Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Reaksi Cepat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Baret Icmi) Aceh, Zam Zam Mubarak. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Reaksi Cepat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (BARET ICMI) Aceh menyoroti proses pendataan perumahan terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.
Pendataan yang tidak akurat dikhawatirkan memicu persoalan baru di tengah masyarakat pascabencana.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah BARET ICMI Aceh, Zam Zam Mubarak, menegaskan pemerintah daerah bersama pihak terkait harus benar-benar menguji dan memverifikasi data sebelum dijadikan dasar penyaluran bantuan.
“Pendataan perumahan terdampak banjir harus sesuai kondisi riil di lapangan. Jangan karena adanya desakan dari pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, lalu data dibuat secara asal-asalan,” ujar Zam Zam Mubarak dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2026).
Ia mengingatkan, kesalahan data berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di masyarakat, terutama di wilayah yang sedang berjuang memulihkan kondisi ekonomi pascabencana.
Tim Advokasi BARET ICMI Aceh, kata Zam Zam, telah melakukan observasi langsung di Aceh Tamiang dan menemukan sejumlah persoalan dalam proses pendataan yang perlu segera dibenahi. Salah satunya adalah belum optimalnya mekanisme pendataan berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Pendataan wajib dilakukan secara berjenjang dari desa, kecamatan, sampai kabupaten. Data yang akurat adalah pondasi utama pemulihan pascabencana. Jika data sejak awal sudah keliru, maka penanganan pemulihan akan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Zam Zam, Aceh Tamiang kini menjadi sorotan banyak pihak karena tingkat kerusakan ekologis yang dinilai sangat parah. Kondisi tersebut, katanya, harus menjadi pelajaran mahal bagi negara dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana ke depan.
BARET ICMI Aceh juga mengingatkan agar masyarakat Aceh Tamiang tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi dampak bencana, terutama di tengah kondisi ekonomi warga yang masih lemah.
“Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat terdampak bencana berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan bantuan yang adil berbasis data yang benar,” pungkasnya.
Sebelumnya
