DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengidentifikasi kondisi Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Pante Lhong di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pascabencana banjir dan limpasan air di wilayah Sumatera. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya awal untuk merancang desain penanganan agar bendung tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa kondisi sungai di sekitar bendung mengalami pelebaran signifikan. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi menyeluruh dan perencanaan teknis sebelum dilakukan penanganan lanjutan.
“Sungai melebar cukup signifikan, sehingga perlu identifikasi dan desain penanganan terlebih dahulu agar bendung tetap bisa difungsikan,” ujar Dody.
Ia menambahkan, proses normalisasi saluran irigasi ke depan akan melibatkan program padat karya agar distribusi air ke areal persawahan dapat segera pulih.
Bendung D.I. Pante Lhong merupakan sumber utama penyediaan air irigasi bagi sekitar 6.562 hektare lahan persawahan melalui bangunan pengambil air di sisi kiri bendung. Namun, hasil peninjauan awal menunjukkan bendung tidak berfungsi optimal akibat endapan sedimen pada bangunan pengambil air dan apron mercu.
Selain itu, kerusakan juga ditemukan pada tanggul kanan di bagian hulu bendung, serta adanya endapan sedimen pada penyaring sampah, kantong lumpur, dan pembilas kantong lumpur.
Kementerian PU mencatat bahwa kejadian limpasan air (overtopping) menyebabkan putusnya tanggul sungai di hulu, yang berdampak langsung terhadap struktur tubuh bendung. Untuk memulihkan fungsi bendung, diperlukan pembangunan ulang tanggul sungai, normalisasi penyaring sampah, serta pembersihan dan perbaikan kantong lumpur.
Tidak hanya bangunan utama, jaringan irigasi dan area persawahan D.I. Pante Lhong juga mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah saluran tertutup mengalami keruntuhan, sementara beberapa ruas tanggul hilang akibat terjangan air. Endapan sedimen juga ditemukan di saluran sekunder dan lahan pertanian, sehingga mengganggu distribusi air dan menurunkan tingkat layanan irigasi bagi petani.
Sebagai langkah pemulihan, Kementerian PU menilai perlu dilakukan rehabilitasi saluran yang rusak, normalisasi saluran irigasi, serta rehabilitasi lahan pertanian terdampak banjir. Total kebutuhan anggaran untuk penanganan tersebut diperkirakan mencapai Rp79 miliar.
Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU akan menangani proses identifikasi dan perencanaan teknis penanganan bendung serta jaringan irigasi. Pemerintah berharap upaya ini dapat memulihkan layanan irigasi secara bertahap, menjaga produktivitas pertanian, dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bireuen.