima Perusahaan Tambang di Raja Ampat

    DIALEKSIS.COM | Sorong - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk aspek perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.

  • Libur Idul Adha dan Sekolah, 33 Ruas Tol Berlakukan Diskon Tarif 20%
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Libur Idul Adha dan Sekolah, 33 Ruas Tol Berlakukan Diskon Tarif 20%

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sehubungan dengan program pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II Tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengimbau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk berkontribusi melalui pemberian potongan tarif tol sebesar 20% selama masa libur Hari Raya Idul Adha dan liburan sekolah.

  • Lindungi UMKM dari Jerat Hukum, Kementerian UMKM Gandeng KAI
    Polkum | 2 bulan lalu
    Lindungi UMKM dari Jerat Hukum, Kementerian UMKM Gandeng KAI

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menggandeng Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada para pelaku UMKM. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, pada Kamis (5/6/2025) kemarin.

  • Krisis di Balik Kebijakan Kesehatan, Suara dari Kampus Kedokteran
    Dialetika | 3 bulan lalu
    Krisis di Balik Kebijakan Kesehatan, Suara dari Kampus Kedokteran

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang protes dari kalangan akademisi kedokteran Indonesia menggema di berbagai perguruan tinggi. Puluhan guru besar, dosen, dan civitas akademika Fakultas Kedokteran (FK) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang dinilai mengancam kualitas pendidikan kedokteran, otonomi institusi akademik, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

sekwan - polia
bpka