DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJPH mendorong LPH meningkatkan produktivitas dan kapasitas pemeriksaan halal untuk memperluas layanan, melindungi konsumen, serta memperkuat daya saing produk Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJPH menyesuaikan masa penahapan sertifikasi halal. Sejumlah produk mendapat perpanjangan hingga 17 Oktober 2028. Cek daftar dan jadwalnya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kebijakan Wajib Halal tetap berlaku mulai 18 Oktober 2026. Pemerintah tidak akan menunda implementasi kebijakan tersebut, tetapi tengah menyiapkan ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, terutama untuk usaha mikro dan kecil (UMK), bahan baku, barang gunaan, serta produk impor.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan jaringan restoran agar tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat halal menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pelaku usaha bahwa pelanggaran ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) dapat dikenai sanksi berjenjang seiring implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJPH mengingatkan pelaku usaha agar tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Selain memenuhi aturan, sertifikat halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.
DIALEKSIS.COM | Bandung - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak generasi muda menjadikan halal sebagai bagian dari gaya hidup menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki peran penting dalam memperluas layanan sertifikasi halal sekaligus memperkuat ekosistem industri halal nasional.
DIALEKSIS.COM | Bekasi - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu Rumah Potong Ayam (RPA) di Bekasi, Jawa Barat, untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar kehalalan yang berlaku.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Blora - BPJPH mengajak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) segera memanfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang masih tersedia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 secara serentak di 2.183 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia besok pada Kamis (4/6/2026).
DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Kementerian Pariwisata mengapresiasi percepatan sertifikasi halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pelaku usaha di desa wisata. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikat halal telah diterbitkan untuk 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di lebih dari seribu desa wisata di seluruh Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan menyebut industri halal memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor rantai pasok halal menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara Rp4.900 triliun.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jelang penerapan penuh kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, pelaku usaha kuliner di Indonesia diminta segera mempersiapkan legalitas halal produknya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menegaskan sektor logistik wajib menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh mulai 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Momentum Hari Raya Idulfitri menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk halal. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengingatkan agar masyarakat selalu memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi, terutama saat aktivitas belanja dan konsumsi meningkat selama Lebaran.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia tetap wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal, termasuk produk impor dari Amerika Serikat.