Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh telah menerima hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Evaluasi tersebut kini menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan penyesuaian dan tindak lanjut sebelum APBA 2026 ditetapkan secara final.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa dokumen hasil evaluasi dari Kemendagri telah diterima secara resmi dan mulai dipelajari oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
“Iya benar, hasil evaluasi APBA 2026 dari Kemendagri sudah diterima oleh Pemerintah Aceh,” kata Muhammad MTA, dalam keterangan kepada media dialeksis.com, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, tahapan lanjutan setelah diterimanya evaluasi tersebut adalah proses kajian internal oleh TAPA. Tim ini akan menelaah secara rinci seluruh catatan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Kemendagri terhadap rancangan APBA 2026.
“Hari ini TAPA akan mempelajari hasil evaluasi tersebut, apa saja catatan-catatan hasil evaluasi yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Muhammad MTA menjelaskan, evaluasi Kemendagri merupakan mekanisme konstitusional yang bertujuan memastikan APBA disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal nasional, serta prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Setelah proses kajian internal selesai, lanjut Muhammad, TAPA akan menyusun laporan resmi untuk disampaikan kepada Gubernur Aceh. Laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis berikutnya, termasuk koordinasi dengan lembaga legislatif.
“Kemudian TAPA akan melaporkan kepada Gubernur, dan nantinya akan dijadwalkan agenda tindak lanjut bersama Pimpinan DPRA,” jelasnya.
Agenda pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dinilai penting, mengingat APBA merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif. Sinkronisasi antara hasil evaluasi Kemendagri dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh menjadi kunci agar APBA 2026 dapat segera ditetapkan dan dijalankan tepat waktu.
Muhammad MTA juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik terkait perkembangan pembahasan APBA 2026. Setiap perkembangan terbaru akan disampaikan kepada media dan masyarakat.
“Jika ada perkembangan terbaru terkait hal ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih,” pungkasnya.
Sebagai informasi, evaluasi APBA oleh Kemendagri merupakan tahapan wajib sebelum anggaran daerah ditetapkan. Proses ini bertujuan memastikan program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kepentingan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas fiskal Aceh di tengah berbagai tantangan pembangunan ke depan. [nh]
Sebelumnya
