DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di panggung kekuasaan, kadang ada sosok yang tampil dengan wajah garang, berbicara atas nama marwah organisasi, lalu pada saat yang sama menyimpan ‘bisa’ di balik senyumnya. Ia tidak selalu bergerak dengan benturan langsung; justru lewat tikungan, bisik-bisik, dan manuver berlapis. Inilah yang layak disebut sebagai politik ular tercerminkan dari perilaku licin, berbahaya, dan berkepala dua.
Dalam kasus kebijakan layanan kesehatan yang sudah disetujui pimpinan tertinggi demi kemaslahatan umat, seharusnya setiap unsur organisasi berdiri dalam satu garis tanggung jawab. Namun ketika kebijakan itu menuai polemik, muncullah godaan paling tua dalam politik memakai strategi mencari kambing hitam. Sang ketua tampak memainkan strategi yang seolah ingin menyelamatkan organisasi, tetapi pada saat bersamaan menggeser beban kesalahan ke pejabat eksekutif yang sebenarnya bekerja di bawah arahan pimpinan besar. Fatal itu terjadi karena ketika kebijakan layanan kesehatan sudah dicabut, perlawanan justru tidak ditujukan kepada pejabat eksekutif, melainkan langsung kepada pimpinan utamanya.
Bahasa tafsirnya ingin menembak pimpinan besar tapi target utama pejabat eksekutif. Demikian cara kerja politik ular bermanuver dari polemik kebijakan layanan kesehatan. Di sinilah kelicikannya tampak, dimana ia ingin terlihat sebagai pahlawan di depan publik, tetapi tidak sungguh-sungguh memikul risiko dari keputusan yang telah lahir secara kolektif.
Perilaku seperti ini bukan hanya soal kecerdikan politik. Ini soal etika kepemimpinan. Jika kebijakan sudah disepakati oleh pimpinan tertinggi, maka tanggung jawab moral dan politik semestinya ikut dipikul bersama. Menyalahkan bawahan setelah badai datang bukanlah tanda kepemimpinan yang kuat, melainkan tanda kepemimpinan yang sedang menyelamatkan diri. Lebih buruk lagi, ketika langkah itu dilakukan dengan menyerang pejabat eksekutif seolah-olah ia adalah sumber masalah, padahal ia hanya menjalankan mandat. Maka yang terjadi bukan penyelamatan wajah pimpinan utama, melainkan pembusukan kepercayaan dari dalam.
Dalam teori kepemimpinan, sikap seperti ini dekat dengan Machiavellianisme gaya politik yang menghalalkan manuver, citra, dan taktik demi tujuan kekuasaan. Ciri utamanya adalah manipulatif, penuh perhitungan, dan kerap menjadikan orang lain sebagai alat. Dalam kacamata ini, sang ketua tidak sedang merawat organisasi, melainkan merawat posisi dirinya sendiri. Ia tampak ingin mematikan karakter pejabat eksekutif agar publik lupa bahwa keputusan itu lahir dari struktur kepemimpinan yang lebih tinggi.
Ada pula konsep scapegoating atau pencarian kambing hitam. Dalam politik dan organisasi, ini terjadi ketika kegagalan kolektif dialihkan kepada satu orang atau satu jabatan supaya pusat kekuasaan tetap terlihat bersih. Praktik seperti ini memang bisa menenangkan keadaan sesaat, tetapi dalam jangka panjang justru menghancurkan kepercayaan internal. Pegawai menjadi takut, loyalitas berubah menjadi kecurigaan, dan organisasi kehilangan budaya tanggung jawab.
Max Weber menekankan bahwa legitimasi kekuasaan bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal tanggung jawab. Kekuasaan yang dipakai untuk menutupi kesalahan dan mengorbankan bawahan tidak lagi memancarkan kewibawaan, melainkan memperlihatkan rapuhnya moral kepemimpinan. Sementara itu, etika kepemimpinan modern menuntut transparansi, keberanian mengakui keputusan bersama, dan kesediaan menanggung konsekuensi bersama. Pemimpin yang baik tidak bersembunyi di balik tubuh anak buahnya ketika badai datang.
Lebih jauh, perilaku berkepala dua seperti ini juga berbahaya karena menumbuhkan kesan bahwa ada dendam pribadi yang menyusup ke dalam kebijakan publik. Ketika publik melihat kebijakan diputar seperti gagang setir untuk menghukum pejabat yang tidak tunduk, maka yang rusak bukan hanya hubungan antarpejabat, tetapi juga martabat lembaga. Kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan berubah menjadi alat balas dendam. Di titik itu, politik berhenti menjadi seni mengelola kepentingan umum dan turun derajat menjadi seni menyamarkan ambisi pribadi.
Karena itu, sang ketua semestinya bercermin dari pertanyaan apakah ia sedang melindungi organisasi, atau justru mengkhianati semangat kepemimpinan itu sendiri? Loyalitas sejati bukan berarti membela atasan dengan cara menipu publik. Loyalitas sejati adalah keberanian menjaga kebenaran, meski itu berarti mengakui bahwa keputusan datang dari atas dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Seorang pemimpin yang takut pada transparansi biasanya sedang takut pada kebenaran.
Pada akhirnya, politik ular selalu punya umur pendek. Ia mungkin berhasil sesaat, tapi racunnya merusak kepercayaan secara perlahan. Organisasi yang sehat tidak dibangun di atas pengkhianatan, melainkan di atas kejujuran, akuntabilitas, dan keberanian menanggung beban bersama. Jika seorang ketua memilih jalan licik untuk terlihat benar, maka ia mungkin menang dalam pertarungan citra, tetapi kalah dalam pertarungan nurani.
Kata orang bijak menyatakan, pemimpin besar tidak mencari korban untuk menutupi kesalahan, melainkan mencari kebenaran untuk memperbaiki keadaan. Sebab jabatan tanpa integritas hanyalah kursi kosong yang sedang menunggu runtuhnya kepercayaan.
Sebelumnya
