DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kalimat itu pendek, tapi dampaknya panjang. “Survival mode.” Dua kata yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggambarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seketika menjalar ke ruang publik mengundang tanya, memicu tafsir, sekaligus menyingkap kegelisahan yang selama ini seperti disimpan rapat.

DIALEKSIS.COM | Opini - Di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan keterbatasan fiskal daerah, Provinsi Aceh menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan program pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program jaminan kesehatan, subsidi BPJS, pelayanan rumah sakit, hingga penguatan fasilitas kesehatan primer membutuhkan anggaran yang tidak kecil setiap tahunnya. Di sisi lain, Aceh sesungguhnya memiliki satu instrumen ekonomi Islam yang sangat kuat namun belum dimanfaatkan secara optimal: wakaf, (wakaf produktif dan wakaf uang).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) I menggelar Rapat Kerja (Raker) di Banda Aceh sebagai tuan rumah, dengan mengusung tema Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat. Kegiatan strategis ini dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 22 April 2026.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Wali Kota Sayuti Abubakar bergerak cepat merespons tekanan fiskal daerah dengan menemui Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ihsan Dirgahayu, guna memperjuangkan kepastian pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

DIALEKSIS.COM | Kolom - Pemerintah Aceh tidak sembarangan dalam menetapkan dan menyesuaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 (APBA 2026), khususnya untuk penanganan pascabencana hidrometeorologi.

DIALEKSIS.COM | Opini - Data terbaru distribusi masyarakat Aceh berdasarkan desil (DTSEN Januari 2026) tidak semestinya dibaca semata sebagai potret kelemahan ekonomi daerah. Sebaliknya, data ini justru menegaskan urgensi dan relevansi arah kebijakan fiskal Pemerintah Aceh yang secara sadar menempatkan fakir dan miskin sebagai prioritas utama pembangunan.

DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Informasi yang diterima redaksi Dialeksis mengungkapkan beban utang Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam mencapai Rp258 miliar untuk akumulasi tahun anggaran 2022-2024. Pada 2025 muncul tambahan utang baru senilai sekitar Rp109 miliar, sehingga jika dijumlah total kewajiban mencapai Rp367 miliar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menjelaskan bahwa pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh dilakukan secara teknokratis dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kapasitas fiskal daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyerahkan secara resmi Rancangan Qanun (Raqan) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 kepada pihak legislatif, Senin (10/11/2025) dalam sidang paripurna DPRK di gedung dewan setempat.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kondisi fiskal Aceh yang terus melemah menjadi peringatan serius bagi para pembuat kebijakan. Nurchalis, S.P., M.Si anggota Komisi III DPRA sekaligus Ketua Fraksi NasDem menegaskan, peningkatan pendapatan daerah bukan sekadar opsi teknis, melainkan prasyarat mutlak agar percepatan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan tidak mengalami hambatan lebih jauh.

DIALEKSIS.COM | Opini - Baru-baru ini Gubernur Aceh. H. Muzakir Manaf (Mualem) menjadi sorotan media nasional dan lokal usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Tahun 2025 (PKS OP4D) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Opini - Gelombang unjuk rasa di Pati, Cirebon, Bone, dan Singkawang bukanlah fenomena sporadis yang bisa direduksi menjadi sekadar “ketidakpuasan warga terhadap kebijakan daerah.” Di balik spanduk dan pekik massa, tersambung benang merah yang jarang dibicarakan: desain hubungan keuangan pusat - daerah yang secara sistematis mendorong pemerintah daerah memeras sumber pendapatan lokal demi memenuhi target fiskal.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Membiarkan utang menumpuk, sementara kita mampu melunasinya, apakah itu prinsip yang bijak? Bukankah selagi mampu menyelesaikan utang, melunasinya adalah suatu kewajiban. Kita mampu namun tidak melunasinya bukankah itu zalim?

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jose Rizal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), menilai kebijakan fiskal pemerintah yang memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan mengejar pendapatan pajak sebagai langkah kurang tepat. Menurutnya, strategi ini berisiko memperparah perlambatan ekonomi nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali menunjukkan kinerja positif di tingkat Provinsi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) untuk mengoptimalkan kontribusi fiskal daerah. Pertemuan ini menyoroti potensi pendapatan Aceh yang belum tergarap maksimal, terutama dari rantai pasok CPO ke luar provinsi serta kebutuhan hilirisasi produk turunan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bea Cukai Banda Aceh memberikan fasilitas di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Universitas Syiah Kuala (USK) yang membutuhkan berbagai barang, alat laboratorium, bahan kimia, peralatan teknologi, serta komponen lain yang digunakan dalam kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, Presiden menginstruksikan agar seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan rasionalisasi anggaran. Namun, menurut Ketua Fraksi Partai NasDem, Nurchalis, S.P, M.Si, kebijakan tersebut berdampak signifikan pada operasional lembaga, terutama di daerah-daerah yang telah merasakan beban fiskal berat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Plt Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.