Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, saat melakukan Silaturahmi dan Audiensi dengan Menteri Dalam Negeri RI, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pemulihan & Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, beserta jajaran, di Kantor Kemendagri RI, Jakarta, Kamis (21/5/2026). [Foto: BPPA/Humas Aceh]
DIALEKSIS.COM | Jakarta -Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan serangkaian agenda silaturrahmi dan koordinasi strategis dengan pejabat Pemerintah Pusat di Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna memperkuat sinergi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta percepatan pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana di Aceh.
Pada agenda pertama, pukul 11.00 WIB, Wakil Gubernur Aceh melakukan silaturrahmi dengan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang juga Selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pemulihan & Rehabilitasi Rekontruksi (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah percepatan pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi, termasuk dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanganan dan percepatan pembangunan di daerah terdampak bencana di Aceh.
Fadhlullah mengatakan, Pemerintah Aceh terus membangun komunikasi aktif dengan Pemerintah Pusat guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pemulihan dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat terus kami perkuat,” ujar Fadhullah.
Selanjutnya, pada pukul 13.00 WIB, Wakil Gubernur Aceh melanjutkan agenda koordinasi dan silaturrahmi bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah, DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek strategis terkait penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi tata kelola keuangan daerah, penguatan pendapatan daerah, serta sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Menurut Fadhlullah, koordinasi yang intensif sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal di tengah tantangan pembangunan daerah saat ini.
“Kami berharap hubungan koordinasi yang baik ini dapat terus diperkuat, sehingga Aceh memperoleh dukungan yang maksimal dalam menjalankan agenda pembangunan daerah,” katanya. [*]
Sebelumnya
