Minggu, 16 Agustus 2026
Beranda / /

  • SHI Aceh Tamiang Desak Kakanwil BPN Aceh Terbuka Soal Status HGU PT Semadam
    Aceh | 17 hari lalu
    SHI Aceh Tamiang Desak Kakanwil BPN Aceh Terbuka Soal Status HGU PT Semadam

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Ketua Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Hendra Vramenia, SH, secara tegas mendesak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Aceh untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai status perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Semadam.

  • Wamen ATR/BPN: Pejabat Administrator Harus Jadi Arsitek Perubahan Pelayanan Publik
    Nasional | 19 hari lalu
    Wamen ATR/BPN: Pejabat Administrator Harus Jadi Arsitek Perubahan Pelayanan Publik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meminta para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026 menjadi pemimpin perubahan yang mampu menggerakkan transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang. 


  • Kepala Daerah Dinilai Jadi Kunci Penyelesaian Sengketa Tanah di Daerah
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Kepala Daerah Dinilai Jadi Kunci Penyelesaian Sengketa Tanah di Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan kepala daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, termasuk konflik dan sengketa tanah yang terjadi di wilayah masing-masing.

  • Cek Biaya Layanan Pertanahan BPN Resmi Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku
    Nasional | 1 bulan lalu
    Cek Biaya Layanan Pertanahan BPN Resmi Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar mencari informasi biaya layanan pertanahan melalui saluran resmi. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan informasi saat mengurus sertifikat tanah, balik nama, maupun layanan pertanahan lainnya.

  • Lahan Sawah Indonesia Menyusut hingga 80.000 Hektare per Tahun, ATR/BPN Perkuat Perlindungan
    Nasional | 1 bulan lalu
    Lahan Sawah Indonesia Menyusut hingga 80.000 Hektare per Tahun, ATR/BPN Perkuat Perlindungan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan lahan sawah di tengah masih tingginya laju alih fungsi lahan. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengungkapkan luas lahan sawah di Indonesia masih menyusut sekitar 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun, atau setara 165-220 hektare per hari.

  • Sertipikasi Tanah Wakaf Naik 206 Persen, ATR/BPN Target Tuntas Sebelum 2029
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Sertipikasi Tanah Wakaf Naik 206 Persen, ATR/BPN Target Tuntas Sebelum 2029

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian ATR/BPN mencatat sertipikasi tanah wakaf meningkat 206 persen dibandingkan periode 2015-2016. Saat ini, dari 522.026 bidang tanah wakaf yang tercatat di Indonesia, sebanyak 306.189 bidang atau sekitar 58,65 persen telah bersertipikat.

  • Jangan Panik, Begini Prosedur Mengurus Sertipikat Tanah yang Hilang
    Nasional | 2 bulan lalu
    Jangan Panik, Begini Prosedur Mengurus Sertipikat Tanah yang Hilang

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kehilangan sertipikat tanah kerap membuat pemilik khawatir karena dokumen tersebut menjadi bukti sah kepemilikan hak atas tanah. Namun, masyarakat tidak perlu panik karena sertipikat yang hilang dapat diterbitkan kembali melalui mekanisme penerbitan sertipikat pengganti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

  • MK Perjelas Definisi Kerugian Negara, ATR/BPN Ingatkan ASN Tetap Patuh Aturan
    Nasional | 2 bulan lalu
    MK Perjelas Definisi Kerugian Negara, ATR/BPN Ingatkan ASN Tetap Patuh Aturan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak ragu mengambil keputusan dalam menjalankan tugas pemerintahan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas makna kerugian negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

  • Sengketa Tanah Bisa Dicegah Lewat Asas Kontradiktur Delimitasi
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Sengketa Tanah Bisa Dicegah Lewat Asas Kontradiktur Delimitasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam penetapan batas bidang tanah guna mencegah sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.

« 1 2 3 4 »